Blogger Themes

News Update :

Kaum Salibis di Balik Protap

Kamis, 26 Februari 2009

Keinginan membentuk Provinsi Tapanuli tak lepas dari misi membangun kekuasaan Kristen di Sumatera. Apakah misi ini berdiri sendiri atau terkait dengan yang lain?

ImageAbdul Aziz Angkat akhirnya harus mangkat. Aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh massa pen-dukung terben-tuknya Provinsi Tapanuli (Protap) di gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (3/2), menghentikan karirnya sebagai Ketua DPRD untuk selamanya.

Aksi itu sendiri diawali dengan berkumpulnya massa yang jumlahnya ribuan. Banyak di antara mereka adalah pengunjuk rasa bayaran yang dijanjikan bayaran Rp 25 ribu sampai Rp 40 ribu. Ada pula mahasiswa dari Universitas Sisingamangaraja XII yang berjaket kuning. Mereka memaksa masuk ke halaman DPRD dengan menjebol pagar. Setelah itu mereka memaksa masuk ke ruang sidang. Saat itu di dalam sedang berlangsung sidang paripurna pergantian antar waktu. Dengan beringas mereka mengobrak-abrik ruang sidang itu karena permintaan mereka agar DPRD mengeluarkan surat rekomendasi pembentukan Protap ditolak. Sempat terdengar pekikan: “Bunuh Aziz!”. Yang lain menimpali: “Jangan dulu bunuh! Suruh teken rekomendasi dulu, baru matikan dia!”. Akhirnya memang Aziz tewas setelah beberapa bogem mentah dan tendangan mengenainya. Tanda-tanda itu tertinggal di jasadnya.

Siapa yang paling bertang-gung jawab? Hingga Sabtu (14/2) kepolisian telah menetapkan 66 tersangka. Mereka adalah para pelaku dan Ketua Panitia Pemben-tukan Protap Chandra Pangga-bean. Sedangkan tokoh yang dianggap berada di belakang Protap yakni GM Panggabean belum ditangkap dengan alasan masih di Singapura. Ikut kena batunya adalah Kapolda Sumut Irjen Nanan Soekarna dan Kapol-tabes Medan Kombes Anton Suhartono. Keduanya dicopot karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas.

Tragedi ini pun kian hari makin membuka tabir orang-orang di balik aksi sekaligus yang kebelet membentuk Protap. Bahkan tragedi ini pun sempat menyeret Gubernur Sumut Syamsul Arifin sebab secara sepihak ia telah mengeluarkan rekomendasi yang isinya menye-tujui pembentukan Protap. Informasi yang berkembang pun menyebutkan gubernur yang didukung oleh PPP, PBB, dan PKS pernah menjanjikan pemben-tukan Protap saat kampanye Pilkada lalu.

Yang paling mengemuka di balik tragedi ini adalah adanya niat membentuk sebuah provinsi Kristen yang terlepas dari Sumut. Anggota DPRD SU M Raden Syafi'i tak menolak analisis tersebut. Kepada Media Umat di Medan, Selasa (10/2), ia mengatakan pem-bentukan Protap adalah upaya menguatkan posisi Kristen di Indonesia. Nah, kesempatan ini pun kemudian dimanfaatkan oleh politisi lokal untuk kepentingan pragmatis yang berujung kepada kekuasaan dan jabatan.

Aroma Kristen di belakang tragedi ini bisa dirasakan sebe-lumnya. Harian Sinar Indonesia Baru, sebuah koran di Medan terus menerus mengangkat isu ini sebagai headline. Isinya cukup provokatif. Dalam salah satu edisinya koran itu membuat judul besar: Ketua Umum PGI Wilayah Sumut: Protap: Warga Tapanuli Tidak Terhempang Lagi. Koran ini merupakan koran Kristen di Sumatera Utara.

Tidak hanya itu, menurut Raden, struktur panitia Protap semuanya beragama Kristen. Baik yang ada di kabupaten/kota, daerah maupun pusat. Kenyataan inilah yang menjadikan DPRD SU menganggap usulan Protap tidak aspiratif. Apalagi jumlah kabu-paten yang mengajukan usulan tersebut hanya ada empat. Padahal syarat yang tercantum dalam PP 129 tahun 2000 tentang otonomi daerah harus terdiri dari tujuh kabupaten. ”Akhirnya, me-reka melakukan lobi-lobi politik untuk memaksakan keinginannya yang berujung anarkisme barbar, tidak bermoral, dan biadab,” kata Raden.

Perjalanan Protap

Jika dilihat dari masa pewa-canaan hingga aksi, pemben-tukan Protap telah berlangsung lama dan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Rencana ini menguat pada masa pemerin-tahan Presiden Megawati Soekar-noputri. Deklarasinya dilakukan pada Kongres Masyarakat Tapanuli 6 April 2002 di Tarutung. Panitia pembentukan Protap ini dipimpin GM Chandra Pangga-bean yang saat itu menjadi anggota DPRD SU yang juga anak pemilik Harian SIB GM Pangga-bean). Penasihatnya Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan. Turut bergabung sebagai penasi-hat TB Silalahi (anggota Dewan Pertimbangan Presiden). Silalahi malah mengharuskan Protap terbentuk secepatnya. “Karena sebenarnya, pembentukan Pro-pinsi Tapanuli sudah sangat terlambat, seharusnya telah terbentuk sejak dulu. Pernyataan saya ini tulis di koran,” kata Silalahi November lalu. Mereka beralasan membentuk Protap untuk me-ningkatkan kesejahteraan rakyat setempat yang dianggap tidak terlalu diperhatikan oleh Provinsi Sumut.

Berbagai lobi dilakukan hingga ke Jakarta. Tak tanggung-tanggung mereka menemui Wap-res RI Jusuf Kalla, dan mendapat respon positif terhadap rencana pembentukan Protap. Bahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menerbit-kan Surat Presiden (Supres) tentang Rancangan Undang-Undang pembentukan Propinsi Tapanuli dan 14 kabupaten/kota lainnya. Presiden dalam suratnya bernomor R.04/Pres/02/2008 tertanggal 1 Februari 2008 menu-gaskan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan HAM baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili pemerintah melakukan pembahasan atas rancangan undang-undang dimaksud.

Dukungan sempat datang dari DPR dan DPD. Wilayah Provinsi Tapanuli dengan luas sekitar 2 juta ha dan jumlah penduduk 2,4 juta jiwa akan meliputi Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasun-dutan, Toba Samosir, Samosir dan Nias Selatan. Namun, belakangan muncul reaksi penolakan. Ini terkait rencana ibukota provinsi. Panitia menetapkan Siborong-borong sebagai ibukota, bukan Sibolga seperti sebelumnya. Bahkan mereka telah menyiapkan kantor gubernur sementara yakni di Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) di Siborong-borong, milik keluarga GM Panggabean.

Reaksi kontra pun mulai bergulir semakin nyaring. Pihak kontra yang tidak mendukung pembentukan Protap kebanyakan mengaku tidak mengerti untuk apa provinsi baru dibentuk. Beberapa kabupaten akhirnya menarik diri yakni Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias Selatan.

Tak heran bila DPRD SU pada 2007 sempat menolak pemben-tukan Protap. Anehnya, malah gubernur baru Sumut mengeluar-kan surat pada tanggal 26 September 2008. Isinya tentang pembentukan Protap dengan SK Gubsu No.130/322.K yang diberikan kepada DPR RI. Raden Syafi'i mencurigai gubernur dite-kan oleh kepentingan GM Panggabean yang notabene sebagai ketua umum dewan penasehat panitia pembentukan Protap. ”Saya khawatir Gubernur kita ini ada 'main mata' dengan GM Panggabean.


Alasan yang Tertolak

Bila disimak dari sisi eko-nomi, sebenarnya wilayah yang mau membentuk provinsi sendiri ini tak terlalu jauh beda dengan kondisi daerah lainnya di Sumut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka hampir sama. Namun 'Ratapan Tapanuli' (Tapanuli Mis-kin) selalu dipropagandakan untuk mendukung itu.

Jhon Tafbu Ritonga, Dekan fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) kepada Media Umat, Kamis (12/02) di Medan, mengatakan, tidak akan memungkinkan terjadi pertum-buhan ekonomi dengan empat kabupaten yang menginginkan Protap. ”Empat kabupaten dari Protap hanya 4,5 persen dari ekonomi Sumut, perumpaannya kalau mobil Gubsu Alphard maka Protap bisa Xenia,” katanya.

Jhon yakin kalau terjadi pemekaran, potensi yang ada tidak bisa diolah untuk riil eko-nomi karena hanya empat kabupaten. Namun menurutnya jika di tambah lagi jumlah kabupatennya akan mampu untuk pemekaran secara eko-nomi. Namun lagi-lagi ia tidak yakin ketika ditanya apakah akan mampu berkembang, minimal bertahan seperti provinsi lain? Jhon menambahkan, sudah ratusan kabupaten/kota dan tujuh propinsi baru yang dimekarkan. Namun perkem-banganya tidak ada. Dan bahkan banyak yang menurun dan jauh lebih buruk kondisinya diban-dingkan sebelum dimekarkan.

Mantan Menteri Otonomi Daerah Ryas Rasyid bahkan meng-ungkapkan bahwa lebih dari 50 persen pemekaran telah gagal. Diakuinya banyak kantor di-bangun, juga rumah jabatan, dan honor, serta perjalanan ke luar negeri. ”Kalau soal kesejahteraan rakyat, itu memang pertanyaan besar?” katanya.

Alasan sejarah yang sempat pula dijadikan dasar pemben-tukan Protap ditolak HM Ridwan Matondang, Ketua Angkatan 66 Sumut. Menurutnya, karesidenan Tapanuli dibentuk oleh pemerin-tah RI bukan mengharuskan terbentuknya provinsi baru. Orang Tapanuli ini menolak alasan pembentukan Protap karena ada amanat pahlawan Tapanuli. Menurutnya, justru para pahla-wan ingin menyatukan NKRI, bukan malah memecah belah.

Antropolog Universitas Su-matera Utara Irfan Simatupang, mengatakan, massa pendukung Protap saat ini, belum bisa disebut representasi dari seluruh masya-rakat Tapanuli yang beragam budaya dan agama. “Karena mayoritas massa pendukung Protap saat ini masih cenderung hanya berasal dari Tapanuli Utara saja,” kata Sekretaris Jurusan Antropologi FISIP USU ini seperti dikutip Waspada (3/5/07). Lagi-pula memang panitia Protap ini semuanya dari kalangan Kristen. Menjadi pertanyaan besar kemu-dian, lalu apa yang diinginkan oleh mereka?


Kaum Salibis

Munculnya kecurigaan ada-nya kepentingan kaum Salibis di balik ini cukup beralasan. Ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sibolga, Yusran Parasibu. Menu-rutnya, ‎tim pemrakarsa meng-inginkan terbentuknya sebuah provinsi yang mayoritas ‎pendu-duknya beragama Kristen. “Kelompok yang sangat keras ingin membentuk ‎Provinsi Tapanuli ternyata juga kelompok Nasrani,” tandasnya. Konon mereka ini adalah para pendeta yang berasal dari Tapanuli Utara.‎

Semula, Tapanuli terdiri Kabupaten Tapanuli Utara, Tapa-nuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kota Padang Sidempuan. Oleh Belanda wilayah ini disebut Karesidenan Batak, lalu diganti jadi Karesidenan Tapanuli. Berdasarkan data tahun 2004, mayoritas penduduk Kabupaten Tapanuli Utara beragama Kristen Protestan yaitu sebesar 90,21 persen, beragama Islam sebesar 5,23 persen, sedang penduduk yang beragama Katolik hanya sebesar 4,49 persen. Sementara Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan, malah mayoritasnya Muslim. Tapanuli Tengah seim-bang antara Muslim dan Kristen. Artinya tidak bisa dikata-kan Tapanuli semuanya Kristen.

Ridwan Rangkuti, pengamat politik dari USU kepada Media Umat Rabu (11/02) mengatakan, kalau kejadian anarkis tersebut bukan sesuatu tanpa rencana. Pasalnya, aksi tersebut tersusun rapi, kekuatan keuangan di balik pembentukan Protap yang sudah berjalan sejak 7 tahun yang lalu sangat besar. Ia menduga ke-kuatan asing pun ikut bermain.

Ia tak menolak jika di balik peristiwa tersebut ada kepentingan kaum Salibis. Jika di Poso dan Ambon mereka masuk melalui jalan adu domba, maka di Sumut mereka memanfaatkan kaum kapitalis dengan modal-nya untuk kepentingan agama. Bukan rahasia umum, beberapa kali agenda besar umat Kristen dilaksanakan di Tapanuli. Bahkan skalanya nasional.

Mantan aktivis Partai Damai Sejahtera (PDS) yang telah masuk Islam Mowo Purwito mengungkapkan kala-ngan Kristen ingin berkuasa setelah beberapa kali pemilihan gubernur Sumut mereka kalah. Nah yang bisa dikendalikan sekarang adalah membentuk provinsi sendiri di mana mereka memang kuat di sana. ”Memang ada aspirasi berbasis agama,” katanya kepada Media Umat. Kondisi ini dimanfaatkan pula oleh orang-orang yang memiliki kepentingan lain baik jabatan maupun kekuasaan, apalagi menjelang Pemilu.

Menurut Mowo, pihak PDS sudah lama mendukung Protap. Apalagi beberapa orang PDS memang menang di daerah ini. Malah beberapa waktu lalu seorang calon anggota legislatif PDS berinisial PJS ditangkap aparat kepolisian. Calon dari Langkat, daerah yang bukan termasuk dalam wilayah cakupan Protap ini diduga kuat sebagai pengerah massa sebanyak tiga truk ke Kantor DPRD Sumut di Medan.

Sumber Media Umat menye-butkan, kasus Protap ini tidak lepas dari upaya kaum Salib untuk menguasai Indonesia dalam arti sebenarnya. Menurut sumber yang dekat dengan Istana ini, mereka ingin kalangan mereka bisa ikut memimpin negeri ini meskipun hanya menjadi wakil presiden.

Sejauh ini kalangan Kristen telah berhasil menguasai bebe-rapa provinsi yang sebelumnya berada di tangan Muslim. Sebut saja Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Berarti sudah ada tujuh provinsi yang ada di tangan mereka yakni Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Sulawesi Utara, Kalbar, dan Kalteng.

Gerakan misi ini, kata Mowo, berlangsung secara sistematis dan dilakukan secara bersama-sama oleh kalangan mereka baik Protestan maupun Katolik. Apa-lagi sekarang ada yang namanya Christian Service International. Mereka memiliki komitmen, ke dalam boleh beda tapi ke luar harus sama. Gerakan ini tak lepas dari dukungan asing. ”Gereja di Indonesia tidak ada yang tidak berhubungan dengan lembaga misi asing atau intelijen asing. Ada yang langsung maupun tidak langsung,” tandasnya. Bahkan sinyalemen ingin memecah belah Indonesia, menurut Mowo, bukan sekadar isu.

Ketua Lajnah Faaliyah DPP HTI M Rahmat Kurnia menilai ada nuansa politik yang cukup kental di balik pembentukan Protap. Menurutnya, kaum Nasrani ingin membangun basis politik di Sumut. Harapannya dengan terbentuknya Protap, mereka akan menguasai struktur politik sehingga memungkinkan mereka menyebarkan agamanya dengan leluasa.

Di sisi lain, lanjutnya, umat Islam dalam kondisi lemah. Meski mereka ada dalam struktur kekuasaan yang ada tapi mereka tidak menjadikan kekuasaannya itu untuk kepentingan Islam. Kebanyakan mereka hanyut dalam euphoria demokrasi sesuai langgam orang-orang kafir. Karenanya, Rahmat, berpendapat umat Islam saatnya membangun struktur kekuasaan Islam hakiki yang berlandaskan pada syariah Islam. Inilah, menurutnya, yang akan menyelamatkan umat Islam dari segala makar orang-orang kafir sekaligus mencegah negeri ini terdisintegrasi.[] dani umbara/mujiyanto/www.mediaumat.com

Share this Article on :

2 komentar:

ari mengatakan...

krennn...
baguslah, ternyata aq makin tahu kalo PROTAP memang untuk tempat mengabarkan Injil Tuhan Yesus.
semoga misi-misi ini tercapai, karena kerajaan Allah telah dekat.
hanya oleh percaya kepada Tuhan Yesus sajalah kita bisa masuk sorga.
Mudah-mudahan negara Indonesia semakin banyak yang lahir baru(bertobat) dan menjadi pengikut Kristus.
ayo saudara-saudara kobarkan amanat Agung itu. GBU.

Anonim mengatakan...

sebaiknya blog ini segera tutup/dihapus, karena selalu memprovokasi untuk perpecahan bangsa.
sadarlah....junjunglah nilai nilai luhur bangsa, BHINEKA TUNGGA IKA. atau pergilah dari negara ini,.... biarlah bangsa ini damai.....

 

© Copyright AL-FATIH ZONE 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.