Saturday, 24 May 2008
Keputusan menaikan BBM merupakan bukti bahwa kedaulatan ekonomi belum berada di tangan rakyat, tapi di tangan modal internasional. Wajar bila masyarakat menentangnya, di antaranya muncul seruan melakukan pembangkangan sipil
Suara-islam.com--Meski mendapat penentangan keras dari masyarakat, akhirnya pemerintah mengumumkan juga kenaikan harga BBM Jumat malam (23/5) di Jakarta. Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pertimbangan kebijakan menaikan BBM bersubsidi itu akibat terus meningkatnya harga minyak dunia,yang mengakibatkan bertambahnya subsidi untuk jenis bahan bakar minya tertentu sehingga memberatkan APBN. Oeh karena itu perlu dilakukan penyesuaian harga jual jenis bahan bakar tertentu untuk konsumen tertentu. “Ini telah disepakati instansi terkait dalam pembahasan di pemerintah yang dikoordinasikan Menko Ekuin,” ujanya. Disampaikan oleh Purnomo, bahwa pemerintah telah menetapkan harga minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil, Rp 2.500 per liter. Sementara itu untuk usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum harga Premium menjadi Rp 6.000 per liter, dan solar Rp 5.500 per liter. Harga ini berlaku sejak pukul 00.00. “Kebijakan menaikkan BBM bersubsidi itu merupakan opsi yang sulit namun terpaksa harus dilakukan,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani.. Keputusan pemerintah yang ngotot menaikkan harga BBM bersubsidi ini mendapat penentangan keras dari sejumlaham pihak. Beberapa kelompok mahasiswa di berbagai daerah melakukan protes atas kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu. Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Revrisond Baswir, mengatakan bahwa kedaulatan ekonomi di Indonesia ini memang belum berada di tangan rakyat, tetapi di tangan kekuatan modal internasional. “Padahal rakyat melalui putra-putranya yang paling cerdas sudah menolaknya, tidak hanya sekadar bicara, tapi sudah demo dan macam-macam,” ujarnya, seperti disampaikan pada sebuah tv swasta. Tapi sayang, katanya, suara mereka itu tidak di dengar juga. Ini membuktikan bahwa begitu kuatnya kekuatan modal internasional. FUI Serukan Pembangkangan Sipil Sementara itu Forum Umat Islam (FUI) menyerukan kepada masyarakat agar melakukan pembangkangan sipil kepada pemerintah dengan cara melakukan mogok massal nasional. “Karena pemerintah SBY-JK selama ini telah terbukti berkali-kali berbohong”, ungkap Habib Rizieq Syihab yang didaulat sebagai jurubicara FUI dalam konferensi pers tersebut. Dalam siaran Persnya yang ditandatangani H Mashadi (Ketua FUI) dan HM Alkhaththath (Sekjen FUI), FUI menyatakan: Pemerintah SBY-JK telah terbukti berkali-kali berbohong. Dalam soal kenaikan harga BBM, Pemerintah berbohong dengan menyatakan bahwa pencabutan subsidi BBM harus dilakukan, karena menurut keterangan pemerintah subsidi BBM sebesar Rp. 120,8 Trilliyun (dalam APBNP 2008) tersebut, 40%nya (sebesar Rp. 48,3 Triliyun) dinikmati oleh orang kaya. Padahal, 60% (Rp. 72,5 Triliyun) subsidi untuk orang miskin, sehingga pencabutan subsidi BBM berarti pencabutan hak orang miskin. Sementara itu Pemerintah tetap mensubsidi para konglomerat berupa bunga rekap sekitar Rp. 40 Trilliyun per tahun dan tetap membayar riba hutang luar negeri kepada kapitalis barat penghisap darah rakyat sekitar Rp. 50 Trilliyun. Jadi total uang yang dialokasikan oleh Pemerintah yang digunakan sepenuhnya untuk para konglomerat dan asing adalah sekitar Rp. 90 Trilliyun. ”Oleh karena itu, maka kami ormas-ormas Islam dan tokoh-tokoh serta ulama yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) mendesak dan menuntut kepada pemerintah untuk, pertama membatalkan rencana kenaiakn Harga BBM, Menurunkan hargta sembako dan menasionalisasi ast-aset yang dikuasai asing.” Hadir dalam konferensi pers yang digelar sebelum pemerintah mengumumkan keputusan menaikan BBM itu, antara lain H. Mashadi (Ketua FUI), M. Al Khaththath (Sekjen FUI), Ahmad Sumargono (Ketua Umum GPMI), KH. A. Cholil Ridwan (Ketua BKSPPI), Munarman, SH (Ketua Tim Advokasi FUI), Dr. Hendri Saparini (Ketua Tim Ekonomi FUI), M. Ismail Yusanto (Jubir HTI), KH. Mudzakir (FPIS Solo), Achmad Michdan, SH (TPM) dan tokoh-tokoh ormas lainnya. [pd/ www.suara-islam.com]
Momentum Kebangkitan Nasional yang Memalukan!
Jika salah satu syair dari Taufiq Ismail berjudul “Malu Aku Jadi Orang Indonesia’, maka sekarang ini judul syair tersebut bertambah relevan. Betapa memalukannya sebuah bangsa yang katanya besar ternyata masih saja salah menetapkan tonggak kebangkitannya sendiri. Dan parahnya, hal ini ternyata didukung oleh tokoh-tokoh dan partai Islam yang seharusnya menjadi agen pencerahan bangsa.
Misal salah satunya, sebuah partai politik Islam besar akhir April lalu memasang sebuah iklan hitam putih seperempat halaman di sebuah harian ternama nasional. Dalam iklan tersebut, partai ini dengan tanpa malu memuat ‘Momentum 1 Abad Kebangkitan Nasional: Harapan Itu Masih Ada”. Disadari atau tidak, iklan ini telah ikut meracuni pemikiran generasi muda bangsa dengan ikut-ikutan latah menyiarkan kedustaan dan kesalahan yang fatal. Padahal partai ini kebanyakan diisi oleh orang-orang muda yang katanya intelek. Namun kenyataan yang terjadi sungguh memalukan!
Sayyid Quthb di dalam “Tafsir Baru Atas Realitas” (1996) menyatakan orang-orang yang mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan yang cukup adalah sama dengan orang-orang jahiliyah, walau orang itu mungkin seorang ustadz bahkan profesor. Jangan sampai kita “Fa Innahu Minhum” (kita menjadi golongan mereka) terhadap kejahiliyahan.
Situs eramuslim.com sekurangnya sudah tiga kali memuat tentang organisasi Boedhi Oetomo (BO) dan memaparkan bahwa organisasi ini sama sekali tidak berhak dijadikan tongak kebangkitan nasional karena BO sama sekali tidak pernah mencita-citakan kemerdekaan, pro-penjajahan yang dilakukan Belanda, dan banyak tokohnya anggota aktif Freemasonry yang merupakan organisasi pendahulu dari Zionisme. Seharusnya, tonggak kebangkitan nasional disematkan pada momentum berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam (SI) pada tahun 1905, tiga tahun sebelum BO.
Sebab itu, agar kita lagi-lagi tidak salah menganggap tahun 2008 ini sebagai Momentum 1 Abad Kebangkitan Nasional, maka Kami lagi-lagi menurunkan artikel terkait hal tersebut, agar kebenaran tetaplah kebenaran, dan sama sekali tidak akan goyah walau dengan alasan politis sekali pun. Sejarah adalah History, bukan His-Story!
Penghinaan Terhadap Perjuangan Umat Islam
Dipilihnya tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sesungguhnya merupakan suatu penghinaan terhadap esensi perjuangan merebut kemerdekaan yang diawali oleh tokoh-tokoh Islam. Karena organisasi Syarikat Islam (SI) yang lahir terlebih dahulu dari Boedhi Oetomo (BO), yakni pada tahun 1905, yang jelas-jelas bersifat nasionalis, menentang penjajah Belanda, dan mencita-citakan Indonesia merdeka, tidak dijadikan tonggak kebangkitan nasional.
Mengapa BO yang terang-terangan antek penjajah Belanda, mendukung penjajahan Belanda atas Indonesia, a-nasionalis, tidak pernah mencita-citakan Indonesia merdeka, dan anti-agama malah dianggap sebagai tonggak kebangkitan bangsa? Ini jelas kesalahan fatal.
Akhir Februari 2003, sebuah amplop besar pagi-pagi telah tergeletak di atas meja kerja penulis. Pengirimnya KH. Firdaus AN, mantan Ketua Majelis Syuro Syarikat Islam kelahiran Maninjau tahun 1924. Di dalam amplop coklat itu, tersembul sebuah buku berjudul “Syarikat Islam Bukan Budi Utomo: Meluruskan Sejarah Pergerakan Bangsa” karya si pengirim. Di halaman pertama, KH. Firdaus AN menulis: “Hadiah kenang-kenangan untuk Ananda Rizki Ridyasmara dari Penulis, Semoga Bermanfaat!” Di bawah tanda tangan beliau tercantum tanggal 20. 2. 2003.
KH. Firdaus AN telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Namun pertemuan-pertemuan dengan beliau, berbagai diskusi dan obrolan ringan antara penulis dengan beliau, masih terbayang jelas seolah baru kemarin terjadi. Selain topik pengkhianatan the founding-fathers bangsa ini yang berakibat dihilangkannya tujuh buah kata dalam Mukadimmah UUD 1945, topik diskusi lainnya yang sangat konsern beliau bahas adalah tentang Boedhi Oetomo.
“BO tidak memiliki andil sedikit pun untuk perjuangan kemerdekan, karena mereka para pegawai negeri yang digaji Belanda untuk mempertahankan penjajahan yang dilakukan tuannya atas Indonesia. Dan BO tidak pula turut serta mengantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemedekaan, karena telah bubar pada tahun 1935. BO adalah organisasi sempit, lokal dan etnis, di mana hanya orang Jawa dan Madura elit yang boleh menjadi anggotanya. Orang Betawi saja tidak boleh menjadi anggotanya, ” tegas KH. Firdaus AN.
BO didirikan di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 atas prakarsa para mahasiswa kedokteran STOVIA, Soetomo dan kawan-kawan. Perkumpulan ini dipimpin oleh para ambtenaar, yakni para pegawai negeri yang setia terhadap pemerintah kolonial Belanda. BO pertama kali diketuai oleh Raden T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar kepercayaan Belanda, yang memimpin hingga tahun 1911. Kemudian dia diganti oleh Pangeran Aryo Notodirodjo dari Keraton Paku Alam Yogyakarta yang digaji oleh Belanda dan sangat setia dan patuh pada induk semangnya.
Di dalam rapat-rapat perkumpulan dan bahkan di dalam penyusunan anggaran dasar organisasi, BO menggunakan bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia. “Tidak pernah sekali pun rapat BO membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka. Mereka ini hanya membahas bagaimana memperbaiki taraf hidup orang-orang Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Ratu Belanda, memperbaiki nasib golongannya sendiri, dan menjelek-jelekkan Islam yang dianggapnya sebagai batu sandungan bagi upaya mereka, ” papar KH. Firdaus AN.
Di dalam Pasal 2 Anggaran Dasar BO tertulis “Tujuan organisasi untuk menggalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa dan Madura secara harmonis. ” Inilah tujuan BO, bersifat Jawa-Madura sentris, sama sekali bukan kebangsaan.
Noto Soeroto, salah seorang tokoh BO, di dalam satu pidatonya tentang Gedachten van Kartini alsrichtsnoer voor de Indische Vereniging berkata: “Agama Islam merupakan batu karang yang sangat berbahaya... Sebab itu soal agama harus disingkirkan, agar perahu kita tidak karam dalam gelombang kesulitan. ”
Sebuah artikel di “Suara Umum”, sebuah media massa milik BO di bawah asuhan Dr. Soetomo terbitan Surabaya, dikutip oleh A. Hassan di dalam Majalah “Al-Lisan” terdapat tulisan yang antara lain berbunyi, “Digul lebih utama daripada Makkah”, “Buanglah Ka’bah dan jadikanlah Demak itu Kamu Punya Kiblat!” (M. S) Al-Lisan nomor 24, 1938.
Karena sifatnya yang tunduk pada pemerintahan kolonial Belanda, maka tidak ada satu pun anggota BO yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda. Arah perjuangan BO yang sama sekali tidak berasas kebangsaan, melainkan chauvinisme sempit sebatas memperjuangkan Jawa dan Madura saja telah mengecewakan dua tokoh besar BO sendiri, yakni Dr. Soetomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga keduanya hengkang dari BO.
Bukan itu saja, di belakang BO pun terdapat fakta yang mencengangkan. Ketua pertama BO yakni Raden Adipati Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, ternyata adalah seorang anggota Freemasonry. Dia aktif di Loge Mataram sejak tahun 1895.
Sekretaris BO (1916), Boediardjo, juga seorang Mason yang mendirikan cabangnya sendiri yang dinamakan Mason Boediardjo. Hal ini dikemukakan dalam buku “Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962” (Dr. Th. Stevens), sebuah buku yang dicetak terbatas dan hanya diperuntukan bagi anggota Mason Indonesia.
Dr. Soetomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo Kecewa dengan BO
Karena BO tidak pernah membahas kebangsaan dan nasionalisme, mendukung penjajahan Belanda atas Indonesia, anti agama, dan bahkan sejumlah tokohnya ternyata anggota Freemasonry. Ini semua mengecewakan dua pendiri BO sendiri yakni Dr. Soetomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga keduanya akhirnya hengkang dari BO.
Tiga tahun sebelum BO dibentuk, Haji Samanhudi dan kawan-kawan mendirikan Syarikat Islam (SI, awalnya Syarikat Dagang Islam, SDI) di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905. “Ini merupakan organisasi Islam yang terpanjang dan tertua umurnya dari semua organisasi massa di tanah air Indonesia, ” tulis KH. Firdaus AN.
Berbeda dengan BO yang hanya memperjuangkan nasib orang Jawa dan Madura—juga hanya menerima keanggotaan orang Jawa dan Madura, sehingga para pengurusnya pun hanya terdiri dari orang-orang Jawa dan Madura—sifat SI lebih nasionalis. Keanggotaan SI terbuka bagi semua rakyat Indonesia yang mayoritas Islam. Sebab itu, susunan para pengurusnya pun terdiri dari berbagai macam suku seperti: Haji Samanhudi dan HOS. Tjokroaminoto berasal dari Jawa Tengah dan Timur, Agus Salim dan Abdoel Moeis dari Sumatera Barat, dan AM. Sangaji dari Maluku.
Guna mengetahui perbandingan antara kedua organisasi tersebut—SI dan BO—maka di bawah ini dipaparkan perbandingan antara keduanya:
Tujuan:
- SI bertujuan Islam Raya dan Indonesia Raya,
- BO bertujuan menggalang kerjasama guna memajukan Jawa-Madura (Anggaran Dasar BO Pasal 2).
Sifat:
- SI bersifat nasional untuk seluruh bangsa Indonesia,
- BO besifat kesukuan yang sempit, terbatas hanya Jawa-Madura,
Bahasa:
- SI berbahasa Indonesia, anggaran dasarnya ditulis dalam bahasa Indonesia,
- BO berbahasa Belanda, anggaran dasarnya ditulis dalam bahasa Belanda
Sikap Terhadap Belanda:
- SI bersikap non-koperatif dan anti terhadap penjajahan kolonial Belanda,
- BO bersikap menggalang kerjasama dengan penjajah Belanda karena sebagian besar tokoh-tokohnya terdiri dari kaum priyayi pegawai pemerintah kolonial Belanda,
Sikap Terhadap Agama:
- SI membela Islam dan memperjuangkan kebenarannya,
- BO bersikap anti Islam dan anti Arab (dibenarkna oleh sejarawan Hamid Algadrie dan Dr. Radjiman)
Perjuangan Kemerdekaan:
- SI memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengantar bangsa ini melewati pintu gerbang kemerdekaan,
- BO tidak pernah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan telah membubarkan diri tahun 1935, sebab itu tidak mengantarkan bangsa ini melewati pintu gerbang kemerdekaan,
Korban Perjuangan:
- Anggota SI berdesak-desakan masuk penjara, ditembak mati oleh Belanda, dan banyak anggotanya yang dibuang ke Digul, Irian Barat,
- Anggota BO tidak ada satu pun yang masuk penjara, apalagi ditembak dan dibuang ke Digul,
Kerakyatan:
- SI bersifat kerakyatan dan kebangsaan,
- BO bersifat feodal dan keningratan,
Melawan Arus:
- SI berjuang melawan arus penjajahan,
- BO menurutkan kemauan arus penjajahan,
Kelahiran:
- SI (SDI) lahir 3 tahun sebelum BO yakni 16 Oktober 1905,
- BO baru lahir pada 20 Mei 1908,
Seharusnya 16 Oktober
Hari Kebangkitan Nasional yang sejak tahun 1948 kadung diperingati setiap tanggal 20 Mei sepanjang tahun, seharusnya dihapus dan digantikan dengan tanggal 16 Oktober, hari berdirinya Syarikat Islam. Hari Kebangkitan Nasional Indonesia seharusnya diperingati tiap tanggal 16 Oktober, bukan 20 Mei. Tidak ada alasan apa pun yang masuk akal dan logis untuk menolak hal ini.
Jika kesalahan tersebut masih saja dilakukan, bahkan dilestarikan, maka saya khawatir bahwa jangan-jangan kesalahan tersebut disengaja. Saya juga khawatir, jangan-jangan kesengajaan tersebut dilakukan oleh para pejabat bangsa ini yang sesungguhnya anti Islam dan a-historis.
Jika keledai saja tidak terperosok ke lubang yang sama hingga dua kali, maka sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia seharusnya mulai hari ini juga menghapus tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan melingkari besar-besar tanggal 16 Oktober dengan spidol merah dengan catatan “Hari Kebangkitan Nasional”. (Rizki Ridyasmara)
Momentum Kebangkitan Nasional yang Memalukan!
Jika salah satu syair dari Taufiq Ismail berjudul “Malu Aku Jadi Orang Indonesia’, maka sekarang ini judul syair tersebut bertambah relevan. Betapa memalukannya sebuah bangsa yang katanya besar ternyata masih saja salah menetapkan tonggak kebangkitannya sendiri. Dan parahnya, hal ini ternyata didukung oleh tokoh-tokoh dan partai Islam yang seharusnya menjadi agen pencerahan bangsa.
Misal salah satunya, sebuah partai politik Islam besar akhir April lalu memasang sebuah iklan hitam putih seperempat halaman di sebuah harian ternama nasional. Dalam iklan tersebut, partai ini dengan tanpa malu memuat ‘Momentum 1 Abad Kebangkitan Nasional: Harapan Itu Masih Ada”. Disadari atau tidak, iklan ini telah ikut meracuni pemikiran generasi muda bangsa dengan ikut-ikutan latah menyiarkan kedustaan dan kesalahan yang fatal. Padahal partai ini kebanyakan diisi oleh orang-orang muda yang katanya intelek. Namun kenyataan yang terjadi sungguh memalukan!
Sayyid Quthb di dalam “Tafsir Baru Atas Realitas” (1996) menyatakan orang-orang yang mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan yang cukup adalah sama dengan orang-orang jahiliyah, walau orang itu mungkin seorang ustadz bahkan profesor. Jangan sampai kita “Fa Innahu Minhum” (kita menjadi golongan mereka) terhadap kejahiliyahan.
Situs eramuslim.com sekurangnya sudah tiga kali memuat tentang organisasi Boedhi Oetomo (BO) dan memaparkan bahwa organisasi ini sama sekali tidak berhak dijadikan tongak kebangkitan nasional karena BO sama sekali tidak pernah mencita-citakan kemerdekaan, pro-penjajahan yang dilakukan Belanda, dan banyak tokohnya anggota aktif Freemasonry yang merupakan organisasi pendahulu dari Zionisme. Seharusnya, tonggak kebangkitan nasional disematkan pada momentum berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam (SI) pada tahun 1905, tiga tahun sebelum BO.
Sebab itu, agar kita lagi-lagi tidak salah menganggap tahun 2008 ini sebagai Momentum 1 Abad Kebangkitan Nasional, maka Kami lagi-lagi menurunkan artikel terkait hal tersebut, agar kebenaran tetaplah kebenaran, dan sama sekali tidak akan goyah walau dengan alasan politis sekali pun. Sejarah adalah History, bukan His-Story!
Penghinaan Terhadap Perjuangan Umat Islam
Dipilihnya tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sesungguhnya merupakan suatu penghinaan terhadap esensi perjuangan merebut kemerdekaan yang diawali oleh tokoh-tokoh Islam. Karena organisasi Syarikat Islam (SI) yang lahir terlebih dahulu dari Boedhi Oetomo (BO), yakni pada tahun 1905, yang jelas-jelas bersifat nasionalis, menentang penjajah Belanda, dan mencita-citakan Indonesia merdeka, tidak dijadikan tonggak kebangkitan nasional.
Mengapa BO yang terang-terangan antek penjajah Belanda, mendukung penjajahan Belanda atas Indonesia, a-nasionalis, tidak pernah mencita-citakan Indonesia merdeka, dan anti-agama malah dianggap sebagai tonggak kebangkitan bangsa? Ini jelas kesalahan fatal.
Akhir Februari 2003, sebuah amplop besar pagi-pagi telah tergeletak di atas meja kerja penulis. Pengirimnya KH. Firdaus AN, mantan Ketua Majelis Syuro Syarikat Islam kelahiran Maninjau tahun 1924. Di dalam amplop coklat itu, tersembul sebuah buku berjudul “Syarikat Islam Bukan Budi Utomo: Meluruskan Sejarah Pergerakan Bangsa” karya si pengirim. Di halaman pertama, KH. Firdaus AN menulis: “Hadiah kenang-kenangan untuk Ananda Rizki Ridyasmara dari Penulis, Semoga Bermanfaat!” Di bawah tanda tangan beliau tercantum tanggal 20. 2. 2003.
KH. Firdaus AN telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Namun pertemuan-pertemuan dengan beliau, berbagai diskusi dan obrolan ringan antara penulis dengan beliau, masih terbayang jelas seolah baru kemarin terjadi. Selain topik pengkhianatan the founding-fathers bangsa ini yang berakibat dihilangkannya tujuh buah kata dalam Mukadimmah UUD 1945, topik diskusi lainnya yang sangat konsern beliau bahas adalah tentang Boedhi Oetomo.
“BO tidak memiliki andil sedikit pun untuk perjuangan kemerdekan, karena mereka para pegawai negeri yang digaji Belanda untuk mempertahankan penjajahan yang dilakukan tuannya atas Indonesia. Dan BO tidak pula turut serta mengantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemedekaan, karena telah bubar pada tahun 1935. BO adalah organisasi sempit, lokal dan etnis, di mana hanya orang Jawa dan Madura elit yang boleh menjadi anggotanya. Orang Betawi saja tidak boleh menjadi anggotanya, ” tegas KH. Firdaus AN.
BO didirikan di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 atas prakarsa para mahasiswa kedokteran STOVIA, Soetomo dan kawan-kawan. Perkumpulan ini dipimpin oleh para ambtenaar, yakni para pegawai negeri yang setia terhadap pemerintah kolonial Belanda. BO pertama kali diketuai oleh Raden T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar kepercayaan Belanda, yang memimpin hingga tahun 1911. Kemudian dia diganti oleh Pangeran Aryo Notodirodjo dari Keraton Paku Alam Yogyakarta yang digaji oleh Belanda dan sangat setia dan patuh pada induk semangnya.
Di dalam rapat-rapat perkumpulan dan bahkan di dalam penyusunan anggaran dasar organisasi, BO menggunakan bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia. “Tidak pernah sekali pun rapat BO membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka. Mereka ini hanya membahas bagaimana memperbaiki taraf hidup orang-orang Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Ratu Belanda, memperbaiki nasib golongannya sendiri, dan menjelek-jelekkan Islam yang dianggapnya sebagai batu sandungan bagi upaya mereka, ” papar KH. Firdaus AN.
Di dalam Pasal 2 Anggaran Dasar BO tertulis “Tujuan organisasi untuk menggalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa dan Madura secara harmonis. ” Inilah tujuan BO, bersifat Jawa-Madura sentris, sama sekali bukan kebangsaan.
Noto Soeroto, salah seorang tokoh BO, di dalam satu pidatonya tentang Gedachten van Kartini alsrichtsnoer voor de Indische Vereniging berkata: “Agama Islam merupakan batu karang yang sangat berbahaya... Sebab itu soal agama harus disingkirkan, agar perahu kita tidak karam dalam gelombang kesulitan. ”
Sebuah artikel di “Suara Umum”, sebuah media massa milik BO di bawah asuhan Dr. Soetomo terbitan Surabaya, dikutip oleh A. Hassan di dalam Majalah “Al-Lisan” terdapat tulisan yang antara lain berbunyi, “Digul lebih utama daripada Makkah”, “Buanglah Ka’bah dan jadikanlah Demak itu Kamu Punya Kiblat!” (M. S) Al-Lisan nomor 24, 1938.
Karena sifatnya yang tunduk pada pemerintahan kolonial Belanda, maka tidak ada satu pun anggota BO yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda. Arah perjuangan BO yang sama sekali tidak berasas kebangsaan, melainkan chauvinisme sempit sebatas memperjuangkan Jawa dan Madura saja telah mengecewakan dua tokoh besar BO sendiri, yakni Dr. Soetomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga keduanya hengkang dari BO.
Bukan itu saja, di belakang BO pun terdapat fakta yang mencengangkan. Ketua pertama BO yakni Raden Adipati Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, ternyata adalah seorang anggota Freemasonry. Dia aktif di Loge Mataram sejak tahun 1895.
Sekretaris BO (1916), Boediardjo, juga seorang Mason yang mendirikan cabangnya sendiri yang dinamakan Mason Boediardjo. Hal ini dikemukakan dalam buku “Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962” (Dr. Th. Stevens), sebuah buku yang dicetak terbatas dan hanya diperuntukan bagi anggota Mason Indonesia.
Dr. Soetomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo Kecewa dengan BO
Karena BO tidak pernah membahas kebangsaan dan nasionalisme, mendukung penjajahan Belanda atas Indonesia, anti agama, dan bahkan sejumlah tokohnya ternyata anggota Freemasonry. Ini semua mengecewakan dua pendiri BO sendiri yakni Dr. Soetomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga keduanya akhirnya hengkang dari BO.
Tiga tahun sebelum BO dibentuk, Haji Samanhudi dan kawan-kawan mendirikan Syarikat Islam (SI, awalnya Syarikat Dagang Islam, SDI) di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905. “Ini merupakan organisasi Islam yang terpanjang dan tertua umurnya dari semua organisasi massa di tanah air Indonesia, ” tulis KH. Firdaus AN.
Berbeda dengan BO yang hanya memperjuangkan nasib orang Jawa dan Madura—juga hanya menerima keanggotaan orang Jawa dan Madura, sehingga para pengurusnya pun hanya terdiri dari orang-orang Jawa dan Madura—sifat SI lebih nasionalis. Keanggotaan SI terbuka bagi semua rakyat Indonesia yang mayoritas Islam. Sebab itu, susunan para pengurusnya pun terdiri dari berbagai macam suku seperti: Haji Samanhudi dan HOS. Tjokroaminoto berasal dari Jawa Tengah dan Timur, Agus Salim dan Abdoel Moeis dari Sumatera Barat, dan AM. Sangaji dari Maluku.
Guna mengetahui perbandingan antara kedua organisasi tersebut—SI dan BO—maka di bawah ini dipaparkan perbandingan antara keduanya:
Tujuan:
- SI bertujuan Islam Raya dan Indonesia Raya,
- BO bertujuan menggalang kerjasama guna memajukan Jawa-Madura (Anggaran Dasar BO Pasal 2).
Sifat:
- SI bersifat nasional untuk seluruh bangsa Indonesia,
- BO besifat kesukuan yang sempit, terbatas hanya Jawa-Madura,
Bahasa:
- SI berbahasa Indonesia, anggaran dasarnya ditulis dalam bahasa Indonesia,
- BO berbahasa Belanda, anggaran dasarnya ditulis dalam bahasa Belanda
Sikap Terhadap Belanda:
- SI bersikap non-koperatif dan anti terhadap penjajahan kolonial Belanda,
- BO bersikap menggalang kerjasama dengan penjajah Belanda karena sebagian besar tokoh-tokohnya terdiri dari kaum priyayi pegawai pemerintah kolonial Belanda,
Sikap Terhadap Agama:
- SI membela Islam dan memperjuangkan kebenarannya,
- BO bersikap anti Islam dan anti Arab (dibenarkna oleh sejarawan Hamid Algadrie dan Dr. Radjiman)
Perjuangan Kemerdekaan:
- SI memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengantar bangsa ini melewati pintu gerbang kemerdekaan,
- BO tidak pernah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan telah membubarkan diri tahun 1935, sebab itu tidak mengantarkan bangsa ini melewati pintu gerbang kemerdekaan,
Korban Perjuangan:
- Anggota SI berdesak-desakan masuk penjara, ditembak mati oleh Belanda, dan banyak anggotanya yang dibuang ke Digul, Irian Barat,
- Anggota BO tidak ada satu pun yang masuk penjara, apalagi ditembak dan dibuang ke Digul,
Kerakyatan:
- SI bersifat kerakyatan dan kebangsaan,
- BO bersifat feodal dan keningratan,
Melawan Arus:
- SI berjuang melawan arus penjajahan,
- BO menurutkan kemauan arus penjajahan,
Kelahiran:
- SI (SDI) lahir 3 tahun sebelum BO yakni 16 Oktober 1905,
- BO baru lahir pada 20 Mei 1908,
Seharusnya 16 Oktober
Hari Kebangkitan Nasional yang sejak tahun 1948 kadung diperingati setiap tanggal 20 Mei sepanjang tahun, seharusnya dihapus dan digantikan dengan tanggal 16 Oktober, hari berdirinya Syarikat Islam. Hari Kebangkitan Nasional Indonesia seharusnya diperingati tiap tanggal 16 Oktober, bukan 20 Mei. Tidak ada alasan apa pun yang masuk akal dan logis untuk menolak hal ini.
Jika kesalahan tersebut masih saja dilakukan, bahkan dilestarikan, maka saya khawatir bahwa jangan-jangan kesalahan tersebut disengaja. Saya juga khawatir, jangan-jangan kesengajaan tersebut dilakukan oleh para pejabat bangsa ini yang sesungguhnya anti Islam dan a-historis.
Jika keledai saja tidak terperosok ke lubang yang sama hingga dua kali, maka sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia seharusnya mulai hari ini juga menghapus tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan melingkari besar-besar tanggal 16 Oktober dengan spidol merah dengan catatan “Hari Kebangkitan Nasional”. (Rizki Ridyasmara)
100 Tahun Kebangkitan Nasional: Kebohongan Publik Boedi Oetomo Terhadap Peran Umat Islam
“Boedi Oetomo itu bertujuan menciptakan hubungan yang harmoni dengan priyayi yang birokratis, tidak berjuang untuk seluruh rakyat yang terjajah. Oleh karena itu tidak pantas sesungguhnya kalau Boedi Oetomo itu diperingati sebagai tonggak kebangkitan nasional,” kata Maman Kh, pengamat sejarah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada acara Diskusi Publik Menuju Kebangkitan Indonesia.
Acara yang digelar oleh Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Barat pada Selasa (20/05) ini dihadiri lebih dari 1000 warga Jawa Barat dari berbagai kalangan baik anak muda maupun tua, pria dan wanita memadati Masjid Istiqamah Jalan Citarum. Selain Maman Kh, hadir sebagai pembicara lannya yaitu pengamat ekonomi dari Universitas Islam Bandung (UNISBA), Hady Sutjipto, SE., M.Si. dan ketua lajnah siyasiyah DPP HTI, Ir. M. Rahmat Kurnia, M.Si.
Menurut Maman Kh. banyak fakta-fakta sejarah yang diselewengkan. Menurut ia, pertama kali diadakannya peringatan hari kebangkitan nasional yaitu pada tahun 1948, setelah Indonesia merdeka. Yang dianggap sebagai tonggak kebangkitan nasional itu adalah Boedi Oetomo bukan Sarikat Islam. Padahal Syarikat Islam lahir lebih dulu, pada 1905 dengan nama Syarikat Dagang Islam dan sifatnya lebih nasional serta benar-benar berjuang untuk terlepas dari penjajah.
“Tidak pantas kalau Boedi Oetomo itu sebagai tonggak kebangkitan Nasional,” kata Maman Kh.
“Ada sekelompok elit politik yang tidak suka melihat Islam tapi ingin melihat Boedi Oetomo itulah yang ditampilkan sebagai pelopor kebangkitan nasional,” imbuhnya lagi.
Menurut Maman Kh. terdapat marginalisasi peran terhadap islam. Ini tidak terlepas dari pengaruh Belanda yang telah mendidik para intelektual negeri ini yang sekularisme. Dalam sebuah sumber disertasi, menurutnya Belanda sangat ketakutan terhadap Islam. Maka ada Snouck Hurgronje yang mengkaji masalah-masalah pribumi, yakni kaum Muslim. Ia mengeluarkan sejumlah rekomendasi kebijakan terhadap Islam.
Rekomendasi Snouck Hurgronje ini diantaranya tidak melakukan kristenisasi secara langsung, kecuali daerah Pelbegu dan Tapanuli, pemilahan ajaran Islam, asosiasi kebudayaan, ordonisasi guru, dan ordonasi sekolah liar. Intinya, Belanda mempersiapkan orang-orang yang sekular, yang memisahkan agama dari kehidupan. Belanda menginkan untuk menjauhkan umat Islam itu dari Islam dan dekatkan kepada budaya barat. Hal itu dilakukan dengan pendidikan bagi para bangsawan. Marginalisasi Islam ini diakui bukan hanya dalam aspek sejarah tetapi juga dalam aspek-aspek lainnya.
Memang, sejak awal Barat telah memberikan skenario dalam melenyapkan Islam. Diantaranya mendidik para intelektual-intelektual anak-anak muslim dengan cara pandang Barat yang sekular. Kebohongan publik akan sejarah kebangkitan negeri ini yang menjauhkan peran Islam terus dipaksakan baik melalui pendidikan sekular maupun melalui berbagai media. Tidak ada cara bagi kaum Muslim untuk mengungkap kebohongan publik ini. Sejarah Indonesia adalah sejarah perjuangan umat Islam mulai dari Pangeran Dipenogoro hingga Jendral Soedirman, mereka berjuang dengan landasan Islam. Namun ketika Barat mencengkram para elit politik negeri ini, TNI lebih didominasi oleh para sekularis. Menyedihkan. [z/m/syabab.com]
Perbandingan BO dan SI
| No. | Aspek yang Dibandingkan | Budi Utomo | SI/SDI |
| 1 | Tujuan | Menggalang kerjasama guna memajukan Jawa-Madura (Anggaran Dasar BO Pasal 2) | Islam Raya dan Indonesia Raya |
| 2 | Sifat | Kesukuan sempit, terbatas hanya Jawa-Madura. | Bersifat nasional untuk seluruh bangsa Indonesia. |
| 3 | Bahasa | Anggaran Dasar berbahasa Belanda | Anggaran dasarnya berbahasa Indonesia |
| 4 | Sikap terhadap Belanda: | Menggalang kerjasama dengan penjajah Belanda karena sebagian besar tokoh-tokohnya terdiri dari kaum priyayi pegawai pemerintah. | Bersikap non-koperatif dan anti terhadap penjajahan kolonial Belanda. |
| 5 | Sikap terhadap Agama | Bersikap anti Islam dan anti Arab (dibenarkna oleh sejarawan Hamid Algadrie dan Dr. Radjiman) | Membela Islam dan memperjuangkan kebenarannya, |
| 6 | Perjuangan Kemerde-kaan | tidak pernah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan telah membubarkan diri tahun 1935. | SI memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengantar bangsa ini melewati pintu gerbang kemerdekaan |
| 7 | Korban Perjuangan | Anggota BO tidak ada satu pun yang masuk penjara, apalagi ditembak dan dibuang ke Digul, | Anggota SI berdesak-desakan masuk penjara, ditembak mati, dan banyak anggotanya yang dibuang ke Digul, Irian Barat, |
| 8 | Kerakyatan | BO bersifat feodal dan keningratan | SI bersifat kerakyatan dan kebangsaan |
| 9 | Melawan Arus | BO menurutkan kemauan arus penjajahan, | SI berjuang melawan arus penjajahan |
Di Balik Tabir 20 Mei
Noto Soeroto, salah seorang tokoh Boedi Oetomo (BO), di dalam satu pidatonya tentang Gedachten van Kartini alsrichtsnoer voor de Indische Vereniging berkata: “Agama Islam merupakan batu karang yang sangat berbahaya... Sebab itu soal agama harus disingkirkan, agar perahu kita tidak karam dalam gelombang kesulitan.” Deg….Sobat, bagai hampir kena petir yang menyambar. Penulis kaget, waktu ngebaca salah satu artikel di internet. Awalnya sih, kita pikir itu hanya artikel guyonan yang dibuat oleh orang iseng di dunia maya. Penasaranpun makin bikin tangan penulis gatel untuk browsing lebih banyak soal BO. Ternyata, makin lama kita searching soal BO, makin banyak pula artikel yang ngedukung tulisan di atas. Seakan-akan apa yang selama ini kita dapat di SD, SMP dan SMA tentang BO, sirna begitu aja. Rasa salut dan simpati pada BO sebagai pejuang kebangkitan nasional, udah lenyap saat buanyak referensi mampir ke flashdisk penulis.Apa aja sih yang kita dapat…?Yuk kita bagi sama-sama, moga ini semua bermanfaat. Boleh juga lho dikonsultasikan ke guru. Soalnya belum tentu rekan dan guru-guru kita ngerti banget apa itu BO. Mereka kan juga dapat referensi dari buku pelajaran sekolah aja. Jarang banget kan kita dapat sumber dari buku-buku aslinya. Nah sobat, tentunya kita semua bakal berusaha obyektif. Sesuai ama porsinya. Alangkah bijaknya kita kalo buletin ini bisa kalian jadikan studi perbandingan ama buku-buku pelajaran. Lebih lengkap mana sumbernya, dan lebih bagus mana penjelasannya. Semua kita serahin ama sobat sekalian. Yang pasti, kita tetep kudu menjadikan Islam sebagai nomor satu, bukan BO…iya kan.
Sekilas tentang BO
Sobat, Boedi Oetomo sendiri berawal dari organisasi yang didirikan oleh para mahasiswa STOVIA, yang merupakan sekolah kedokteran milik Belanda. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Ambtenaar atau para pegawai negeri yang loyal ama pemerintah kolonial Belanda secara langsung ngontrol dan mimpin organisasi ini. Cuma orang Jawa dan Madura saja yang bisa menjadi anggota BO. Bahkan orang Betawi, yang konon asli Jakarta, tempat organisasi ini didirikan, ga bisa masuk jadi anggotanya. Bukti ini semua kebaca dalam surat edaran yang dikirim oleh Sekretaris pertama BO, Soewarno kepada pers bulan Juli 1908, tulisan ini dimuat dalam buku Sumbangsih. Di buku itu ditulis, bagaimana cara Soewarno menjelaskan soal para pendiri BO. Soewarno menyatakan sebagai berikut : “Pada tanggal 20 Mei 1908 murid-murid Sekolah Latihan Dokter-dokter pribumi di Weltevreden, memutuskan prinsipnya pembentukan sebuah perkumpulan orang-orang Jawa yang akan mendirikan pusat suatu perkumpulan umum dimasa depan dan pendirian perkumpulan itu terjadi kemudian.” (Paul W. Van der Veur, Kenang-kenangan Dr. Soetomo hal. 21-22, Sinar Harapan, Jakarta 1984). Tuh kan, cuma buat orang Jawa doang.
Boedi Oetomo sendiri pertama kali dipimpin ama Raden T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, sampe sekitar tahun 1911. Bisa ditebak, dia juga sangat loyal dan dipercaya ama pemerintah Belanda. Terus terang, karena diapun digaji oleh Belanda. Ga mungkin kan Belanda menjadikan orang yang nentang penjajahannya sebagi seorang Bupati. Emang enak dikhianati bawahan... Selanjutnya sobat, Raden T. Tirtokusumo diganti ama Pangeran Notodirodjo, dari Keraton Paku Alam Yogyakarta. Lagi-lagi ama orang yang duduk manis dan manggut-manggut ama pemerintah Belanda. Podho wae.
By the way sobat, organisasi Boedi Oetomo yang didengung-dengungkan bersifat nasionalis, tentunya ga membedakan semua ras di Indonesia, ternyata ga semanis yang kita kira. Jangankan ama orang Batak, Papua, Ambon, dan Kalimantan…ama orang Betawi aja mereka ga seberapa ngeh. Ini terbukti dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BO yang dikutip ama situs eramuslim.com. Dalam pasal 2 AD-ART BO, dituliskan, ”Tujuan organisasi untuk menggalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa dan Madura secara harmonis.” Tuh kan, hanya Jawa-Madura sentris doang. Hal ini juga dibenarkan ama sejahrawan Indonesia Hamid Algadrie dan Dr. Radjiman. Selebihnya, pada praktek keorganisasian, BO hanya membahas bagaimana cara memperbaiki taraf hidup orang Jawa-Madura semata. Kasiyan deh...
Nah sobat, kalo kita mau mikir dikit aja, sifat Jawa-Madura sentris yang ada di BO, sebenarnya udah ngebuktiin BO ga bersifat nasionalis, seperti yang selama ini diiklankan. Sifat organisasi BO udah ngasih lampu merah kalo mereka tetep membiarkan daerah lain dijajah ama Belanda. Dan ga mau mikir gimana taraf hidup penduduk di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ama Papua. Yang selama ini sering kita dengar dari guru kita.
Lebih parahnya, sebagian besar tokoh di BO antiagama, khususnya Islam. Tentu ga heran, karena mereka dapat pendidikan dari pemerintah kolonial Belanda. Bahkan sejumlah tokohnya juga anggota freemasonry, yaitu lembaga milik Yahudi yang punya misi orientalisme, alias tipu daya untuk ngacak-ngacak sebuah negeri (eramuslim.com). Ini terbukti dari kutipan media cetak milik BO terbitan Surabaya, tulisan itu berbunyi, “Digul (daerah di Papua) lebih utama daripada Makkah”, “Buanglah Ka’bah dan jadikanlah Demak itu Kamu Punya Kiblat!” Tulisan tadi dikutip oleh A. Hassan dalam majalah Al-Lisan nomor 24, tahun 1938.
Sobat, beda ama Sarikat Islam yang saat itu banyak tokohnya yang dipenjara karena nentang Belanda. Karakter BO yang sejalan ama pemerintah Belanda, membuat ga ada satupun tokohnya yang ditangkap apalagi masuk bui. Sifat perjuangan BO yang sempit, tokoh yang antiagama, dan sejalan ama pemerintah Belanda, seakan jadi tamparan keras buat Dr. Soetomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Keduanya lalu keluar dari BO kecewa berat ama perjuangan BO. Mungkin mereka berdua bakal bilang, capek deh...
Di bulan April 1930, karena nerima banyak segali hujatan dan kritik pedas, dengan terpaksa, akhirnya BO dibuka untuk semua golongan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan konferensi di Solo pada Desember 1932, yang mengubah tujuan BO menjadi ”Mencapai Indonesia Merdeka.” (AK. Pringodigdo, SH, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia hal 132 dan 133, PT. Dian Rakyat, Jakarta 1991).
Sobat, itu tadi sekilas tentang sejarah BO, tujuannya dan orang-orang yang ada di dalamnya. Memang ternyata, BO ga seideal yang digambarin ama tokoh-tokoh nasionalis. Malah sebagian besar anggotanya antiagama. Masa kita mau menjadikan orang yang antiagama jadi idola kita? Malu atuh Bang...
Melacak Kebangkitan Hakiki
Sobat, ga sedikit dari kita bingung memaknai apa itu kebangkitan. Malah ga jarang kita salah memberi definisi tentang kebangkitan. Keberadaan Boedi Oetomo misalnya, banyak yang menyebutnya sebagai momen kebangkitan. Tentu maksudnya adalah kebangkitan melawan penjajah. Khususnya penjajahan militer. Apabila itu yang dimaksud, berarti makna kebangkitan adalah upaya perlawanan terhadap segala yang membatasi, lebih konkritnya mengintimidasi kita. Artinya bila kita bisa bangkit, hasilnya adalah kita bebas menentukan pilihan sendiri. Padahal, fakta negeri kita sekarang sma sekali ga seperti itu.
Kita kudu sedikit lebih cerdas, karena kebangkitan ga berarti hanya bebas dari penjajahan militer doang. Buktinya negeri kita masih aja nerapin hukum buatan pemerintah kolonial Belanda. Meski Belanda udah ga lagi njajah negeri kita. Bukti yang lain, ekonomi kita masih terkatung-katung dalam hutang. Hutan dan sumber daya negeri kita banyak yang dikuasai oleh pihak luar. Bukan dikelola ama negeri kita sendiri. Sebut aja Exxon di Aceh dan Freeport di Papua. Itu hanya seklumit bukti kalo negeri kita tuh belum sreg bangkitnya, dan kebangkitan nasional yang didengungkan cuma sekedar angin semilir yang lewat. Belum lagi kalo kita lihat kondisi masyarakat yang serba kepepet dan kekurangan. Sedangkan remaja kita mayoritas malah hidup serba hedonis dan ga karuan. Apa ini yang disebut kebangkitan? Tobat toh Jeng....
Sobat, tentu ga salah bila Allah SWT berfirman, “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. (TQS.Al-Israa’ : 36). Tentu kalo kita cerminkan ama pembahasan di atas, pastinya kamu semua bakal ngerti. Semisal, kita ga boleh percaya gitu aja kalo BO merupakan pejuang kebangkitan nasional yang sebenarnya. Dengan membaca fakta yang udah dipaparin di atas, hal ini sungguh bikin kita sebel. Apalagi kalo ngelihat kondisi negeri kita sekarang yang lagi ngenes-ngenesnya, tentu ga matching kalo kita masih memakai kamus definisi kebangkitan nasional. Ngimpi kali kang....
Memilah Kebangkitan Hakiki
Sobat, dalam bahasa Arab, kebangkitan disebut An-Nahdhoh. Makna kebangkitan, bisa sobat baca di buku Dasar-dasar Kebangkitan. Dalam buku tersebut, ada definisi yang lumayan panjang tentang kebangkitan. Singkatnya, makna kebangkitan adalah kondisi dimana sekelompok manusia atau masyarakat terbebas dari kungkungan aturan manusia dan kembali kepada aturan Allah SWT. Ini semua bisa terjadi kalo manusia mau ngelakuin perubahan. Dan Allah SWT telah berfirman, ”Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (TQS.Ar-Ra'd: 19). Di dalam tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan keadaan adalah Allah ga akan merubah keadaan kita, selama kita ga ngerubah sebab-sebab kemunduran kita.
Nah, kembali ke kitab Dasar-dasar Kebangkitan, yang nyebabin kemunduran kita saat ini, adalah aturan kebebasan buatan akal kita yang membuat manusia sakarepe dhewe. Termasuk di dalamnya adalah kemaksiatan dan perbuatan dosa. Dan ingat sobat, kemunduran akan menyebabkan kerusakan. Allah SWT berfirman, ”Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS. Ar Rum: 41).
So sobat, adlah sebuah kekeliruan besar, jika kita menjadikan figur BO sebagai standar kebangkitan. Tanpa ngerti apa itu definisi bangkit itu sendiri. Apalagi Allah SWT melalui Rasulullah SAW, membenci orang-orang yang mengajak kepada kebangkitan yang salah dengan ikatan nasionalisme. Rasulullah SAW bersabda, “Bukan dari golongan kami, orang-orang yang menyeruh pada ‘ashabiyah (nasionalisme, kebangsaan, dsb)” (THR. Abu Dawud) di hadits yang lain dikatakan “barang siapa menyeruh kepada ‘ashabiyah (nasionalisme, kebangsaan, dsb) maka ia bukan termasuk golonganku” (THR. Muslim).
Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya yang lain seperti “Barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang bukan berasal dariku (Islam) maka amalannya tertolak” (THR. Muslim). Sehingga jelas, konkritnya kita kudu belajar Islam, supaya ngerti mana yang bener dan mana yang salah. Jangan-jangan, kita malah mendukung sesuatu yang salah, bahkan mengidolakan BO walau di dalamnya sangat benci pada umat Islam. Ga suka dengan agama Islam. Tentu ini bertentangan ama firman Allah SWT, ”Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.” (TQS. Ali Imran: 19). Iya kan…...(USB)
http://www.islamuda.com/?imud=rubrik&menu=baca&kategori=1&id=495
Bangkit Menuju Indonesia Lebih Baik
Sabtu, 24 Mei 2008
Talks Show 100 Tahun Kebangkitan
Menurut Ketua DPP Hizbut Tahrir
“Ini strategi Amerika, secara fisik mereka berhasil merdeka, namun secara non fisik, Amerika dan negara penjajah lainnya tentu tidak ingin bekas koloni penjajahannya ini benar-benar merdeka,” terangnya.
Karena itu, kata Hafidz, Amerika dan negara penjajah lainnya melakukan berbagai macam strategi penyesatan pemikiran dan penyesatan politik. Nah penyesatan pemikiran dan penyesatan politik inilah yang kemudian digunakan sebagai strategi baru penjajahan itu.
Strategi yang dilakukan Amerika di antaranya adalah menjadikan rakyat tidak bangkit-bangkit, dengan membuat mereka takut terhadap Amerika. Kemudian menjadikan rakyat yang dijajah itu cuek, misalnya dengan memiskinkan mereka, sehingga yang dipikirkan hanya masalah perut. Dan yang lainnya memecah belah umat Islam dengan membuat kategorisasi umat Islam dalam beberapa kelompok seperti liberal, moderat, radikal, fundamentalis dan lainnya. Kelompok-kelompok tersebut kemudian dihadapkan satu sama lain. “Ini strategi penjajahan yang paling dahsyat, sehingga kita tidak bangkit-bangkit,” ujar Hafidz.
Iman Sugema sepakat bahwa Indonesia saat ini masih terjajah. Esensi penjajahan dulu dan sekarang pun sama yaitu penguasaan sumber daya ekonomi negara jajahan. Buktinya, katanya, meski sekarang kita kaya dengan sumber daya alam mulai dari emas, minyak, batu bara, nikel dll, namun 95 persen pelakunya adalah asing.
“Jadi kondisi Indonesia dibandingkan zaman VOC dulu dalam penguasaan aset kekayaan alam tidak jauh berubah namanya. Strukturnya tetap. Kalau dulu raja-raja Jawa kongkalingkong dengan VOC. Sekarang penguasa-penguasa kita yang namanya presiden selalu berkolaborasi dengan perusahaan-perusaan asing,” terang Iman.
Munarman mengatakan, undang-undang di bidang ekonomi kondisinya malah makin parah. “UU di sektor ekonomi justru lebih parah, karena kembali ke zaman liberal atau neoliberal,” ujarnya. Transpormasi ke arah yang makin rusak itu, lanjut dia, terus berjalan dengan berbagai produk perundang-undangan seperti UU SDA, UU Pertambangan, UU Mineral dan Batu Bara, UU Penanaman modal.
Kenapa kualitas produk hukum kita masih imperialistik dan neokolonialistik, padahal kita sudah merdeka katanya? Munarman menjelaskan itu terjadi karena ulah orang-orang yang ada di Bapenas. “Kita tahu di Bapenas itu banyak sekali konsultan-konsultan asing yang kerjanya menawarkan bantuan keuangan kepada Indonesia dengan cara utang, tetapi dengan persyaratan yang disebut structural adjusment programe,” terang Munarman. Persyaratan inilah, yang menurutnya, melahirkan berbagai produk perundang-undangan yang memihak kepada asing sebagaimana disyaratkan agar Indonesia mendapat bantuan.
Sementara di bidang hukum, kata Munarman, juga sama kondisinya. Hukum di Indonesia hingga kini masih belum terbebas dari hukum Belanda (Barat). Asas-asas hukum perdata dan pidana masih mem-photocopy KUHP di zaman Belanda yang dibuat tahun 1600. “Padahal Belanda sendiri tidak menggunakan KUHP itu sebagai hukum positif. Sudah ditinggalkan itu,” ujarnya.
Ini tentu sangat ironis. Ryamizard Riacudu mengatakan potensi Indonesia sebenarnya besar sekali. Seandainya bangsa ini bisa mengelola semuanya maka dipastikan negara lain akan segan. “Ketahanan nasional kita tidak ada masalah seandainya kita yakin mampu, dan memiliki kebersamaan,” ujarnya.
Sayangnya kata dia, keberanian inilah yang tidak dimiliki kita. “Dan kita pun selalu bergantung pada bangsa lain, padahal jika selalu bergantung kita tak mungkin akan jadi negara kuat. Makanya jangan selalu bergantung kepada negara lain,” tegasnya.
Ia pun menegaskan bahwa yang diperlukan Indonesia saat ini adalah pemimpin yang bersih baik lahir maupun batin.
Kembali kepada Islam
Ketua umum MUI, KH Cholil Ridwan mengatakan, berbicara tentang kebangkitan itu harus memakai konsep Islam. “Untuk kebangkitan ke depan kita harus bergeser ke Islam,” tegasnya. Dengan konsep Islamlah, bumi ini nanti dikelola oleh orang-orang yang soleh.
Menurutnya ada lima golongan yang doanya tidak akan ditolak Allah. Salah satunya adalah imam atau pemimpin yang berbuat adil. ”Kalau dia (presiden, gubernur, bupati dll) itu soleh maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Swt,” ujarnya.
Sementara itu Hafidz Abdurrahman mengatakan, kebangkitan yang sahih adalah kebangkitan yang didasarkan pada akidah yang shahih. Inilah kebangkitan Islam. Sementara kebangkitan yang salah adalah kebangkitan yang didasarkan pada akidah yang salah. Contohnya, kebangkitan Barat yang didasarkan pada Sekularisme, atau kebangkitan Sovyet dengan Komunisme.
Kenapa Rahasia Kebangkitan Islam, sebagai satu-satunya kebangkitan yang sahih? “Karena, Islamlah satu-satunya fikrah yang benar yang didasarkan pada ruh, yang mengakui eksistensi Allah dengan segala otoritasnya dalam seluruh aspek kehidupan,” jelasnya.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menurutnya Hafidz, telah menyiapkan seluruh konsepsi yang dibutuhkan untuk mewujudkan kebangkitan: akidah, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pendidikan, sanksi hukum, hukum pembuktian, politik luar negeri, dan sebagainya.
Selanjutnya, kata ia, HTI mensosialisasikan fikrah kepada umat Islam, Membangun kesadaran politik umat, dan Meraih dukungan politik untuk fikrah.
“Setelah seluruh komponen umat Islam menerima dan mendukung, maka dukungan politik terhadap fikrah tersebut akan menguat. Dukungan politik yang kuat terhadap fikrah inilah yang akan menjadi sarana paling efektif untuk mewujudkan kebangkitan yang hakiki dan benar. Itulah kebangkitan Islam,” jelasnya lagi.
[LI/Abu Ziad]
Foto-foto by Fahmiy Ramadhan:
Ketua DPP HTI, Hafidz Abdurrahman,MA memaparkan Kontribusi HTI Dlm Proses KEbangkitan
Pembicara Talk Show 100Th Kebangkitan Indonesia
Ketua DPP HTI, Hafidz Abdurrahman, MA
Host Talk Show 100 Th Kebangkitan Indonesia, H.M Luthfie Hakim
Direktur an Nashr Institute, Munarman, SH
Dr. Iman Sugema, Tim Indonesia Bangkit
Fachry Ali, MA (Pengamat Sosial Politik)
Mantan KASAD, Jenderal (Purn) Riyamizard Riyacudu
Ketua MUI Pusat, KH. A Cholil Ridwan
Para peserta menyimak presentasi Munarman, SH
Peserta memenuhi Ruang Komisi 1,2, 3 GEdung BPPT Jakarta
sebagian peserta bapak-bapak
Subsidi dalam Pandangan Islam
Rabu, 21 Mei 2008
Pengantar
Istilah subsidi sangat akrab di telinga kita. Namun, meski akrab, kata ini kurang bersahabat. Masalahnya, yang sering kita dengar justru Pemerintah akan mencabut subsidi suatu barang atau jasa dengan macam-macam dalih sehingga harganya naik. Walhasil, rakyat tidak makin sejahtera, tetapi malah makin sengsara.
Mengapa pencabutan subsidi menjadi kebijakan favorit Pemerintah untuk mengurangi beban anggarannya? Bagaimana pandangan Islam seputar subsidi? Tulisan ini mencoba menjawabnya.
Pengertian dan Fakta Subsidi
Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity). (http://en.wikipedia.org). Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor (ibid.)
Dalam sistem Kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung. Grossman dalam Sistem-Sistem Ekonomi (1995) menerangkan bahwa dalam sistem Kapitalisme terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Adapun pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam pajak dan subsidi. (Grossman, 1995).
Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, bergantung pada alasan di balik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dll). (http://en.wikipedia.org).
Dalam RAPBN-P 2008, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan listrik. Subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi, yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi public service obligation (untuk PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan PT Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak (pajak ditanggung pemerintah). (Nota Keuangan & RAPBN-P 2008, III-4)
Subsidi dalam Kapitalisme
Subsidi terkait dengan persoalan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik (public service). Karenanya, sikap Kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, bergantung pada konsep peran negara menurut aliran Kapitalisme yang dianut. Secara sederhana dapat dikatakan pandangan Keynesian yang pro-subsidi berbeda dengan pandangan aliran neo-liberal yang anti-subsidi.
Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, di Barat diterapkan Kapitalisme klasik/liberal (Ebenstein & Fogelman, 1994). Slogannya adalah laissez faire, yang didukung Adam Smith dalam bukunya, The Wealth of Nations (1776). Slogan berbahasa Prancis itu Inggrisnya adalah leave us alone. Artinya, “Biarkan kami (pengusaha) sendiri, tanpa intervensi pemerintah.” Walhasil, peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (Great Depression) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929. (Adams, 2004).
Sejak 1930-an, Kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi Kapitalisme Keynesian, dengan momentun program The New Deal oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut Kapitalisme Keynesian karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah dalam bukunya, The General Theory of Employment (1936).
Antara 1930-an hingga 1970-an, Kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari welfare state (negara kesejahteraan) yang memberikan porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Karena itu, Kapitalisme Keynesian dapat dikatakan bersikap pro-subsidi.
Namun, tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh Kapitalisme Keynesian, yaitu stagflasi. Ini kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tetapi tidak kedua-duanya. Kekecewaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru.
Lahirlah Kapitalisme aliran neo-liberal (neoliberalisme/neokonservatisme), dengan penggagas utamanya, Friedrich Hayek dan Milton Friedman.
Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasi, dengan tema-tema utamanya adalah: pasar bebas, peran negara yang terbatas dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai “ancaman yang paling serius” bagi mekanisme pasar. (Adams, 2004).
Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, sebab subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Ringkasnya, sikap neoliberalisme pada dasarnya adalah anti-subsidi. Ini karena menurut neoliberalisme, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi dianggap pemborosan dan inefisiensi. (http://id.wikipedia.org).
Dalam skala internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya: WTO, IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF terkenal dengan program SAP (Structural Adjustment Program) yang berbahaya, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi. (Wibowo & Wahono, 2003; The International Forum on Globalization, 2004).
Hegemoni neoliberalisme inilah alasan prinsipil yang dapat menjelaskan mengapa Pemerintah kita sering mencabut subsidi berbagai barang kebutuhan masyarakat, seperti subsidi BBM dan listrik. Alasan ideologis inilah yang akhirnya melahirkan alasan-alasan lainnya yang bersifat teknis-ekonomis, misalnya alasan bahwa subsidi membebani negara, subsidi membuat rakyat tidak mandiri, subsidi mematikan persaingan ekonomi dan sebagainya. Ini semua bukan alasan prinsipil. Alasan prinsipilnya adalah karena Pemerintah tunduk pada hegemoni neoliberalisme, atau telah mengadopsi neoliberalisme, yang berpandangan bahwa subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah yang hanya akan mendistorsi mekanisme pasar.
Subsidi dalam Islam
Islam berbeda dengan Kapitalisme. Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara.
Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak Khalifah. Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan petanian mereka. (An-Nabhani, 2004: 119).
Atas dasar itu, boleh negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen, seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani, atau subsidi bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe, dan sebagainya. Boleh juga negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai konsumen, seperti subsidi pangan (sembako murah), atau subsidi minyak goreng, dan sebagainya.
Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (al-marafiq al-’ammah) yang dilaksanakan oleh negara, misalnya: (1) jasa telekomunikasi (al-khidmat al-baridiyah) seperti telepon, pos, fax, internet; (2) jasa perbankan syariah (al-khidmat al-mashrifiyah) seperti transfer, simpanan, dan penukaran valuta asing; dan (3) jasa transportasi umum (al-muwashalat al-’ammah) seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. (Zallum, 2004: 104)
Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) dapat juga diberikan negara kepada rakyat. Namun perlu dicatat, bahwa BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum (milkiyah ‘ammah). Dalam distribusinya kepada rakyat, Khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan. (Zallum, 2004: 83).
Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik negara (milkiyah al-dawlah). Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain; boleh pula Khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak Khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat. (An-Nabhani, 2004: 224).
Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi) (Thabib, 2004:318; Syauman, t.t.: 73). Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu:
كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS al-Hasyr [59] : 7).
Nabi saw. telah membagikan fai‘ Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi saw. melihat ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar. (An-Nabhani, 2004: 249). Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekadar boleh, tetapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.
Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat (Abdul Ghani, 2004). Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor tersebut dapat disebut subsidi maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar’i. Wallahu a’lam. [KH Shiddiq al-Jawie]
Daftar Pustaka
Abdul Ghani, Muhammad Ahmad, Al-’Adalah al-Ijtima’iyah fi Dhaw‘ al-Fikr al-Islami al-Mu’ashir, www.saaid.net, 2004.
Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today), Penerjemah Ali Noerzaman, (Yogyakarta: Penerbit Qalam), 2004.
An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi al-Islam, Cetakan VI, (Beirut: Darul Ummah), 2004.
Ebenstein, William & Fogelman, Edwin, Isme-Isme Dewasa Ini (Today’s Isms), Penerjemah Alex Jemadu, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 1994.
Grossman, Gregory, Sistem-Sistem Ekonomi (Economics Systems), Penerjemah Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara), 1995.
Neoliberalisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme.
Nota Keuangan dan RAPBN-P 2008.
Subsidy, http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidy.
Syauman, Naimah, Al-Islam bayna Kaynaz wa Marks wa Huquq al-Insan fi al-Islam, (t.tp : t.p), t.t.
Thabib, Hamad Fahmiy, Hatmiyah Inhidam Ar-Ra‘sumaliyah al-Gharbiyah, (t.tp: t.p), 2004.
The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan (Does Globalization Help the Poor?), Penerjemah A. Widyamartaya & AB Widyanta, (
Wibowo, I. & Wahono, Francis (Ed.), Neoliberalisme, (
Zallum, Abdul Qadim, Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, Cetakan III, (
sumber: Majalah al Wa'ie online
Langganan:
Postingan (Atom)
