Ketakutan Terhadap Islam, Penguasa Sekular Terus Menangkapi Para Pejuang Khilafah di Kyrgyzstan

Syabab.Com - Rezim penguasa sekular di Asia Tengah merasa ketakutan terutama ketika kejahatan mereka terungkap karena tidak menerapkan syariah Islam. Ketakutan penguasa itu mengharuskan mereka untuk menangkapi para pengemban dakwah di Asia Tengah. Seorang laki-laki yang menyebarkan leaflet sebuah gerakan Islam di Uzbekistan ditangkap di Pasar Dorgoy di Bishkek, Rabu, 18/02/09, kata sumber Menteri Dalam Negeri Kyrgyz kepada Interfax.

Menurut sumber tersebut, sebanyak 524 buah selebaran dan sebelas brosur Partai Hizbut Tahrir dirampas dari seorang pemuda warga Uzbekistan yang masih berumur 20 tahun.

"Dua aktivis Hizbut Tahrir lainnya ditawan di Kara-Suu di wilayah selatan daerah Osh pada 19 Februari. Satu orang di antara mereka membawa 34 buah keping CD dan empat buah buku organisasi itu," kata sumber lagi. Sementara yang lainnya membawa 116 keping CD, enam buak kaset audio dan 26 buku agama.

Beberapa hari sebelumnya dikabarkan, di daerah Issyk-Kul Kyrgyzstan para pendukung Hizbut Tahrir juga ditangkapi. Menurut layanan pers departemen dalam negeri, di sebuah rumah seseorang warga yang berumur 33 tahun di kota Karakol ditemukan empat buku dan 40 buklet Hizbut Tahrir.

Selain itu, aparat penegak hukum rezim sekular Kygyz menangkap seorang pemuda berumur 23 tahun di daerah Jety Oguz. Enam buah buku dan dua selebaran partai tersebut disita.

Di Kyrgyzstan, penahanan para pendukung Hizbut Tahrir ini hampir terjadi setiap pekan. Menurut para pengamat, partai politik tersebut baru-baru ini semakin kuat dan pengaruhnya meluas ke bagian selatan wilayah Kyrgyzstan hingga bagian utara.

Seruan Pada Syariat Menjadi Ancaman

Ya, bagi pemerintah sekular di Asia Tengah, penyebaran kebenaran Islam, seperti halnya yang dibawa oleh para Khalifah Rasyidin, Abu Bakar ra, Umar bin Khaththab ra, Utsman bin Affan ra, dan Ali bin Abi Thalib ra, benar-benar merupakan suatu ancaman. Para Khalifah kaum Muslim itu menyerukan untuk meninggalkan aturan-aturan kufur dan menegakkan hukum syariah.

Penangkapan terhadap para pengemban dakwah aktivis Hizbut Tahrir yang tekenal dalam perjuangannya tanpa menggunakan kekerasan dan senantiasa memberikan solusi yang mencerdaskan ini menunjukkan kekalahan rezim penguasa Kyrgyzstan dalam menghadapi debat intelektual dari gerakan ini. Ketidaksanggupan penguasa korup yang takut makarnya terungkap, lagi-lagi melakukan tuduhan untuk menghentikan gerak laju gerakan tersebut. Ekstrimisme dan radikal selalu ditempelkan kepada gerakan ini oleh para penguasa di Asia Tengah.

Hizbut Tahrir merupakan gerakan global yang menginginkan kehidupan Islam berjalan kembali di muka bumi ini. Menurut gerakan ini kehidupan Islam tersebut hanya bisa berjalan secara sempurna melalui metode penegakkan kembali Khilafah Islamiyyah. Gerakan ini berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani.

Saat ini, seruan Khilafah yang dikumandangkan oleh gerakan ini terus menguat mulai dari Maroko hingga Merauke, dari London hingga Los Angeles. Meningkatknya seruan untuk kembali kepada Islam ini membuat berbagai kalangan ketakutan, dan mereka berupaya dengan berbagai cara untuk menghentikan laju seruan Islam yang dibawa oleh gerakan ini.

Seperti di Zaman Sahabat

Apa yang menimpa para pejuang Islam hari ini hampir mirip dengan apa yang telah menimpa kelompok sahabat di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw. Ketika dakwah Islam semakin menguat, menjadikan para penguasa kafir Quraisy melakukan berbagai upaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah Saw tersebut.

Kelompok Rasul Saw dan para sahabat menghadapi berbagai perlawanan dakwah, mulai dari penganiayaan, propaganda negatif, hingga pemboikotan. Padahal Rasulullah Saw dan para sahabatnya sewaktu di Mekkah tak pernah menggunakan kekerasan. Mereka hanya menyeru kepada Islam. Tetapi seruan kepada kalimah tauhid Laa'ilaaha illallah muhammad rasulullah itu telah menjadi ancaman bagi para petinggi Quraisy.

Akhirnya ujian dakwah yang menyakitkan menguji keimanan para sahabat. Namun, berbagai ujian tersebut tidak memadamkan cahaya kebenaran, malah sebaliknya Islam semakin tersebar hingga akhirnya datanglah pertolongan Allah Swt. melalui kesiapan penduduk Yastrib untuk dipimpin oleh Rasulullah Saw. Sejak itu Islam pun menyebar ke seluruh negeri di dunia. Insya Allah, kebangkitan Islam kali kedua pun akan terjadi kembali! [m/z/qv/intrfx/syabab.com]

Kontroversi Fatwa Haram Golput

Tuesday, 10 February 2009

Haram, tidak menggunakan hak pilih padahal ada pemimpin/wakil rakyat yang memenuhi kriteria. Kenapa tidak menjalankan hukum-hukum Allah tidak diharamkan?

Di sebuah kota kecil di Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang, sekitar 700 ulama berkumpul. Mereka adalah utusan dari pengurus MUI Pusat dan Komisi Fatwa MUI daerah. Selama dua hari, 24-25 Januari 2009, mereka membahas berbagai persoalan keumatan dalam forum Ijtima' Ulama III Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Acara di Pondok Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang ini terasa begitu penting. Tak tanggung-tanggung yang mem-buka Wakil Presiden M Jusuf Kalla. Bersamanya ada Menag Maftuh Basyuni, Ketua Umum PP Muham-madiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua DPD RI Irman Gusman, dan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi.

Ijtima ulama ini, menurut Ketua MUI Pusat, ditujukan untuk menjawab berbagai masalah kebangsaan dan keagamaan kon-temporer seperti golput, senam pernafasan yoga, pernikahan usia dini dan rokok, juga berbagai perundang-undangan. "Melihat nilai strategisnya serta repre-sentasi kepesertaan, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dapat dijadikan Ijma' Ulama (konsensus Ulama) se-Indonesia atas ber-bagai masalah yang ada," jelas anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini.

Ijtima' itu akhirnya menge-luarkan berbagai keputusan. Satu di antaranya yang kontroversial adalah fatwa golput. Media massa menangkap bahwa MUI meng-haramkan golput. Alasannya, ada pernyataan dalam poin putusan itu bahwa “tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.” Meskipun dalam rekomendasinya, MUI hanya mengajurkan umat Islam untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar.

Bak bola yang telah bergulir, wacana golput haram terus berkembang. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ali Mustafa Ya'kub pun nimbrung dalam arus besar ini. Dalam berbagai kesempatan, ia seolah mengaminkan wacana tersebut. Menurutnya, sikap golput jika dibiarkan akan menjadi bahaya besar, yaitu kepemimpinan menjadi kehi-langan legitimasi. Paling parah-nya, rakyat bisa kehilangan kepemimpinan itu sendiri. Menu-rutnya, lebih baik tetap memilih pemimpin yang buruk daripada tidak memilih sama sekali. Dalam pandangannya, andai ada calon-calon pemimpin yang buruk-buruk, maka masyarakat harus memilih calon yang keburukan-nya lebih ringan.

Bisa jadi alasan keharaman tersebut benar jika dikaitkan dengan fakta yang berkembang. Pemilihan kepala daerah (pilkada) baik gubernur dan bupati/wali-kota menunjukkan kecenderung-an adanya peningkatan jumlah orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Bahkan di beberapa daerah, angka itu ada yang mencapai 50 persen. Malah jumlah golput lebih besar dari perolehan suara para pemenang Pilkada. Belakangan berdasarkan survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei ada prediksi jumlah pemilih yang tidak akan menggunakan haknya pada pemilu 2009 akan meningkat dibanding sebelumnya.

Ini membuat sejumlah kalangan khawatir. Lagi-lagi soal legitimasi. Apalagi mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid dengan lantang mengajak simpa-tisannya untuk tidak menggu-nakan hak pilihnya dalam pemilu 2009 nanti. Di sisi lain para pemuja demokrasi berkepentingan untuk mempertahankan citra demokrasi Indonesia di mata dunia interna-sional karena selama ini Indonesia dipuji oleh orang-orang bule sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Tanpa partisipasi publik yang tinggi, mereka beranggapan demokrasi akan ternoda. Padahal di luar negeri sekalipun, golput adalah hal yang biasa.

Sedangkan di mata partai-partai Islam larangan golput akan sangat bermanfaat untuk meraup suara karena mereka berasumsi kebanyakan yang tidak menggu-nakan hak pilihnya berasal dari kalangan Islam. Padahal belum tentu asumsi itu benar sebab hingga sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan karakter mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya itu siapa. Benarkah itu orang Islam atau malah kaum sekuler-sosialis? Jika yang kedua, malah dengan fatwa itu maka partai-partai Islam akan kian tertinggal perolehan suaranya.

Sempat pula muncul kecu-rigaan bahwa fatwa ini muncul karena adanya pesanan pihak-pihak tertentu. Bulan lalu ada permintaan yang tegas dari Ketua MPR Hidayat Nur Wahid kepada MUI agar lembaga ini menge-luarkan fatwa haram golput. Mantan Presiden Partai Keadilan ini menganggap permintaan itu tak berlebihan karena bertujuan menyukseskan pemilihan umum. Apalagi, sudah ada tokoh nasional yang mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. "Ini akan jadi fatwa yang populis," katanya.

Namun KH Ma'ruf menolak tegas rumor tersebut. Menurut-nya, MUI tidak ujug-ujug menge-luarkan fatwa. Sebelumnya ada pertanyaan masyarakat. “Karena masalah pemilu sangat krusial, maka putusannya tidak diambil di komisi fatwa. Maka kita agen-dakan ijtima' ulama dengan melibatkan 700 ulama seluruh Indonesia dari semua kelompok. Semua partai politik, bahkan bukan partai Islam semua sepa-kat,” tandasnya.

Yang jelas beberapa partai politik menyambut gembira ke-luarnya fatwa golput MUI ini. Tentu yang paling gembira me-nyambut keluarnya fatwa MUI yang melarang umat Islam golput, alias tidak memilih, yakni Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Pantas karena ia yang meminta sebe-lumnya. “Dengan keluarnya fatwa MUI ini sudah selayaknya diikuti oleh seluruh umat Islam, betul-betul diamankan oleh MUI dan umat,” kata Hidayat, Senin (26/1).

Ketua Fraksi DPR Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menyujui penetapan fatwa haram golput yang bisa menjadi rujukan pemilih. "Tentu demi kepentingan penyelamatan demokrasi dan menciptakan pemerintahan dengan legitimasi yang kuat," ujarnya seperti dikutip tempointeraktif. Meski ada fatwa, katanya, pemilih memiliki kede-wasaan menentukan pilihan sesuai harapannya.

Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, fatwa tersebut dinilai sebagai upaya dari proses memilih pe-mimpin. "PPP mendukung penuh fatwa MUI yang menyatakan bahwa umat Islam wajib meng-gunakan hak pilihnya dalam pemilu. Bagi PPP, adanya pemim-pin itu wajib hukumnya. Sebab bila tidak ada pemimpin akan timbul anarki," ujar Lukman.

Kontroversi

Di luar sikap pro tersebut, muncul pula yang kontra. Pe-ngamat politik Bima Arya Sugiarto menilai MUI telah melampaui otoritasnya. Hak pilih masyarakat sudah diatur konstitusi yaitu UUD 45 dan UU partai politik. Terlebih lagi memilih itu adalah hak dan kontitusi tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Menurutnya, kasus golput itu tidak dianggap sepele. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik. Karena itu, lanjutnya, semestinya MUI mendiagnosa secara teliti kenapa ada golput. Ia menjelas-kan, sebenarnya kontribusi ter-tinggi dari golput adalah ketidak-percayaan publik kepada partai politik. Karena itu yang harus dibenahi adalah partai politik. “Jadi jangan menyalahkan rakyat karena tidak menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.

Direktur Eksekutif IndoBaro-meter Muhammad Qodari menilai fatwa MUI tentang golput salah sasaran. Soalnya bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena masalah adminis-trasi maka fatwa itu tidak akan mengubah apa-apa. Menurutnya, fatwa itu bisa berbahaya, karena orang-orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih di KPU itu bisa datang ke TPS dan memaksa untuk mencoblos karena takut berdosa. “Bisa celaka nanti, karena namanya tidak ada di TPS, tapi maksa untuk memilih, sementara panitia tidak bisa mengizinkan. Bisa berantem masyarakat di bawah,” ungkapnya.

Di sisi lain, Qodari menjelas-kan ada golput karena faktor politis yakni orang-orang yang tidak mau memilih partai atau caleg karena kecewa terhadap partai dan caleg tersebut. Partai dan caleg dianggap tidak ama-nah, tidak kerja untuk rakyat dan seterusnya. Jadi mereka golput itu sebagai protes. Dengan protes itu sebetulnya politisi mendapat masukan bahwa kinerja mereka selama ini tidak bagus. “Kalau ada fatwa ini kan orang nanti pada milih. Tidak ada protes, tidak ada masukan, dan tidak ada kritikan lagi. Sistemnya tetap bobrok, tetap buruk. Jadi fatwa MUI itu bisa melanggengkan sistem yang bobrok. Ini kan celaka. Fatwa MUI itu seharusnya meluruskan yang bengkok. Ini malah memper-tahankan yang bengkok itu,” tuturnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menilai Majelis Ulama Indonesia telah bertindak terlalu jauh. Agung menganggap fatwa haram ter-sebut tidak akan efektif mendong-krak jumlah pemilih. "Ada cara lain yang lebih efektif," katanya, di Gedung DPR, Selasa (27/01). Cara yang tepat misalnya tepat dengan membenahi partai dan penye-lenggara pemilihan. Sebab, tingginya angka golput karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peserta pemilu sangat rendah. "Gairah ikut pemilu akan meningkat kalau perilaku peserta pemilu diubah," katanya.

Sebelum fatwa ini keluar, mantan Ketua MPR Amien Rais pun telah memberi warning kepada para pengusul fatwa haram golput. Seperti dikutip MBM Tempo, mereka yang meminta fatwa golput hanya memperjuangkan kepentingan politik, tapi agama yang dijadikan dalih. Bahkan, kata Amien, fatwa itu berkaitan dengan kepentingan politik yang nista dan hina. ”Mau golput atau tidak, itu hak asasi,” katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama KH Hasyim Muzadi menilai MUI tak perlu mengharamkan golput. "Tidak usah ditarik ke haram. Itu tidak benar," katanya. Ia beralasan golput bisa terjadi karena ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk dengan keluarga dan ada juga yang tidak berkenan dengan sosok yang akan dipilihnya. "Jadi ini soal selera tidak bisa kita menyalahkan," ungkapnya.

Tanggapan yang tak jauh berbeda datang dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syam-suddin. Meskipun fatwa meru-pakan kewenangan ulama, Din mengingatkan, para ulama harus arif dan bijaksana, dan selalu memperhatikan kondisi masyara-kat. “Seperti golput misalnya, tidak semua bisa dikaitkan dengan hukum agama halal dan haram,” jelasnya. Namun ia meng-anjurkan masyarakat tetap meng-gunakan hak pilihnya.

Menarik apa yang ditulis Arie Sujito, Sosiolog UGM. Menurut-nya, jika golput diharamkan, konsekuensinya, para calon legis-lator dan partai politik harus mendapat sertifikasi halal dari MUI. “Tambah aneh kan? Seharus-nya, fatwa MUI bukanlah meng-haramkan golput, tapi meng-haramkan memilih calon legis-lator yang bermasalah dan mengutuk politik uang,” katanya.

Mengkritisi

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia M Ismail Yusanto meng-kritisi fatwa MUI tersebut. Ia sepakat kepemimpinan adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Dengan adanya seorang pemimpin, maka kepe-mimpinan (imamah) dan peng-aturan (imarah) masyarakat agar tercipta kemashlahatan bersama dapat diwujudkan. Oleh karena itu, benar pula bahwa memilih pemimpin dalam Islam yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama (Islam), yakni yang beriman dan ber-takwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemam-puan (fathonah), dan memper-juangkan kepentingan umat Islam, agar terwujud kemashla-hatan bersama dalam masyarakat adalah sebuah kewajiban. “Tapi kewajiban di sini harus dikatakan sebagai kewajiban kolektif (fardhu kifayah), dimana bila kepemim-pinan yang Islami telah terwujud, maka kewajiban itu bagi yang lainnya telah gugur,” katanya.

Ismail menjelaskan tidak cukup seorang dipilih menjadi pemimpin atas dasar syarat-syarat individual. Sebagai pemimpin ia wajib memimpin semata-mata berdasarkan syariat Islam saja, karena kemashlahatan bersama hanya akan benar-benar terwujud bila pemimpin mengatur masya-rakat dengan syariat Islam. “Tanpa syariat Islam, meski pemimpin itu secara personal telah memenuhi syarat agama, yang terjadi bukan kemaslahatan, tapi mafsadat atau kerusakan seperti yang terjadi sekarang ini,” tambahnya.

Di samping itu, lanjutnya, MUI sebelumnya telah menge-luarkan fatwa bahwa sekularisme hukumnya haram. “Maka memim-pin berdasarkan sekularisme juga harus dinyatakan haram. Karena-nya, memilih pemimpin yang akan memimpin dengan sekular-isme atau menolak syariat Islam demi mempertahankan sekular-isme, juga seharusnya dinyatakan haram,” tandasnya.

Adapun ketetapan bahwa tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram, menu-rutnya, tidaklah tepat. Alasannya, karena kewajiban memilih pe-mimpin adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah), bukan kewajiban perorangan (fardhu ain). Itu pun dengan catatan, jika pemimpin yang dipilih atau diangkat ter-sebut adalah pemimpin yang benar-benar akan menjalankan syariat Islam.

Karena itu, bagi siapa saja yang akan turut memilih pemim-pin, maka wajib ia memilih pemimpin yang memenuhi krite-ria agama (Islam), dan yang dipastikan akan memimpin berdasarkan syariat Islam semata. Karena itu, rekomendasi poin 1 dimana umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar, tidaklah tepat. Mestinya, bukan dianjurkan, tapi diwajibkan memi-lih pemimpin yang mampu mengemban tugas amar makruf nahi mungkar, bukan yang sebaliknya.

Adapun tentang pemilihan wakil rakyat, ia berpendapat ini tidaklah bisa disamakan dengan pemilihan pemimpin. Menurut-nya, hukum memilih pemimpin yang mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar melalui penerapan syariat Islam secara kaffah adalah fardhu kifayah. Sedangkan memilih wakil rakyat yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar adalah mubah, mengingat hukumnya mengikuti hukum wakalah (per-wakilan) dimana seseorang boleh memilih, boleh juga tidak. Maka, bagi umat Islam yang akan memilih wakilnya mestinya juga bukan sekadar dianjurkan, tapi diwajibkan untuk memilih yang akan benar-benar mampu mengemban amar makruf nahi munkar. Dan sebaliknya, dalam fatwa itu semestinya harus dinyatakan haram memilih wakil rakyat yang sekuler dan tidak mengemban amar ma'ruf nahi munkar.[]mujiyanto/www.mediaumat.com

Golput Jadi Tren?

Tuesday, 10 February 2009

Perilaku pemimpin negeri dan wakil rakyat yang tidak amanah menjadi faktor penentu meningkatnya jumlah golput. Kondisi bangsa tidak berubah, malah kian buruk.

Banyak alasan mela-tarblekangi sese-orang memilih un-tuk tidak memilih alias golput. Ter-kadang hanya soal administrasi. Yana Haudy dalam sebuah situs menulis, ia terpaksa golput karena memang tidak didata oleh kelu-rahan. Padahal ia adalah warga asli Jakarta yang lahir di Jakarta dan ingin partisipasi dalam pemilu. Ia memiliki dokumen lengkap ke-pendudukan. “Gimana bisa data saya tidak ada? Sejak itulah sam-pai sekarang saya memutuskan golput,” katanya.

Lain lagi dengan Priyo. Pria ini mengaku sudah Golput sejak tahun 1977. Alasannya selama ini ia tidak pernah menemukan par-tai yang pas dalam memper-juangkan kepentingan masya-rakat. Tahun 2004 dalam pemi-lihan presiden Priyo mencoba memilih. “Tapi hasilnya kok begini saja? Selanjutnya setiap ada Pil-kada dan Pilgub saya nongol di TPS pun tidak karena sudah males, buktinya setelah mereka jadi Walikota dan Gubernur, mana janji-janjinya yang dulu diucap-kan?'' katanya.

Yang menarik adalah sebuah alasan warga bernama Chasnah. Dalam sebuah situs ia mengisah-kan interaksinya dengan anggota dewan yang berasal dari partai Islam. “Dengan sangat jelas mereka, tidak menampakkan ke-islamannya dalam hal berpolitik. Sama saja dengan anggota dewan dari partai-partai yang lain. Sangat jauh dengan yang kita baca di sejarah para sahabat Rasul. Jangankan dari segi amanah yang diberikan, dari segi interaksi sesama muslimpun lebih banyak ashabiyahnya, daripada ukhuwahanya. Dan ujung-ujungnya tetap kekuasaaan dan uang. Nauzubillah mindzalik,” katanya.

Boleh jadi banyak alasan yang melatarbelakangi orang tidak memilih. Informasi yang kian terbuka menjadikan masyarakat pun kian sadar dan cerdas dalam menentukan pilihannya termasuk memilih untuk tidak memilih. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Ansyari AZ me-nyebut alasan yang melatar-belakangi munculnya golput dalam masyarakat. Di antaranya kejenuhan masyarakat dalam menggunakan hak pilih, tingkat kepercayaan terhadap partai yang melorot serta juga tingkat keper-cayaan terhadap para caleg yang akan dipilih. Di luar itu juga terkait dengan tingkat kepercayaan terhadap KPU serta jajaran di bawahnya.

Hampir semua pengamat memprediksikan angka golput akan meningkat pada pemilu legislatif dan presiden pada tahun ini. "Masyarakat mulai jenuh dengan politik. Akibatnya partisi-pasi akan menurun," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indone-sia Saiful Mujani pertengahan tahun lalu.

Prediksi ini mengacu pada tren semakin menurunnya jumlah pencoblos dalam beberapa pil-kada yang digelar belakangan. "Kalau dirata-ratakan, total partisi-pasi dalam pilkada sekitar 60 persen saja," ujarnya. Padahal, dalam pilkada, masyarakat pemilih berkepentingan langsung dengan hasil pilkada. Mereka akan merasakan langsung berbagai kebijakan dari calon pemimpin kepala daerah yang menang. Sebaliknya, pemilu legislatif dan presiden sangat jauh dengan kehidupan sehari-hari para pemilih.

Selain itu ada kecende-rungan penurunan tingkat partisipasi dalam tiga kali pemilu demokratis yang pernah digelar di Indonesia. Pada Pemilu 1955 jumlah partisipasinya di atas 90 persen. Selanjutnya, pada Pemilu 1999 turun sekitar 86 persen. Dan di Pemilu 2004 turun lagi menjadi sekitar 80 persen. “Saya perki-rakan pada Pemilu 2009 tingkat partisipasi akan turun menjadi antara 60-70 persen saja," kata Saiful menambahkan.

Prediksi itu bisa jadi benar. Menarik disimak jajak pendapat yang dilansir Harian Kompas 5 Januari 2009 lalu. Responden yang dijaring selama seminggu sebelumnya memberi citra nega-tif kepada partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tingkat keyakinan publik ter-hadap kinerja parpol dan DPR paling rendah jika dibandingkan dengan tingkat keyakinan publik terhadap lembaga-lembaga negara lain.

Jajak pendapat yang men-jaring 862 responden dari sepuluh kota besar di Indonesia, lebih dari separuh responden (53,8 persen) menyatakan citra parpol buruk. Sementara responden yang meni-lai sebaliknya sebanyak hanya 38,3 persen. Mayoritas responden (68,6 persen) menyatakan bahwa kiprah wakil rakyat yang mereka pilih pada Pemilu 2004 masih jauh dari harapan mereka. Hanya satu dari empat responden yang menyatakan kiprah wakil rakyat sudah memenuhi harapan.

Pada jajak pendapat yang sama sebelumnya, dalam fung-sinya sebagai tempat menya-lurkan aspirasi sosial politik, kiprah parpol yang ada diakui paling rendah (11,3 persen), dibandingkan dengan lembaga swadaya masyarakat/LSM (16,7 persen), lembaga keagamaan (22,7 persen), maupun media massa (39 persen).

Di sisi lain, ada tuntutan masyarakat akan penerapan syariat Islam. Survei Roy Morgan Research yang dirilis Juni 2008 mengatakan, sebanyak 52 rakyat Indonesia menuntut penerapan syariah Islam. Hal ini se-jalan dengan hasil survei yang dilaku-kan oleh lembaga lainnya sebe-lumnya. Hasil survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah tahun 2001 dan 2002. Hasil survei itu menunjukkan: sebanyak 67 persen (2002) responden berpen-dapat bahwa pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam adalah yang terbaik bagi Indonesia. Padahal survei sebelumnya (2001) hanya 57,8 persen responden yang setuju dengan pendapat demikian. Berarti peningkatannya cukup signifikan, yakni sekitar 10 persen. Pertanyaannya, adakah partai politik yang sekarang ingin menerapkan Islam secara nyata, bukan sekadar jargon kampanye? Silakan nilai sendiri.[] mujiyanto/www.mediaumat.com

---

Golput Juara Pilkada

Tahukah Anda jika golput memenangi berbagai pilkada di Indonesia? Dari 26 pemilihan gubernur selama tahun 2005-2008, sebanyak 13 provinsi atau 50 persen dimenangi golongan putih. Angka golput jauh lebih besar ketimbang perolehan suara pemenang pilkada.

Pilkada gubernur yang terakhir berlangsung di Jawa Timur. Di provinsi ini angka golput mencapai 39,2 persen, jauh dari pasangan yang memenangi Pilkada Soekarwo-Saifullah Yusuf yang tak sampai mencapai 30 persen. Angka golput yang tinggi ini hampir merata di Jawa. Di Pilkada Jawa Tengah angka golput mencapai 45 persen, Jawa Barat 35,7 persen, Banten 39,28 persen, dan DKI 36,2 persen. Di Sumatera Utara golput meraih 41 persen dan di Kalimantan Timur 34 persen.

Golput tidak hanya memenangi Pilkada provinsi, tapi juga di kabupaten/kota. Dari data yang ada di 130 daerah, golput menang di 39 pilkada kabupaten/kota. Bahkan di beberapa daerah, angka golput mencapai lebih dari 50 persen. Sayangnya hingga kini tidak ada data mengenai karakter mereka yang memilih untuk tidak memilih ini.[] Emje

Golput Naik, Parpol Panik

Tuesday, 10 February 2009

Menjelang Pemilu 2009, MUI mengeluarkan fatwa haram bagi golput. Blunder atau titipan?

Angka golput dari pemilu ke pemilu terus meningkat. Pemilu 1955 jumlah partisi-pasinya lebih dari 90 persen. Di awal reformasi, partisipasi itu turun menjadi sekitar 86 persen. Pemilu 2004 legislatif turun lagi menjadi sekitar 77 persen. Banyak pengamat memprediksi jumlah mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya akan membengkak.

Banyak pihak merasa was-was dengan kenyataan ini. Ter-masuk di dalamnya partai-partai Islam. Mereka mengasumsikan, pemilih yang tidak memilih itu berasal dari kalangan Islam. Karena itu, perlu sebuah arahan yang memungkinkan pemilih tersebut menggunakan haknya pada pemilu tahun 2009. Mereka sangat khawatir jika banyak yang golput, partai Islam akan turun perolehan suaranya nanti.Bisa jadi ini pulalah yang mendorong Ketua Majelis Per-musyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap golongan putih atau golput. Hidayat menilai fatwa haram bisa mendongkrak keikut-sertaan pemilih dalam pemilihan umum 2009. "MUI harus meng-haramkan golput," katanya di Gedung MPR/DPR, Jumat (12/12/2008) seperti dikutip tempointeraktif.com. Konon, seperti ditulis majalah Tempo, niat ini muncul karena kekhawatiran adanya kelompok ideologis di partainya yang berancang-ancang untuk tidak memilih (golput) bila partainya keluar dari rel perjuangan.

Namun seperti dikatakan Wakil Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Ali Mustafa Yaqub, MUI membantah fatwa golput ditunggangi partai politik, apalagi berdekatan dengan pemilu. Menurutnya, pembahasan soal fatwa golput ini kebetulan saja. Apalagi, apa yang dibahas MUI dalam ijtima' ini sudah dirancang sejak dua tahun lalu. “Kebetulan banyak masukan juga soal pemilu ini kepada MUI," kata Wakil Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Ali Mustafa Yaqub beberapa waktu lalu.

Imam besar Masjid Istiqlal ini tidak menjelaskan siapa saja yang memberikan masukan tersebut. "Fatwa itu hal yang dilakukan ulama atas pertanyaan masya-rakat dan ketika ulama menjawab atas tanggung jawab kepada Allah, umat boleh mengikuti atau tidak namun pertanggung-jawabannya kepada Allah," kata Ali kepada padangkini.com.

Hal yang senada ditegaskan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin. Menurutnya, fatwa itu keluar karena adanya permintaan dari masyarakat sekaligus menghadapi pro-kontra golongan putih. “Namun, kami tidak masuk dalam istilah golput, tapi masuk pada istilah memilih pemimpin dan tidak memilih pemimpin. Ini lebih memiliki landasan kuat. Dalam rangka akhdul imamah, dengan fatwa ini kita kasih tuntutan memilih pemimpin muslim,” katanya.

Bunyi Fatwa

Fatwa ini tertuang dalam Hasil Ijtima' Ulama III MUI bagian IV, sub judul: Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golput) dalam Pemi-lihan Umum. Bunyinya adalah sebagai berikut:

Pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Kedua, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Ketiga, imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahatan dalam masyarakat.

Keempat, memilih pemim-pin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemam-puan (fathonah), dan memper-juangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Kelima, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai-mana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Fatwa ini diikuti dengan dua rekomendasi, yakni: (1) Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar; (2) Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosia-lisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masya-rakat terpenuhi.

Memang bila membaca rekomendasinya, MUI tidak mewajibkan orang untuk memilih tapi hanya menganjurkan. Namun dalam persidangan di ijtima' tersebut dan berbagai wawancara para pengurus MUI ada nuansa yang menyatakan golput itu haram. Padahal butir kelima sebenarnya membuka peluang kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, dalam hal ini haram hukumnya, jika pemimpin/wakil rakyat itu tidak memenuhi syarat sebagai-mana ada dalam butir satu. Sayangnya MUI tidak menen-tukan siapa saja yang layak dipilih dan tidak.

Tidak dipungkiri, ada nuansa kepentingan di balik keluarnya fatwa ini. Beberapa pengurus MUI baik di pusat dan di daerah ada yang menjadi pengurus parpol. Bahkan ada pengurus parpol besar sekuler yang menjadi tim perumus.

Seorang peserta kepada Media Umat menyatakan, sepertinya semua keputusan yang akan keluar dari ijtima' ulama seluruh Indonesia ini sudah di-set dari awal. Mereka menyesalkan kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa yang lebih penting yakni tentang wajibnya menerapkan syariah oleh negara. “Susah kita berbicara kalau masih menya-maratakan antara UU 45 dan Pancasila dengan Alquran dan Sunnah dalam berupaya mencari kebenaran,” ujar peserta yang tak mau disebut namanya.[] mujiyanto/rikhwan/www.mediaumat.com

---

KH Ma'ruf Amin, Ketua MUI

Fatwa sebagai Guidance

Saat di forum ijtima', kami memutuskan tidak menggunakan istilah golput, karena istilahnya banyak. Nanti jadi debatable. Kami pakai istilah memilih pemimpin dan tidak memilih pemimpin. Jadi ada tiga hal penting. Pertama, memilih pemimpin itu hukumnya apa. Kami sepakati hukumnya wajib, walau ada perdebatan. Kedua, wajib memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, amanah, cerdas, dan memperjuangkan aspirasi umat Islam. Ketiga, kalau memilih yang tidak seperti itu, atau tidak memilih padahal ada pemimpin seperti itu, hukumnya haram.Pemimpin di sini ya presiden dan wakil-wakil masyarakat, DPR. Termasuk juga kepala-kepala daerah.

Kami memandang masih ada pemimpin yang baik. Walau kriteria kami itu minimal. Karena yang optimal kan sulit, mungkin jarang. Tapi kalau minimal banyak. Yakni, amanah, bertakwa, jujur, dia memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Kami berpendapat, ada pemerintahan itu lebih baik daripada tidak ada pemerintahan, sekalipun pemerintahan itu kurang baik. Karena itu, ada pemerintahan yang tidak baik masih lebih baik. Walaupun kita tetapkan idealisasi pemerintah yang terbaik. Kedua, kalau tidak bisa memilih yang terbaik, pilih yang baik. Kemudian, kalau tidak ada yang baik, (pilih) yang paling sedikit jeleknya. Sambil terus melakukan perbaikan dalam sistem. Karena itu, perlu guidance. Kita kan punya kesepakatan nasional bahwa demokrasi itu ya melalui pemilu. Tentu, ulama pun tidak puas. Tapi ini kesepakatan. Karena itu, kami perlu memperbaiki, tidak asal memilih, tidak money politics. Ini bahasa kasarnya, "Jangan pilih politikus busuk." Tapi ini kan bukan bahasanya ulama. Ulama tidak setuju menggeneralisasi semua jelek.

Zionis, Teroris Rasis Super Narsis!

Monday, 09 February 2009 05:32 Syabab.Com - “Barangsiapa yang meninggalkan jihad karena benci padanya, pastilah Allah pakaikan kepadanya baju kehinaan”. (Ali bin Abi Thalib). Peperangan di Gaza yang memakan waktu 23 hari itu udah mulai mereda. Kata berita sih lagi gencatan senjata. Lebih dari 1300 warga Palestina tewas dan 5.450 korban luka-luka. Sementara kerugian fisik terlihat jelas di daerah Jalur Gaza yang porak poranda bak diterjang badai tsunami. Badan survei independen memperkirakan kerugian akibat tiga minggu serangan Israel di Gaza mencapai US$ 2 miliar. Aset-aset yang hancur termasuk 4.100 rumah 1.500 pabrik, 20 masjid, 31 kompleks keamanan serta 10 jalur pengairan. (Sinarharapan.co.id, 20/01/09).

Sialnya, Israel masih menutup pintu perbatasan. Otomatis suplai bahan bangunan, tenaga medis, obat-obatan, maupun makanan jadi tersendat-sendat. Padahal banyak bangunan yang harus direnovasi untuk kebaikan warga. Banyak pasien yang memerlukan pengobatan. Tapi emang Israel nggak punya belas kasihan. Mereka tetep aja memblokade hubungan warga dengan warga luar Palestina. Tega bener!

Antara Yahudi Dan Zionis

Mata masyarakat dunia terbuka lebar. Semuanya nyadar kalo berita kebrutalan Israel di tanah Palestina bukan rekayasa media massa Islam. Tapi emang kenyataan yang sering ditutupi oleh media massa internasional yang dikuasai orang-orang Yahudi. Wajar kalo buntutnya melahirkan sentimen anti zionis dan Yahudi. Tapi kayanya nggak etis kalo kita memukul rata semua Yahudi itu sama dengan Israel. Kalo berani, jangan pukul rata tapi pukul tuh zionis. Itu baru mak nyoss!

Biar kita nggak salah kaprah, ada baiknya kita tau seluk-beluk Yahudi sebagai agama, sebuah bangsa, keturunan, atau gerakan politik sebelum mengumbar kebencian. Sebagai sebuah agama, Yahudi termasuk agama Samawi seperti halnya Islam dan Nasrani yang diturunkan Allah swt untuk umat manusia. Sebagai sebuah bangsa, Yahudi nggak jauh beda dengan suku bangsa di negeri kita. Seperti suku sunda, suku jawa, suku batak, de el el yang punya ciri khas secara fisik maupun budaya. Sebagai keturunan, anak cucu Yahudi berkembang biak di belahan dunia sampe pojok-pojoknya. Karena Yahudi udah ada dari dulu.

Kalo Yahudi sebagai gerakan politik zionisme, ini yang perlu diwaspadai. Zionisme berasal dari kata ‘zion’, nama salah satu bukit di Yerussalem/Palestina. Adalah Theodorl Hertzl yang pertama kali menggagas gerakan zionis. Tokoh Yahudi Hungaria dan jurnalis sebuah media berpengaruh di Wina (Austria) ini bikin buku yang judulnya “Der Judenstaat” alias “Negara Yahudi”. Buku ini ngomporin orang-orang Yahudi yang kebeneran saat itu lagi dimusuhin ama orang Eropa untuk mendirikan sebuah negara. Hasilnya, digelar deh tuh kongres pertama Zionisme di Basel Swiss tahun 1897 sebagai upaya mewujudkan impian mereka untuk memiliki sebuah negara.

Singkat kata, Negara Israel berdiri tanggal 14 Mei 1948 setelah diproklamasikan oleh David Ben Gurion di bawah foto besar Theodore Hertzl. Sejak saat itu, sepak terjang Zionis di Palestina makin jor-joran demi menjaga eksistensi negaranya. Perlahan namun pasti, mereka melebarkan wilayah negaranya. Yang awalnya cuman secuprit, kini jadi seribu kali cuprit dengan mengusir tuan rumah penduduk asli Palestina. Padahal awalnya mereka adalah tamu, kok bisa-bisanya tamu ngusir tuan rumah. Bener-bener tamu gak tahu malu!

Nah, pren moga jelas ya sekarang kalo tidak semua Yahudi itu zionis. Tapi zionis pasti orang Yahudi. Kita boleh benci bin sewot dengan zionis, tapi dengan penganut agama atau keturunan Yahudi, entar dulu. Jangan keburu nepsong. Tetep kita hormati selama mereka nggak menginjak-injak harga diri kita sebagai muslim. Sepeti yang Rasul ajarkan pada umatnya. Tapi kalo mereka bertingkah seperti halnya zionis di Palestina, kita sambut dengan kumandang jihad. Allahu akba

Sepak terjang Zionis

Setelah negara Israel berdiri, kaum zionis banting tulang biar negaranya tetep eksis. Mereka gencar nyusun kekuatan untuk menghadapi kecaman dunia atas tingkah polah mereka yang nggak tahu malu di bumi Palestina.

Kekuatan pertama mereka adalah media massa. Theodore Herzl (peletak dasar gerakan zionis internasional) dalam konferensi di Swiss,1987 pernah bilang: “Kita akan berhasil mendirikan pemerintah Israel dengan memanfaatkan dan menguasai fasilitas propaganda dan media massa dunia. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh seorang rabi Yahudi Rashoron (1986) dalam suatu khutbahnya di kota Braga. “Jika emas merupakan kekuatan pertama kita untuk mendominasi dunia, maka dunia jurnalistik merupakan kekuatan kedua bagi kita”.

Nggak heran kalo banyak orang Yahudi yang menguasai sumber berita dunia. Coba tengok, pendiri kantor berita terbesar di dunia adalah Julius Reuter. Seorang Yahudi yang lahir pada tahun 1816. Di Perancis, seorang Yahudi warga Havas mendirikan kantor berita Havas pada tahun 1835 yang kemudian berubah menjadi kantor berita resmi Perancis. Di Inggris, majalah terbesar The Times pertama kali terbit pada tahun 1788 melalui prakarsa Rochild, warga Yahudi Inggris. Di Amerika Serikat, separoh dari 1700 distributor media massa, secara mutlak, dikuasai oleh Yahudi.

Dengan menguasai media, zionis bebas ngotak-ngatik fakta dan opini sesuai keinginannya sebelum nongol di layar kaca dalam siaran berita atau di media cetak. Peran media massa sebagai agent of change dipake zionis untuk brain washing alias pencucian otak. Biar masyarakat melihat, mendengar, dan berpendapat sesuai harapan zionis. Inilah wujud nyata agenda zionis yang tertuang dalam Protokol (ke-12: “Media massa harus berada di bawah pengaruh kita”

Kekuatan kedua yang dimiliki Zionis adalah lobi politik. Nggak diragukan lagi kalo kepiawaian lobi politik orang zionis sukses menempatkan mereka sebagai sekutu utama negara adidaya. Dua organisasi Zionis Yahudi yang sangat menentukan sikap politik luar negeri AS adalah JINSA (Jews Institute for National Security Affairs) dan CSP (Centre for Security Policy) yang dekat dengan CPD (Committee on The Present Danger). Nggak heran kalo AS mati-matian membela kepentingan Israel. Apalagi AS punya hak veto sebagai anggota dewan keamanan di PBB. Jadi dengan seenaknya bisa mementahkan setiap resolusi PBB yang dianggap merugikan Israel.

Kemesraan AS dan Israel terus terjalin meski presidannya udah gonta-ganti. Nggak heran kalo kini, Obama juga ngikutin tradisi politik AS yang tunduk kepada Yahudi. New York Sun Editorial (January 9, 2008) mengungkap bagaimana sikap Obama terhadap Israel. “saya memiliki komitmen yang jelas dan kuat atas keamanan Israel sekutu terkuat kita di wilayah itu dan satu-satunya di wilayah itu negara dengan demokrasi yang mapan. Dan itu akan menjadi titik awal saya”, ujarnya.

Padahal dulu, Benjamin Franklin, pernah ngingetin bahayanya Yahudi dalam konferensi penyusunan konstitusi Amerika pada tahun 1789 M: “Ketahuilah, di sana terdapat bahaya besar yang mengancam Amerika Serikat, dan itu adalah bahaya Yahudi. Di mana pun mereka berada selalu menimbulkan kehancuran terhadap moralitas dasar yang luhur dan merendahkan tingkat kepercayaan perdagangan. Mereka adalah para penumpah darah dan perampas harta. Sunguh, aku mengingatkan kalian wahai para pemuka bangsa Amerika, jika kalian tidak mengusir Yahudi secara tuntas, maka anak-anak dan cucu kalian akan melaknat kalian di atas kuburan kalian.”

Pren, itulah dua kekuatan utama zionis yang menopang sepak terjang mereka di Palestina. Jadi nggak usah heran bin bengong plus bete kalo perilaku Israel kian arogan. Karena dibelakangnya, ada AS yang menjadi sabuk pengaman Zionis. Makanya Israel juga dikenal sebagai Amerika kecil dan Amerika sebagai Israel besar. Jadi, waspadalah!

Kikis Habis Zionis

Selama nggak ada perlawanan fisik yang seimbang dari negara-negara di Timur Tengah, Israel bakal tetep menjadikan warga Palestina sebagai sasaran tembak. talmud sebagai kitab suci kaum zionis mendoktrin tentara militer Israel untuk memerangi orang-orang non Yahudi. Coba simak ayat-ayat Talmud berikut ini:

• “Semua anak keturunan Ghoyim (non Yahudi) sama dengan binatang” (Yebamoth 98a)
• “Seorang Ghoyim yang berbaik pada Yahudi pun harus dibunuh, ” (Soferim 15, Kaidah 10)
• “Orang Yahudi adalah orang-orang yang shalih dan baik di mana pun mereka berada. Sekali pun mereka juga melakuan dosa, namun dosa itu tidak mengotori ketinggian kedudukan mereka, ” (Sanhedrin, 58b)
• “Hanya orang Yahudi satu-satunya manusia yang harus dihormati oleh siapa pun dan oleh apa pun di muka bumi ini. Segalanya harus tunduk dan menjadi pelayan setia, terutama binatang-binatang yang berwujud manusia, yakni Ghoyim, ” (Chagigah 15b)

Nah pren, kebayang dong gimana potret dunia di masa depan kalo zionis sang teroris rasis super narsis itu terus dibiarkan merajalela. Masuk akal kalo masyarakat Eropa pernah mengusir bangsa Yahudi setelah mengetahui niat busuk mereka yang tertuang dalam protokol zionis. Allah swt juga ngingetin kita untuk waspada dengan orang Yahudi, terutama zionis. Firman-Nya:

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan (QS al-Maidah [5]: 64).

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. (QS al-Maidah [5]: 82).

Untuk mengikis zionis nggak cukup mengajak mereka duduk bareng dalam satu meja perundingan. Soalnya bahasa yang dipahami oleh zionis cuman perang, bukan perjanjian gencatan senjata. Untuk memerangi zionispun nggak bisa cuman ngandelin HAMAS, Hizbullah, atau pejuang Palestina. Lantaran Amerika sang adidaya yang jadi bekingnya nggak akan tinggal diam. Jadi mesti dilawan dengan kekuatan yang seimbang. Kekuatan yang menyatukan seluruh negeri-negeri Islam di seluruh dunia yang kini tengah terpecah-belah. Itulah kekuatan negara islam, khilafah Islamiyah.

Seperti kekuatan yang ditunjukkan Rasul saw ketika memerangi Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Tiga suku Yahudi yang mengkhianati perjanjian damai dengan umat Islam. Makanya pren, ayo kita sama-sama berjuang demi tegaknya khilafah islamiyah di muka bumi ini. Cuman Khilafah yang bisa mengikis zionis sampe ke akar-akarnya dan melindungi umat dari musuh-musuh Islam. Yuk ah! [bkmt/hafidz341/syabab.com] Next >

Sikap Hina Mahmoud Abbas: Siap Bekerjasama dengan Penjajah Israel

Tuesday, 10 February 2009 15:04

Syabab.Com - Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas kembali menunjukkan kehinaannya di hadapan penjajah Israel. Harga diri dan kewibawaan sebagai seorang yang mengaku dirinya 'pemimpin' negeri Palestina yang tengah dijajah itu hilang. Presiden Mahmoud Abbas mengatakan bahwa dia siap untuk bekerja sama dengan pemerintah baru Israel hasil dari pemilihan Selasa ini. Sangat jauh dengan sikap para pemimpin kaum Muslim di bawah naungan Khilafah yang membuat kaum kufar ketakutan.

Abbas hanya memintah Israel untuk menghentikan pembangungan pemukiman baru di wilayah yang diduduki.

"Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan pemilihan itu, tetapi kami akan bekerjasama dengan pemerintah baru Israel hasil dari pemilihan berdasarkan persetujuan bilateral dan resolusi internasional yang telah diadopsi untuk poin ini," kata Abbas saat jumpa pers bersama dengan Presiden Polandia Lech Kacyzynski di Warsaw.

"Kami juga berharap bahwa pemerintah baru Israel akan menghentikan penempatan permukiman baru. Jika pemerintah baru itu tidak melakukan ini, saya tidak tahu apa yang akan menjadi proses perdamaian," jelas Abbas.

"Saya menyeru Israel untuk memenuhi kewajibannya, jika tidak seluruh dunia akan kecewa bahwa perdamaian tidak datang dan kekerasan serta terorisme adalah ketukan pada pintu kami, ini hanya alternatif perdamaian," katanya lagi.

Sungguh Mahmoud Abbas, tiada lain adalah penguasa boneka Palestina yang sudah tak memiliki wibawa sedikit pun di hadapan para penjajah. Bagaimana tidak dikatakan menghinakan, ketika dia siap berjabat tangan dengan para penjajah yang tangan-tangannya berlumuran darah setelah membunuh ribuan warga Muslim? Abbas memilih untuk bekerjasama dengan penjajah Israel dan tidak mau bertindak nyata untuk mengusir penjajah tersebut. Ini semua menunjukkan pengkhianatan dan kehinaan Abbas untuk ke sekian kalinya bagi umat Islam.

Sikap pengecut dan pengkhianatan Abbas bukan kali ini saja. Tidak hanya sekedar dia telah bekerjasama dengan penjajah dan negara di belakannya, Abbas juga seringkali menyerang kaum Muslim terutama para pengemban dakwah di Tepi Barat. Abbas tak segan-segan untuk menghalang-halangi aktivitas seruan pembebasan Palestina yang kian hari semakin meningkat, bahwa hanya Khilafah lah yang mampu membebaskan Palestina [baca: Konferensi Khilafah di Jenin, Otoritas Sekular Berupaya Menggagalkannya].

Sikap pengecut Mahmoud Abbas yang menyatakan dirinya siap bekerjasama dengan Israel ini semestinya semakin membuka pikiran umat betapa pengkhianatan para penguasa terus terjadi. Hal ini juga menunjukkan rendahnya harga diri dan kewibawaan para penguasa tersebut. Bandingkan dengan Sultan Abdul Hamid II yang dengan tegas menolak memberikan sejengkal pun tanah Palestina. Begitu pula Shalahuddin Al-Ayubi yang memimpin pasukan untuk membebaskan al-Aqsa pada saat perang salib? Semua itu terjadi ketika Khilafah ada. Saat ini, di mana Amirul Mukminin yang berwibawa tersebut?[m/f/mna/syabab.com]

Persekongkolan Rezim Kyrgyzstan Antara AS dan Rusia, Korbannya Tetap Warga Muslim

Thursday, 05 February 2009 09:47

Syabab.Com - Penguasa rezim Kyrgyzstan berencana akan menutup pangkalan militer AS yang digunakan untuk mendukung operasi militer koalisi pimpinan AS di Afghanistan. Penutupan itu dilakukan setelah Rusia berjanji akan memberikan bantuan dan kredit sebesar 2 miliyar dolar AS kepada Kygyzstan. Pemerintah Kyrgyzstan termasuk rezim yang selalu menghalang-halangi kebangkitan Islam di negeri tersebut. Setelah bertahun-tahun bersekongkol dengan AS, kini Kyrgyzstan melirik kembali Rusia.

Pemerintah Kyrgyzstan telah menyerahkan kepada parlemen surat keputusan untuk menutup sebuah pangkalan udara Amerika di negara Asian Tengah tersebut. Langkah itu didorong oleh penolakan warga terhadap basis militer tersebut, kata jurubicara pemerintah Aibek Sultangaziyev.

”Pemerintah Kyrgyzstan telah memutuskan untuk mengakhiri keberadaan pangkalan militer itu. Kami tengah memulai langkah konkret untuk menutupnya,” kata Presiden Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev.

Bakiyev, Selasa, bertemu Presiden Rusia Dmitry Medvedev di Moskwa, Rusia, dan menerima janji bantuan besar bagi negaranya. Rusia, yang juga memiliki pangkalan militer di Kyrgyzstan, menilai kehadiran AS di Kyrgyzstan sebagai upaya untuk menantang pengaruh Moskwa di bekas negara Uni Soviet itu. Uni Soviet yang dimotori Rusia bubar pada tahun 1991.

Jika Pangkalan Udara Manas benar-benar ditutup, konsekuensi bagi operasi AS di Afganistan untuk menghadapi kelompok Taliban dan Al Qaeda cukup besar. Saat ini, pangkalan itu menampung lebih dari 1.000 personel militer AS. Presiden AS Barack Obama berencana menambah jumlah tentara di Afganistan dari 36.000 orang menjadi 60.000 orang.

Washington membangun pangkalan militer di Kyrgyzstan sejak tahun 2001 setelah dimulainya perang melawan terorisme di Afganistan. Pangkalan itu diharapkan masih bisa beroperasi setidaknya sampai dua tahun lagi dalam mendukung operasi militer AS di Afganistan.

Peran Pangkalan Udara Manas semakin penting setelah AS memutuskan mengurangi ketergantungan pada rute suplai melalui wilayah Pakistan yang sering diserang kelompok suku bersenjata atau Taliban.

Pembunuhan "War on Terrorism" Tidak Berakhir

Para pejabat Amerika mengatakan mereka masih melakukan pembicaraan dengan Kyrgyzstan mengenai masa depan sebuah pangkalan militer Amerika di luar ibukota Kyrgyzstan, Bishkek.

Kedutaan Amerika di Kyrgyzstan hari ini mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan apa pun bahwa pemerintah Kyrgyzstan akan memerintahkan penutupan pangkalan tersebut. Pangkalan itu berfungsi sebagai pusat dukungan penting bagi operasi di Afghanistan.

pada 19 Januari lalu, Komandan Pasukan AS di Afganistan Jenderal David Petraeus mendapat jaminan dari Kyrgyzstan bahwa Rusia tidak akan mendorong penutupan pangkalan militer tersebut.

”Kami telah mendiskusikan soal pangkalan militer tersebut dengan otoritas Kyrgyzstan sementara waktu ini. Kami berharap diskusi itu akan berlanjut hingga titik di mana bisa dicapai hasil yang saling menguntungkan,” kata juru bicara Pentagon, Geoff Morrell.

Akan tetapi, keputusan penutupan pangkalan militer itu dipastikan tidak akan menghentikan operasi militer AS di Afganistan. ”AS dan pasukan koalisi tetap akan meneruskan operasi di Afganistan tanpa Pangkalan Udara Manas,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Gordon Duguid.

Belum lama ini, AS juga telah mengucurkan dana sebesar 150 juta dollar AS untuk menyuntik perekonomian Kyrgyzstan, termasuk 63 juta dollar AS untuk biaya sewa pangkalan.

Kebanyakan dari 5,3 juta warga Kyrgyzstan bisa menerima kehadiran militer AS di sana. Kyrgyzstan adalah salah satu negara termiskin di Asia Tengah yang didera krisis politik bertahun-tahun. Pendapatan per kapita Kyrgyzstan sekitar 2.000 dollar AS atau sekitar Rp 23 juta.

Keluar dari Mulut Harimau Ditelan Buaya

Kyrgyzstan telah lama bersekongkol dengan Amerika Serikat dan membantu negara rajanya teroris itu untuk membunuh kaum Muslim di Afghanistan. Rezim Kyrgyzstan termasuk negara yang senantiasa berupaya menghadang geliat bangkitnya Islam di kawasan Asia Tengah.

Terhadap para pengemban dakwah di negerinya, rezim Kyrgyztan seringkali menangkap dan menjebloskan para perindu kebangkitan Islam tersebut ke dalam sel-sel penjara. Beberapa waktu lalu, pihak penguasa menangkap puluhan orang gara-gara ingin merayakan hari raya [baca: Lebih dari 30 Aktivis HT Dipenjara Hingga 20 Tahun di Kyrgyzstan, Gara-gara Ingin Merayakan Hari Raya]. Penahanan dan penangkapan terhadap para pengemban dakwah tersebut sebagai bentuk kekalahan intelektual penguasa korup Kyrgyzstan terutama untuk menghadang laju kebangkitan Muslim di negeri tersebut.

Setelah sekian lama bersekongkol dengan AS, kini Kyrgyzstan mulai melirik perhatian lebih terhadap Rusia. Sebuah negara yang tidak jauh beda dengan AS, terutama dalam pembunuhan terhadap kaum Muslim. Tidak ada perubahan yang berarti bagi kaum Muslim saat Kyrgyzstan melepaskan pangkalan AS, upaya pembunuhan atas nama "war on terrorism" yang dilancarkan AS pun tidak akan berhenti. Sementara, kedzaliman rezim Kyrgyzstan pun tidak berakhir. Kini rezim tersebut akan bergandengan lebih erat dengan rezim Rusia. [m/kmps/bbc/voa/syabab.com]

Kejahatan Teroris Israel: Menyuntikkan Tawanan Palestina dengan Virus Berbahaya

Saturday, 07 February 2009 07:49

Syabab.Com - Pihak kementerian urusan tahanan Otoritas Palestina, Riad al-Ahskar, pada hari Rabu, mengungkapkan bahwa otoritas penjara Israel (IPA) secara sengaja mekakukan penyuntikan kepada para tahanan warga Palestina yang sakit dengan jarum yang terinfeksi dan memberikan obat-obat beracun. Kejahatan negara ilegal Israel terus terungkap, tapi siapa yang berani mengadili negara teroris tersebut? Mengapa dunia Muslim masih berharap pada PBB yang sudah mandul? Mengapa dunia Muslim bangga dengan nasionalisme yang telah menyebabkan mereka lemah.

Menurut Ashkar, berdasarkan informasi yang terpercaya dari para tahanan Palestina yang terpenjara, sejumlah mereka adalah dokter dan mengetahui berbagai jenis obat-obatan yang diberikan kepada mereka, dirawat di rumah sakit penjara Ramle menegaskan bahwa Zionis telah menyuntikkan pasien warga Palestina dengan jarum yang terinfeksi virus berbahaya seperti hepatitis.

Dalam kaitan ini, Ashkar menuntut lembaga kesehatan dunia WHO dan kelompok medis lainnya untuk segera melakukan penyelidikan menyuluruh atas kejahatan zionis tersebut.

Beberapa tahun lalu, kepala bagian obat-obatan pelayanan kesehatan Israel mengakui bahwa pemerintah telah menggunakan tawanan Palestina di Israel sebagai kelinci percobaan untuk uji coba obat-obatan baru Israel.

Ashkar juga menyebutkan sejumlah kasus beberapa tahanan, termasuk tawanan Usman Abu Kharaj, 38 tahun dari Jenin yang telah terinfeksi dengan hepatitis akibat suntikan jarum yang digunakan.

Sekitar 11 ribu warga Palestina masih berada di sel-sel penjara Zionis. Setidaknya 1.500 dari mereka menderita berbagai macam penyakit kronis, menurut data Palestina .

Beberapa waktu kejahatan teroris Israel telah menjadikan Gaza sebagai tempat uji coba senjata baru yang dilarang. Israel telah menggunakan senjata fosfor putih dan DIME ( Dense Inert Metal Explosives) untuk membunuh warga Palestina.

Kejahatan Israel di dunia ini nyata di depan mata. Kebiadabannya dapat disaksikan melalui layar-layar kaca. Tapi, dunia seolah tak mampu mengadili kejahatan dan kebiadaban Israel tersebut. Lembaga dunia seperti PBB pun mandul dan tak bisa apa-apa. Anehnya, PBB masih diharapkan oleh para penguasa Muslim, yang memang telah lama bersekongkol dengan pencetus dan pendukung utama Israel, AS.

Lalu siapa yang berani mengadili Israel? Siapa yang berani mengadili teroris sejati Israel dan Amerika? Mengapa masih berharap kepada PBB? Mengapa sebagian kaum Muslim masih juga bangga dengan keterpecahbelahan nasionalisme? Mengapa tak mau bersatu di bawah satu bendera Rasulullah Saw? Kejahatan Israel dan AS akan terus terjadi bila umat ini terus bersikap seperti itu.

Benar, hanya satu solusi saja. Harapan itu hanya ada pada kekuatan baru yang akan menyatukan negeri-negeri Islam di bawah satu bendera Rasulullah Saw. Itulah, Khilafah Rasyidah yang mampu mengadili Israel dan membebaskan umat manusia dari ketidakadilan dan kebiadaban para negara teroris itu. Kapan? Insya Allah tak lama lagi. Hanya saja, di manakah posisi Anda saat ini, sebagai penonton ataukah pelaku untuk mewujudkannya? [m/z/qv/syabab.com]