Kegagalan PBB menghentikan pembantaian umat Islam di Gaza dikritik banyak pihak. PBB memang sering kali mandul dan tidak berkutik berhadapan dengan Israel. Puluhan resolusi PBB pun sudah dikeluarkan . Negara Zionis Israel pun ngotot tidak mematuhi . Namun tidak ada aksi apapun dari organisasi internasional ini. Paling keras hanya sekedar mengecam. Resolusi PBB mengecam Israel, lagi-lagi diveto oleh Amerika Serikat.
PBB hanya sekedar alat legitimasi negara-negara Barat yang digunakan untuk kepentingannya. Sebaliknya PBB tidak berbuat apa-apa kalau tidak sejalan dengan kepentingan Barat. Memang sejak awal menurut PBB didirikan oleh negara-negara pemenang perang dunia kedua untuk kepentingan mereka.PBB adalah organisasi kufur yang didirikan oleh negara-negara kufur penjajah untuk kepentingan mereka, wajib hukumnya keluar dari PBB
Asal-usul kelahiran PBB memang tidak bisa dilepaskan dari keluarga Kristen Eropa. Liga Bangsa Bangsa (LBB) yang menjadi cikal bakal PBB pada awalnya adalah keluarga besar Kristen Eropa , yang lahir dari komunitas negara-negara Kristen untuk menghadapi Daulah Islam (abad ke 16 sd 19 M ) . Kemudia disebut sebagai keluarga Internasional atau Komunitas Internasional , meskipun pada mulanya negara non Kristen tidak dibolehkan masuk. Dari sinilah kemudian lahir berbagai kesapakatan diantara komunitas negara kristen yang kemudian melahirkan UU Internasional .
Bahwa PBB sekedar alat letimasi kepentingan Barat memang banyak terbukti Berdirinya Negara Israel tidak bisa dilepaskan dari resolusi PBB . Setelah Liga Bangsa-bangsa (LBB) memberikan mandate kepada Inggris untuk menjajah Palestina. Beberapa tahun kemudian tahun 1948 setelah terjadi perdebatan seru di PBB seputar masalah Palestina, keluarlah resolusi PBB No.151 yang menetapkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara yaitu negara Yahudi dan Palestina. Resolusi ini dijadikan alasan untuk membenarkan keberadaan negara Israel.
Organisasi ini juga bertanggung jawab memprovokasi dan mendukung disintegrasi Timor Timur; Irak, Aceh, Papua . Legitimasi pun diberikan PBB melegalkan penjajahan Barat Irak dan Afghanistan. Dewan Keamanan PBB lewat resolusi PBB 1483, tanggal 22 Mei 2003, yang memberikan legitimasi hukum dan undang-undang internasional bagi pendudukan Amerika dan Inggris atas Irak.
Pada bagian awal resolusi itu antara lain disebutkan, “Dewan Keamanan mengakui bahwa kekuatan pendudukan (Amerika dan sekutunya, red.) atas Irak memiliki sejumlah kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban tertentu sebagaimana yang dituntut undang-undang internasional.” Dalam resolusi tersebut juga disebutkan bahwa kewenangan kekuatan pendudukan adalah mengelola ekonomi dan harta kekayaan Irak.
AS juga menggunkan PBB untuk menghancurkan Irak. Usai perang teluk yang pertama, Richard Buttler, ketua komisi pelucutan senjata –UNSCOM- yang dibentuk PBB untuk melucuti sistem persenjataan Irak. Irak sendiri telah meminta kepada PBB untuk mengganti Richard Buttler yang berkewarganegaraan AS itu. Alasannya karena ia adalah agen AS untuk memata-matai sistem persenjataan Irak. Hal yang sama sekarang terjadi pada Iran. AS memanfaatkan PBB menghentikan pengembangan teknologi nuklir Iran.
Tuntutan restrukturisasi PBB sudah lama digulirkan banyak pihak. Hak veto yang dimiliki hanya 5 negara anggota tetap dewan keamanan PBB menunjukkan ketidakadilan dan diskriminasi. Secara substansial hak veto juga bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang sering mengatakan suara mayoritas adalah penentu kebenaran. Lewat Hak Veto yang dimiliki oleh negara Amerika Serikat, Perancis, Inggris, China, Rusia, ini keputusan apapun meskipun disetujui oleh mayoritas anggota PBB yang lainnya bisa dibatalkan. Walaupun hanya satu negara pemilik hak veto tidak setuju.
Tidak heran kalau PBB selalu mandul untuk menindak Israel. Sebab hampir setiap resolusi yang berkaitan dengan Israel yang dianggap merugikan negara itu akan segara diveto oleh Amerika Serikat. Washington telah memveto 32 resolusi yang dianggap merugikan Israel sejak tahun 1982.
Disamping keluar dari PBB adalah membubarkan PBB dan membentuk tatanan dunia baru yang lebih adil. Dalam kondisi seperti ini kebutuhan akan keberadaan Khilafah Islam semakin terasa. Sebab, Khilafah akan menghilangkan penyebab penderitaan dunia (PBB dan UU Internasional, Koalisi Negara adi daya, Imperialisme). Negara Khilafah akan menerapkan syariat Islam yang akan memberikan kebaikan pada semua manusia . Terakhir, khilafah akan membangun opini umum melawan kapitalisme global dan mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin. (Farid Wadjdi)
Catatan :
KETERLIBATAN PBB DALAM PEMBANTAIAN MASSAL
Rwanda.
Pada 1994, PBB gagal mencegah pembantaian massal di Rwanda, sehingga hampir satu juta jiwa tewas terbunuh, akibat penolakan para anggota Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan militer di sana. Perancis (salah satu anggota tetap Dewan Keamanan) mendukung tindakan rezim suku Hutu yang hendak menumpas pemberontakan suku Tutsi, dalam perang saudara yang berlangsung sejak era kolonial.
Di tengah merebaknya krisis, pasukan penjaga perdamaian PBB ditugaskan hanya untuk mengevakuasi warga negara asing dari Rwanda, bukannya melindungi etnis Tutsi. Akibatnya, pasukan penjaga perdamaian asal Belgia meninggalkan sebuah sekolah kejuruan teknik yang menampung 2000 pengungsi Tutsi, sementara milisi-milisi Hutu mengepung sekolah itu di luar. Segera setelah berlalunya pasukan Belgia, milisi-milisi Hutu itu memasuki sekolah dan membantai semua orang yang ada di dalamnya, termasuk ratusan anak-anak. Hanya berselang empat hari kemudian, Dewan Keamanan malah mengurangi jumlah personelnya hingga hanya mencapai 260 orang saja.
Srebrenica.
Peristiwa hampir serupa terjadi setahun kemudian dalam pembantaian Srebrenica. Sekalipun -baik Inggris maupun AS- menginginkan pembagian wilayah, AS ingin agar keamanan di sana dipegang oleh NATO secara de facto. PBB merencanakan Srebrenica sebagai ‘tempat aman’ bagi para pengungsi dengan menempatkan 600 orang pasukan penjaga perdamaian asal Belanda untuk melindungi kawasan tersebut. Namun, mereka kemudian malah menyerahkan kamp tersebut kepada pasukan Serbia yang langsung membantai para pengungsi di kamp tersebut.
Kongo.
PBB juga kembali gagal mengintervensi Perang Kongo ke-2 di Republik Demokratik Kongo. Pada Pebruari 2000, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1291, sepasukan tentara penjaga perdamaian dikirim untuk memantau proses perdamaian. Namun kegagalan pasukan perdamaian tersebut dalam mengintervensi pasukan perdamaian sepanjang perang saudara harus dibayar oleh tewasnya hampir lima juta orang di sana
0 komentar:
Posting Komentar