Blogger Themes

News Update :

Islam di Inggris Berkembang dari Kampus

Kamis, 26 Februari 2009

Wednesday, 25 February 2009

Imagemediaumat.com - Agama Islam di Kerajaan Inggris berkembang di kalangan akademisi dan universitas di berbagai perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan digelarnya berbagai kegiatan dan juga munculnya Islamic Society.

Salah satunya kegiatan yang dilakukan University of Essex, Colchester, dengan menggelar "Islamic Awarness" pada pekan silam. Kegiatan itu diisi antara lain dengan pameran pengetahuan mengenai Islam, pameran halal food dan konferensi Islam yang mengusung tema "Islam Beyond the Veil". Konferensi yang diikuti lebih dari 200 peserta, separuh di antaranya adalah warga Inggeris, yang digelar Islamic Society, lembaga mahasiswa Muslim di University of Essex, menawarkan Islam sebagai solusi.

Amika Wardana, dosen jurusan Pendidikan Sejarah dari Universitas Negeri Yogyakarta yang mengambil program Doktor Sosiologi di University of Essex, mengatakan Konferensi Islam yang digelar untuk ketiga kalinyanya ini menawarkan Islam sebagai solusi.

Sejak tiga tahun lalu Universitas Essex mengelar acara "Islamic Awarness" yang berlangsung dengan sukses, ujar Sekretaris Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Inggris Raya .

Berkembangnya agama Islam di berbagai kampus di Kerajaan Inggris juga diakui Nurul Hidayati Fithriyah yang tengah menyelesaikan S3 di University of Manchester.

Menurut wanita kelahiran Bandung 1975, yang akrab disapa mbak Efi hal tersebut merupakan gejala Sunatullah sesuai dengan Kitabullah.

"Sesungguhnya yang bertaqwa kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu" ujar dosen Teknik Kimia, Fak Teknik, Univ Muhammadiyah Jakarta itu.

Dikatakannya harusnya semakin pandai manusia semestinya makin sadar hakikat kebenaran, dan berusaha menemukan Tuhan.

Nurul Hidayati Fithriyah yang menyelesaikan S1 Teknik Kimia, di Fak Teknik UI, Depok, mengatakan kemungkinan lain adalah pertumbuhan aktivitas muslim kampus seperti juga di kampus-kampus Indonesia.

Selain itu pegawai PT Aneka Gas Industri mengatakan gejala tersebut juga ada hubungannya dengan kompetisi diantara mahasiswa untuk menempati posisi penting di student union atau senat mahasiswa.

Dengan demikian mereka bisa menggolkan program-program yang Islami, atau memperjuangkan kepentingan mahasiswa muslim, ujar istri Ir. H. Zainal Abidin.

Nurul yang menyelesaikan S2 di Universitas yang sama mengambil Polymer Science & Technology, School of Materials, the Univ of Manchester memberi contoh salah satunya mengenai seragam medis/ruang bedah yg menutup aurat.

Selain itu banyaknya kritik terhadap media yang tidak independen khususnya dalam isu terkait muslim, membuat keingintahuan mahasiswa lain mengenai Islam, ujar Nurul yang juga aktif di ICMI UK.

Menurut Nurul, kehadiran ISOC juga sempat diprotes oleh Jewish Society waktu debat menghadirkan sejarawan anti-holocaust, kenangnya.

Kemungkinan lain lagi, banyak mahasiswa dari negeri muslim, Malaysia, Libya, Iran, Turki, Saudi, Palestina, dan negara lainnya yang kuliah di Inggris.

Dikatakannya kegiatan mahasiswa muslim di kampusnya dikoordinir Manchester ISOC (Islamic Society), terdiri tiga kampus Uni of Manchester, Uni of Salford, & Mc`r Metropolitan Uni, seperti sosial event, Islamic circles, Arabic, Tajwid, Fiqh, dan juga mengelar National Islam awareness week.

Mereka biasanya selain membuat acara sendiri juga panitia gabungan seperti pada kegiatan Fresher`s week tiap September, ISOC stall di gedung student union.

Di Manchester University juga sering mengadakan "drop-in session", kalau ada yang berminat bergabung, atau sekedar bertanya mengenai Islam dan banyak lagi kegiatan khusus untuk sisters atau brothers evening.

Umat Islam di Inggris menyebut saudara seagama dengan menyebutkan sister untuk wanita dan brother untuk kaum prianya, ujar Nurul.

Selain ajakan berpuasa sehari dan undangan ifthar bersama gratis di restauran, lecture series dari pakar dengan berbagai topik seputar kehidupan.

Islamic Society juga mengelar bazar buku, pakaian, makanan halal dan kebutuhan muslim, sholat jama`ah fardhu dan Jum`at, "Fajr Tree" yaitu saling membangunkan sholat Shubuh dengan `miss call ke HP terutama waktu Summer dimana waktu Shubuh sekitar pukul 3 pagi.

Banyak lagi kegiatan yang dilakukan bahkan mereka juga aktif mengikuti kegiatan nasional, seperti konferensi British Muslim Council (MCB), demo anti perang, mengorganisir diskusi terbuka seputar masalah Palestina dan dunia Islam lainnya, dan pemutar film Islami gratis produksi Iran dan Mesir.

Mahasiswa Muslim yang tergabung dalam ISOC juga berhasil memperjuangkan agar kantin di student union menyediakan makanan halal dan kampus menyediakan masjid atau ruangan untuk shalat Jumat.

Keberadaannya diakui

Sementara itu Saharman Gea yang tengah menuntut ilmu di Queen Marry London mengakui bahwa sangat menarik mencermati perkembangan Islam di UK melalui kampus.

Hampir di setiap kampus di UK memiliki Islamic Society yang dikenal dengan singkatan ISOC, ujar PhD student di Departemen Materials Queen Mary, London.

Menurut Saharman di Queen Mary, ISOC ini sangat berkembang dan bermanfaat sekali bagi mahasiswa yang datang dari berbagai negara.

Lewat forum ini semua keperluan mahasiswa dapat disalurkan baik sesama maupun hubungannnya dengan universitas karena ISOC diakui keberadaannya secara resmi oleh universitas.

Conton kecil, penyelenggaran sholat Jumat di kampus adalah ISOC. Mereka mendapatkan izin untuk ruangan dan fasilitas lain dari kampus.

Ini mirip gerakan dakwah kampus di pertengahan tahun 80-an di tanah air, ujar Saharman Gea.

Uniknya, setidaknya khususnya di Queen Mary, ISOC ini tidak ekslusif pada kelompok dan paham tertentu. Bahkan kawan kawan dari Syiah sekalipun ikut dalam kelompok ini. Mazhab dan turunnya hampir tidak pernah dipermasalahkan, ujar suami Mutia.

sumber: antara

Provokasi Harian Sinar Indonesia Baru

Propaganda itu telah memanaskan suasana dan mendorong tindakan anarkis. Sebuah kesengajaan?

ImageMungkin Anda yang di luar Sumatera Utara tidak mengenal media Harian Sinar Indonesia Baru (SIB). Di Sumatera Utara (Sumut) media ini cukup berpengaruh dan menjadi corong kepentingan kaum Salibis. SIB pula yang berada di balik aksi anarkis di DPRD SU pada Selasa (3/2) lalu. Malah orang paling dicari di balik tragedi itu adalah GM Panggabean, pemilik SIB yang hingga pekan lalu masih di Singapura. Dia pula yang memiliki Universitas Sisingamangaraja XII yang mahasiswanya dikerahkan dalam aksi brutal itu.

Tak heran bila rekam jejak misi yang diemban oleh kalangan Kristen ini bisa dibaca lewat media ini. Berbagai propaganda dilansir. Sebelum anarkisme terjadi, SIB menyiarkan berita yang menyulut semangat umat Kristiani untuk melakukan aksi di gedung Dewan. Sejak adanya informasi bahwa di DPRD SU menunda rapat pari-purna pembahasan Protap, paling tidak ada tujuh judul setiap harinya yang dimuat di halaman depan koran ini. Isinya berupa kekecewaan kaum gereja-wan/pendeta di Tapanuli dan ancaman serbuan ke kantor DPRD SU jika DPRD SU tidak menyetujui pembentukan protap tersebut. Pemberitaan itu menggambarkan Abdul Aziz Angkat-lah satu-satunya yang tidak setuju dengan pembentukan Protap sehingga harus menjadi sasaran aksi.

Untuk menutupi aktor di belakangnya, SIB hampir setiap hari sejak ada usulan pemben-tukan Protap selalu memberita-kan bahwa umat Islam juga mendukung Protap. Terbukti setelah sehari tragedi itu, SIB dalam headlinenya mengatakan bahwa 500 warga Muslim Batak mengikuti aksi dukungan Protap. Hal ini dibantah oleh sekretaris Jam'iyah Masyarakat Muslim Batak Indonesia Sumatera Utara Aidan Nazwir Panggabean. Kepada Media Umat, Selasa, (10/2), di kantornya, ia mengata-kan, mereka menolak tegas pembentukan Protap. Selain karena tidak layak secara adminis-trasi pemerintahan juga karena pengalaman kepemimpinan Kristen yang ada di kabupaten Protap saat ini.

Pada 3 Februari, media ini menurunkan berita utama: Ketua Umum PGI Wilayah Sumut: Protap: Warga Tapanuli Tidak Terhempang Lagi. Berita bercampur opini ini bisa jadi menjadi pemicu anarkis-me atau jangan-jangan memang disengaja. Dari sisi jurnalistik, banyak ungkapan-ungkapan yang jelas-jelas merupakan opini si penulisnya. Berikut kutipannya: Ketidaksabaran warga Tapanuli bisa “meledak”, untuk itu diharap-kan/diimbau agar DPRDSU segera melaksanakan rapat paripurna DPRDSU untuk pembahasan pem-bentukan Protap, karena perju-angan rakyat sudah berjalan lebih kurang 7 tahun tapi hingga seka-rang DPRDSU belum memberikan rekomendasi. Atau ada bagian lain: Sementara kepada Ketua Panitia Pembentukan Protap Ir GM Chan-dar Panggabean dan seluruh unsur pengurus tetap “onward never retreat” artinya maju terus pantang mundur, tidak ada kekuatan yang bisa menghempang keinginan masyarakat terbentuknya Protap. Dan juga: “Terwujudnya pemben-tukan Protap, tujuan inilah yang ada di hati sanubari warga Tapanuli dan kalau tujuan ini terhalang oleh DPRDSU, maka tidak terjabarkan betapa tersing-gungnya perasaan warga Tapanuli yang sudah lama merindu-kan/mendambakan terwujudnya Protap demi meningkatkan kemak-muran dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu,” tegas Pdt WTP Simar-mata. Pada edisi itu ada 10 berita SIB yang menyudutkan Aziz Angkat. Dan bahkan ada judul bentuk ancaman, seperti : 'Siap serbu DPRD SU'.

Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menilai ada pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan tersebut. Karena itu PWI Pusat memberhentikan sementara ke-pada tiga wartawan SIB yakni GM Panggabean (Pemimpin Umum), Chandra Panggabean (Wakil Pemimpin Umum/Ketua Dewan Redaksi) dan Victor Siahaan (Penanggung Jawab). Mereka juga dianggap terlibat dalam demo anarkis sehingga menco-reng kehormatan profesi war-tawan dan citra PWI.

Pasca kejadian itu SIB pun berusaha membela diri dan men-cari simpati. Koran itu meng-angkat tema bahwa tragedi itu bukan SARA dan pembahasan Protap jangan sampai berhenti. SIB juga mengangkat tokoh Islam yang bisa mendukung mereka yakni Ali Akbar Marbun, pimpinan pondok pesantren Al Qoutsyar, tokoh yang dikenal liberal. Harian Portibi (10/2) memberitakan dinyatakan bahwa, pesantren Al Qoutsyar adalah tempat berkum-pulnya para penggagas Protap, termasuk salah satu anggota DPRD Jhon Erol Lumbangaol.

Selain itu, SIB juga memberi-takan bahwa aksi anarkis yang dilakukan oleh pendukung Protap adalah tidak dengan sengaja, dan kematian Aziz Angkat adalah karena serangan jantung. Hingga sampai ditulisnya berita ini, SIB selalu memberitakan bahwa yang bersalah dalam kejadiaan ini adalah DPRD SU yang tidak me-nyetujui pembentukan Protap. Inilah politik media massa.[] dani/ mujiyanto/www.mediaumat.com


SIB dan Kekuatan Kristen

Dengan oplah sekitar 35-40 ribu per hari dengan harga Rp 2.000 per eksemplar SIB menjadi sangat menguntungkan. Media milik GM Panggabean ini memiliki pasar yang cukup besar pada rakyat Tapanuli yang notabenenya beragama Nasrani. Sehingga wajar, pemikiran-pemikiran GM Panggabean dapat dengan mudah di terima di daerah Tapanuli.
Bagi umat Nasrani Tapanuli, GM Panggabean adalah sosok orang yang sangat dihormati. Berbagai penghargaan keagamaan sering dilabelkan kepadanya. Di samping ia memiliki pemikiran yang cerdas, kecintaan kepada agamanya sangat terasa bagi rakyat Nasrani Tapanuli. Ia telah banyak membantu dengan memperbaiki jalan, membantu usaha dan membangun hotel di daerah wisata rohani yang menjadikannya dihargai oleh rakyat Tapanuli.

Bos Harian SIB berambut gondrong dan tinggi ini diakui telah menjadi orang yang 'sukses' bagi mereka. Pasalnya dahulu ia hanya seorang kontributor harian Waspada di Sibolga. Namun dari kerja kerasnya ia mendirikan SIB pada 9 Mei 1970 dan memiliki tanah yang luas.

Secara umum, SIB memiliki karakter yang khas. Yakni, dengan lay out halaman depan full collor dan dominasi Biru, SIB menyajikan sampai 20 judul berita di halaman depan saja dari 16 halaman yang dimilikinya. Selain itu, dengan dua tajuk rencana SIB juga menggabungkan halaman 8 dan 9. SIB juga telah menjadi tiga media dengan jumlah oplah terbesar yang ada di Medan, selain Analisa dan Waspada.

Dari segi pengelolaan berita, SIB sering menggunakan suara gerejawan untuk pandangan politik. Khusunya masalah Protap. Selain itu, mereka menempatkan setiap agenda GM Panggabean menjadi tampilan terdepan. Setiap acara Natal yang notabene diprakarsai GM Panggabean juga menjadi laporan utama. Seperti perayaan Natal di Siborongborong yang mengadakan telekonferensi dengan Susilo Bambang Yudhoyono.

Berdasarkan catatan Media Umat, sejak diketahui bahwa rapat paripurna tertunda, akibatnya SIB selalu menyudutkan Aziz Angkat sebagai orang satu-satunya yang menghambat Protap. Dengan menggunakan berbagai narasumber untuk pemberitaan kekecewaannya, khususnya para pendeta.

Harian yang memiliki perwakilan hingga di Jakarta ini, didominasi kepengurusannnya oleh orang Nasrani yang notabenenya juga bermarga sama. Yakni, GM. Chandra Panggabean (ketua dewan redaksi), Tuty Rotua Panggabean (wakil pimpinan usaha), Neti Vera Megawaty Panggabean(pimpinan Usaha), GM. Imanuel Panggabean(pimpinan redaksi) dan GM Intan Panggabean (biro redaksi).[] dani umbara lubis dari medan

Kaum Salibis di Balik Protap

Keinginan membentuk Provinsi Tapanuli tak lepas dari misi membangun kekuasaan Kristen di Sumatera. Apakah misi ini berdiri sendiri atau terkait dengan yang lain?

ImageAbdul Aziz Angkat akhirnya harus mangkat. Aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh massa pen-dukung terben-tuknya Provinsi Tapanuli (Protap) di gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (3/2), menghentikan karirnya sebagai Ketua DPRD untuk selamanya.

Aksi itu sendiri diawali dengan berkumpulnya massa yang jumlahnya ribuan. Banyak di antara mereka adalah pengunjuk rasa bayaran yang dijanjikan bayaran Rp 25 ribu sampai Rp 40 ribu. Ada pula mahasiswa dari Universitas Sisingamangaraja XII yang berjaket kuning. Mereka memaksa masuk ke halaman DPRD dengan menjebol pagar. Setelah itu mereka memaksa masuk ke ruang sidang. Saat itu di dalam sedang berlangsung sidang paripurna pergantian antar waktu. Dengan beringas mereka mengobrak-abrik ruang sidang itu karena permintaan mereka agar DPRD mengeluarkan surat rekomendasi pembentukan Protap ditolak. Sempat terdengar pekikan: “Bunuh Aziz!”. Yang lain menimpali: “Jangan dulu bunuh! Suruh teken rekomendasi dulu, baru matikan dia!”. Akhirnya memang Aziz tewas setelah beberapa bogem mentah dan tendangan mengenainya. Tanda-tanda itu tertinggal di jasadnya.

Siapa yang paling bertang-gung jawab? Hingga Sabtu (14/2) kepolisian telah menetapkan 66 tersangka. Mereka adalah para pelaku dan Ketua Panitia Pemben-tukan Protap Chandra Pangga-bean. Sedangkan tokoh yang dianggap berada di belakang Protap yakni GM Panggabean belum ditangkap dengan alasan masih di Singapura. Ikut kena batunya adalah Kapolda Sumut Irjen Nanan Soekarna dan Kapol-tabes Medan Kombes Anton Suhartono. Keduanya dicopot karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas.

Tragedi ini pun kian hari makin membuka tabir orang-orang di balik aksi sekaligus yang kebelet membentuk Protap. Bahkan tragedi ini pun sempat menyeret Gubernur Sumut Syamsul Arifin sebab secara sepihak ia telah mengeluarkan rekomendasi yang isinya menye-tujui pembentukan Protap. Informasi yang berkembang pun menyebutkan gubernur yang didukung oleh PPP, PBB, dan PKS pernah menjanjikan pemben-tukan Protap saat kampanye Pilkada lalu.

Yang paling mengemuka di balik tragedi ini adalah adanya niat membentuk sebuah provinsi Kristen yang terlepas dari Sumut. Anggota DPRD SU M Raden Syafi'i tak menolak analisis tersebut. Kepada Media Umat di Medan, Selasa (10/2), ia mengatakan pem-bentukan Protap adalah upaya menguatkan posisi Kristen di Indonesia. Nah, kesempatan ini pun kemudian dimanfaatkan oleh politisi lokal untuk kepentingan pragmatis yang berujung kepada kekuasaan dan jabatan.

Aroma Kristen di belakang tragedi ini bisa dirasakan sebe-lumnya. Harian Sinar Indonesia Baru, sebuah koran di Medan terus menerus mengangkat isu ini sebagai headline. Isinya cukup provokatif. Dalam salah satu edisinya koran itu membuat judul besar: Ketua Umum PGI Wilayah Sumut: Protap: Warga Tapanuli Tidak Terhempang Lagi. Koran ini merupakan koran Kristen di Sumatera Utara.

Tidak hanya itu, menurut Raden, struktur panitia Protap semuanya beragama Kristen. Baik yang ada di kabupaten/kota, daerah maupun pusat. Kenyataan inilah yang menjadikan DPRD SU menganggap usulan Protap tidak aspiratif. Apalagi jumlah kabu-paten yang mengajukan usulan tersebut hanya ada empat. Padahal syarat yang tercantum dalam PP 129 tahun 2000 tentang otonomi daerah harus terdiri dari tujuh kabupaten. ”Akhirnya, me-reka melakukan lobi-lobi politik untuk memaksakan keinginannya yang berujung anarkisme barbar, tidak bermoral, dan biadab,” kata Raden.

Perjalanan Protap

Jika dilihat dari masa pewa-canaan hingga aksi, pemben-tukan Protap telah berlangsung lama dan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Rencana ini menguat pada masa pemerin-tahan Presiden Megawati Soekar-noputri. Deklarasinya dilakukan pada Kongres Masyarakat Tapanuli 6 April 2002 di Tarutung. Panitia pembentukan Protap ini dipimpin GM Chandra Pangga-bean yang saat itu menjadi anggota DPRD SU yang juga anak pemilik Harian SIB GM Pangga-bean). Penasihatnya Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan. Turut bergabung sebagai penasi-hat TB Silalahi (anggota Dewan Pertimbangan Presiden). Silalahi malah mengharuskan Protap terbentuk secepatnya. “Karena sebenarnya, pembentukan Pro-pinsi Tapanuli sudah sangat terlambat, seharusnya telah terbentuk sejak dulu. Pernyataan saya ini tulis di koran,” kata Silalahi November lalu. Mereka beralasan membentuk Protap untuk me-ningkatkan kesejahteraan rakyat setempat yang dianggap tidak terlalu diperhatikan oleh Provinsi Sumut.

Berbagai lobi dilakukan hingga ke Jakarta. Tak tanggung-tanggung mereka menemui Wap-res RI Jusuf Kalla, dan mendapat respon positif terhadap rencana pembentukan Protap. Bahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menerbit-kan Surat Presiden (Supres) tentang Rancangan Undang-Undang pembentukan Propinsi Tapanuli dan 14 kabupaten/kota lainnya. Presiden dalam suratnya bernomor R.04/Pres/02/2008 tertanggal 1 Februari 2008 menu-gaskan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan HAM baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili pemerintah melakukan pembahasan atas rancangan undang-undang dimaksud.

Dukungan sempat datang dari DPR dan DPD. Wilayah Provinsi Tapanuli dengan luas sekitar 2 juta ha dan jumlah penduduk 2,4 juta jiwa akan meliputi Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasun-dutan, Toba Samosir, Samosir dan Nias Selatan. Namun, belakangan muncul reaksi penolakan. Ini terkait rencana ibukota provinsi. Panitia menetapkan Siborong-borong sebagai ibukota, bukan Sibolga seperti sebelumnya. Bahkan mereka telah menyiapkan kantor gubernur sementara yakni di Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) di Siborong-borong, milik keluarga GM Panggabean.

Reaksi kontra pun mulai bergulir semakin nyaring. Pihak kontra yang tidak mendukung pembentukan Protap kebanyakan mengaku tidak mengerti untuk apa provinsi baru dibentuk. Beberapa kabupaten akhirnya menarik diri yakni Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias Selatan.

Tak heran bila DPRD SU pada 2007 sempat menolak pemben-tukan Protap. Anehnya, malah gubernur baru Sumut mengeluar-kan surat pada tanggal 26 September 2008. Isinya tentang pembentukan Protap dengan SK Gubsu No.130/322.K yang diberikan kepada DPR RI. Raden Syafi'i mencurigai gubernur dite-kan oleh kepentingan GM Panggabean yang notabene sebagai ketua umum dewan penasehat panitia pembentukan Protap. ”Saya khawatir Gubernur kita ini ada 'main mata' dengan GM Panggabean.


Alasan yang Tertolak

Bila disimak dari sisi eko-nomi, sebenarnya wilayah yang mau membentuk provinsi sendiri ini tak terlalu jauh beda dengan kondisi daerah lainnya di Sumut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka hampir sama. Namun 'Ratapan Tapanuli' (Tapanuli Mis-kin) selalu dipropagandakan untuk mendukung itu.

Jhon Tafbu Ritonga, Dekan fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) kepada Media Umat, Kamis (12/02) di Medan, mengatakan, tidak akan memungkinkan terjadi pertum-buhan ekonomi dengan empat kabupaten yang menginginkan Protap. ”Empat kabupaten dari Protap hanya 4,5 persen dari ekonomi Sumut, perumpaannya kalau mobil Gubsu Alphard maka Protap bisa Xenia,” katanya.

Jhon yakin kalau terjadi pemekaran, potensi yang ada tidak bisa diolah untuk riil eko-nomi karena hanya empat kabupaten. Namun menurutnya jika di tambah lagi jumlah kabupatennya akan mampu untuk pemekaran secara eko-nomi. Namun lagi-lagi ia tidak yakin ketika ditanya apakah akan mampu berkembang, minimal bertahan seperti provinsi lain? Jhon menambahkan, sudah ratusan kabupaten/kota dan tujuh propinsi baru yang dimekarkan. Namun perkem-banganya tidak ada. Dan bahkan banyak yang menurun dan jauh lebih buruk kondisinya diban-dingkan sebelum dimekarkan.

Mantan Menteri Otonomi Daerah Ryas Rasyid bahkan meng-ungkapkan bahwa lebih dari 50 persen pemekaran telah gagal. Diakuinya banyak kantor di-bangun, juga rumah jabatan, dan honor, serta perjalanan ke luar negeri. ”Kalau soal kesejahteraan rakyat, itu memang pertanyaan besar?” katanya.

Alasan sejarah yang sempat pula dijadikan dasar pemben-tukan Protap ditolak HM Ridwan Matondang, Ketua Angkatan 66 Sumut. Menurutnya, karesidenan Tapanuli dibentuk oleh pemerin-tah RI bukan mengharuskan terbentuknya provinsi baru. Orang Tapanuli ini menolak alasan pembentukan Protap karena ada amanat pahlawan Tapanuli. Menurutnya, justru para pahla-wan ingin menyatukan NKRI, bukan malah memecah belah.

Antropolog Universitas Su-matera Utara Irfan Simatupang, mengatakan, massa pendukung Protap saat ini, belum bisa disebut representasi dari seluruh masya-rakat Tapanuli yang beragam budaya dan agama. “Karena mayoritas massa pendukung Protap saat ini masih cenderung hanya berasal dari Tapanuli Utara saja,” kata Sekretaris Jurusan Antropologi FISIP USU ini seperti dikutip Waspada (3/5/07). Lagi-pula memang panitia Protap ini semuanya dari kalangan Kristen. Menjadi pertanyaan besar kemu-dian, lalu apa yang diinginkan oleh mereka?


Kaum Salibis

Munculnya kecurigaan ada-nya kepentingan kaum Salibis di balik ini cukup beralasan. Ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sibolga, Yusran Parasibu. Menu-rutnya, ‎tim pemrakarsa meng-inginkan terbentuknya sebuah provinsi yang mayoritas ‎pendu-duknya beragama Kristen. “Kelompok yang sangat keras ingin membentuk ‎Provinsi Tapanuli ternyata juga kelompok Nasrani,” tandasnya. Konon mereka ini adalah para pendeta yang berasal dari Tapanuli Utara.‎

Semula, Tapanuli terdiri Kabupaten Tapanuli Utara, Tapa-nuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kota Padang Sidempuan. Oleh Belanda wilayah ini disebut Karesidenan Batak, lalu diganti jadi Karesidenan Tapanuli. Berdasarkan data tahun 2004, mayoritas penduduk Kabupaten Tapanuli Utara beragama Kristen Protestan yaitu sebesar 90,21 persen, beragama Islam sebesar 5,23 persen, sedang penduduk yang beragama Katolik hanya sebesar 4,49 persen. Sementara Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan, malah mayoritasnya Muslim. Tapanuli Tengah seim-bang antara Muslim dan Kristen. Artinya tidak bisa dikata-kan Tapanuli semuanya Kristen.

Ridwan Rangkuti, pengamat politik dari USU kepada Media Umat Rabu (11/02) mengatakan, kalau kejadian anarkis tersebut bukan sesuatu tanpa rencana. Pasalnya, aksi tersebut tersusun rapi, kekuatan keuangan di balik pembentukan Protap yang sudah berjalan sejak 7 tahun yang lalu sangat besar. Ia menduga ke-kuatan asing pun ikut bermain.

Ia tak menolak jika di balik peristiwa tersebut ada kepentingan kaum Salibis. Jika di Poso dan Ambon mereka masuk melalui jalan adu domba, maka di Sumut mereka memanfaatkan kaum kapitalis dengan modal-nya untuk kepentingan agama. Bukan rahasia umum, beberapa kali agenda besar umat Kristen dilaksanakan di Tapanuli. Bahkan skalanya nasional.

Mantan aktivis Partai Damai Sejahtera (PDS) yang telah masuk Islam Mowo Purwito mengungkapkan kala-ngan Kristen ingin berkuasa setelah beberapa kali pemilihan gubernur Sumut mereka kalah. Nah yang bisa dikendalikan sekarang adalah membentuk provinsi sendiri di mana mereka memang kuat di sana. ”Memang ada aspirasi berbasis agama,” katanya kepada Media Umat. Kondisi ini dimanfaatkan pula oleh orang-orang yang memiliki kepentingan lain baik jabatan maupun kekuasaan, apalagi menjelang Pemilu.

Menurut Mowo, pihak PDS sudah lama mendukung Protap. Apalagi beberapa orang PDS memang menang di daerah ini. Malah beberapa waktu lalu seorang calon anggota legislatif PDS berinisial PJS ditangkap aparat kepolisian. Calon dari Langkat, daerah yang bukan termasuk dalam wilayah cakupan Protap ini diduga kuat sebagai pengerah massa sebanyak tiga truk ke Kantor DPRD Sumut di Medan.

Sumber Media Umat menye-butkan, kasus Protap ini tidak lepas dari upaya kaum Salib untuk menguasai Indonesia dalam arti sebenarnya. Menurut sumber yang dekat dengan Istana ini, mereka ingin kalangan mereka bisa ikut memimpin negeri ini meskipun hanya menjadi wakil presiden.

Sejauh ini kalangan Kristen telah berhasil menguasai bebe-rapa provinsi yang sebelumnya berada di tangan Muslim. Sebut saja Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Berarti sudah ada tujuh provinsi yang ada di tangan mereka yakni Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Sulawesi Utara, Kalbar, dan Kalteng.

Gerakan misi ini, kata Mowo, berlangsung secara sistematis dan dilakukan secara bersama-sama oleh kalangan mereka baik Protestan maupun Katolik. Apa-lagi sekarang ada yang namanya Christian Service International. Mereka memiliki komitmen, ke dalam boleh beda tapi ke luar harus sama. Gerakan ini tak lepas dari dukungan asing. ”Gereja di Indonesia tidak ada yang tidak berhubungan dengan lembaga misi asing atau intelijen asing. Ada yang langsung maupun tidak langsung,” tandasnya. Bahkan sinyalemen ingin memecah belah Indonesia, menurut Mowo, bukan sekadar isu.

Ketua Lajnah Faaliyah DPP HTI M Rahmat Kurnia menilai ada nuansa politik yang cukup kental di balik pembentukan Protap. Menurutnya, kaum Nasrani ingin membangun basis politik di Sumut. Harapannya dengan terbentuknya Protap, mereka akan menguasai struktur politik sehingga memungkinkan mereka menyebarkan agamanya dengan leluasa.

Di sisi lain, lanjutnya, umat Islam dalam kondisi lemah. Meski mereka ada dalam struktur kekuasaan yang ada tapi mereka tidak menjadikan kekuasaannya itu untuk kepentingan Islam. Kebanyakan mereka hanyut dalam euphoria demokrasi sesuai langgam orang-orang kafir. Karenanya, Rahmat, berpendapat umat Islam saatnya membangun struktur kekuasaan Islam hakiki yang berlandaskan pada syariah Islam. Inilah, menurutnya, yang akan menyelamatkan umat Islam dari segala makar orang-orang kafir sekaligus mencegah negeri ini terdisintegrasi.[] dani umbara/mujiyanto/www.mediaumat.com

Pemerintah Obama Kembali Tunjukkan Dukungannya Terhadap Penjajah Israel

Syabab.Com - Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, Jumat, kembali menyampaikan dukungan kuatnya terhadap negera ilegal Israel. AS juga menambahkan bahwa Washington akan bekerjasama dengan pemerintah mendatang Israel mengenai proses perdamaian Timur Tengah. Sejak awal kampanyenya, Barack Obama telah menyatakan janji dan dukungannya terhadap negara ilegal yang telah membunuh ribuan kaum Muslim di Palestina itu.

"Amerika Serikat adalah sekutu kuat dan lama Israel. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah selanjutnya Israel," kata wakil jurubicara Departemen Luar Negeri AS Gordon Duguid, ketika dimintai komentar mengenai situasi politik di Israel.

Benjamin Netanyahu (59), pemimpin partai "hawkish" Likud dan mantan perdana menteri Israel, Jumat, menerima mandat dari Presiden Shimon Peres guna membentuk pemerintah koalisi mendatang dalam waktu enam pekan.

"Kami selalu optimistis. Kami selalu menangani proses perdamaian selama bertahun-tahun. Saya kira ini memperlihatkan tekad Amerika Serikat untuk terus mengupayakan penyelesaian dua negara di Timur Tengah dan membantu mewujudkan kestabilan di wilayah tersebut," katanya.

"Kami terikat komitmen padanya selama bertahun-tahun, dan saya tak melihat itu berubah," katanya.

Partai Likud meraih 27 kursi di Knesset, yang memiliki 120 kursi, satu kursi lebih sedikit daripada partai Kadima, pimpinan Menteri Luar Negeri Tzipi Livni dalam pemilihan umum 10 Februari.
Tetapi dengan dukungan dari semua partai sayap-kanan dan agama, Netanyahu dapat membentuk pemerintah koalisi sayap-kanan dengan mayoritas 65 kursi di Knesset (parlemen).

Menurut Duguid, pemerintah Obama akan terus mendorong proses perdamaian di Timur Tengah tak peduli apakah Israel memiliki pemerintah "hawkish" atau "dovish". Ungkapan jurubicara Departemen Luar Negeri AS semakin memperkuat dukungan AS terhadap kejahatan Israel yang telah merampas dan membunuh Muslim Palestina. Demikian juga dukungan AS itu juga diungkapkan oleh Menlu Hillary Clinton ketika berkunjung ke negeri ini. Anehnya, penguasa Muslim di negeri ini malah menerima kehadiran sang penjajah itu.

Solusi Dua Negara, Mendukung Kejahatan Israel

Solusi dua negara, yaitu Negara Palestina merdeka dan Negara Israel senantiasa ditawarkan oleh para pendukung Israel. Tentu saja solusi dua negara ini merupakan solusi palsu, karena sesungguhnya yang terjadi adalah Israel telah merampas tanah milik kaum Muslim. Namun beberapa pihak terjebak kepada solusi yang tidak rasional tersebut.

Namun, AS terus berupaya untuk mewujudkan keinginan busuknya mendukung penjajah Isarel dengan solusi dua negara tersebut. Untuk merealisasikan dukungan AS atas negara ilegal Israel itu, beberap waktu lalu Melu AS, Hillary Clinton berkunjung ke Indonesia sebagai salah satu negeri Muslim terbesar di dunia. Dalam kunjungannya itu, Hillary Clinton tak lupa untuk mengkampanyekan solusi dua negera dan berharap ada dukungan dari negeri Muslim terbesar ini.

Ibarat seorang pencuri yang merampas sebuah rumah beserta isinya, kemudian sang pencuri itu pun tak segan mengusir si pemilik rumah, bahkan sebagian anggota pemilik rumah dibunuhnya. Agar sang pemilik rumah tidak terus menerus merengek untuk bisa hidup di dalam rumah, ahirnya sang pencuri rumah itu memberikan sebuah kamar bagi si pemilik rumah tersebut, sementara seluruh bagian rumah direbut oleh sang pencuri tadi. Sungguh sangat naif dan menghinakan, jika sang pemilik rumah tersebut menyetujui solusi yang ditawarkan sang pencuri tadi.

Demikianlah gambaran solusi dua negara yang sangat menjijikan dan tidak diinginkan oleh kaum Muslim itu. Israel sebagai pencuri dan Muslim Palestina sebagai pemilik rumah, harus berdamai ketika Muslim Palestina diberikan sebagian wilayah milik mereka, sementara Negara ilehal Israel berdiri di tanah Palestina? Kaum Muslim menginginkan tanah Palestina kembali dibebaskan dari penjajah, dan Negara Ilegal Israel dihapuskan. Hal itu hanya bisa dilakukan ketika kaum Muslim bersatu di bawah naungan satu kekuatan politik, Khilafah Islamiyyah. [m/ant/syabab.com]

Privatisasi: Penguasa Mengkhianati Rakyat

[Al-Islam 444] Setelah secara ugal-ugalan gagal memprivatisasi (menjual) 44 BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada tahun lalu akibat kriris keuangan global, Pemerintah kembali menggulirkan program privatisasi BUMN tahun ini. Jumlah BUMN yang diprivatisasi Kementerian Negara BUMN kali ini mencapai 20 BUMN.

Sebagaimana privatisasi BUMN tahun lalu, tahun ini privatisasi dilakukan melalui dua cara, yaitu initial public offering (IPO) atau penjualan saham perdana di pasar modal dan strategic sales (penjualan strategis).

Privatisasi Sejak Orde Baru

Privatisasi (penjualan) BUMN di Indonesia telah dilakukan sejak rezim Orde Baru. Pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik (1991), 35% saham PT Indosat (1994), 35% saham PT Tambang Timah (1995) dan 23% saham PT Telkom (1995), 25% saham BNI (1996) dan 35% saham PT Aneka Tambang (1997) (www.bumn-ri.com).

Kebijakan privatisasi pada masa Orde Baru ini dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri (HLN) Indonesia yang jumlahnya terus membengkak. HLN Pemerintah yang berjumlah US$ 25,321 miliar pada tahun 1985 bertambah menjadi US$ 59,588 miliar pada tahun 1995. Sementara pemasukan dari hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 hanya dapat menurunkan HLN Pemerintah menjadi US$ 53,865 miliar pada tahun 1997 (Hidayatullah, 2002).

Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi —program penyesuaian struktural— yang didasarkan pada Kapitalisme-Neoliberal. Reformasi tersebut meliputi: (1) campur-tangan Pemerintah harus dihilangkan; (2) penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta (swastanisasi) seluas-luasnya; (3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi; (4) memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar (Sritua Arief, 2001).

Di bawah kontrol IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan pelayanan publik, meningkatkan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan cara memprivatisasi BUMN.

Pada tahun 1998 Pemerintah kembali menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing, Cemex; 9,62% saham PT Telkom; 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong; dan 49% saham PT Pelindo III kepada investor Australia. Tahun 2001 Pemerintah lagi-lagi menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo dan 11,9% saham PT Telkom.

Kebohongan dan Ketidakmampuan Pemerintah

Privatisasi hakikatnya adalah pemindahan kepemilikan aset-aset milik negara kepada swasta dan asing (Mansour, 2003). Namun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN mengkaburkan makna privatisasi dengan menambahkan alasan, yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham masyarakat.

Dalam program privatisasi tahun ini, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil beralasan, “Privatisasi BUMN dilakukan tidak untuk menjual BUMN, melainkan untuk memberdayakan BUMN itu sendiri, sehingga akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis.” (Kominfo Newsroom, 21/1/2008).

Kenyataannya, privatisasi tidak seperti yang digambarkan Pemerintah, yakni bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Pasalnya, yang dimaksud masyarakat bukanlah masyarakat secara keseluruhan, tetapi tentu saja hanya ’kelompok masyarakat khusus’, yakni mereka yang punya uang (investor).

Privatisasi tidak lain merupakan upaya pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Hal ini terjadi karena Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola negara. Tidak aneh, setiap tahun Pemerintah hanya bisa menjual aset/kekayaan negara dengan cara ugal-ugalan. Akibatnya, kekayaan negara—yang hakikatnya milik rakyat—terus menyusut, sedangkan hutang negara terus bertambah.

Pada tahun 2007, Wapres Jusuf Kalla mengemukakan bahwa dari 135 BUMN yang dimiliki Pemerintah, jumlahnya akan diciutkan menjadi 69 di tahun 2009, dan 25 BUMN pada tahun 2015 (Antara, 19/2/2007). Artinya, sebagian besar BUMN itu bakal dijual ke pihak swata/asing.

Intervensi Asing

Kebijakan privatisasi di Indonesia telah diatur sedemikian rupa seperti yang tertuang dalam dokumen milik Bank Dunia yang berjudul, Legal Guidelines for Privatization Programs. Dalam dokumen ini terdapat panduan bagaimana Pemerintah melakukan kebijakan privatisasi dengan menghilangkan persoalan hukum. Pertama: memastikan tujuan-tujuan Pemerintah dan komitmennya terhadap privatisasi. Kedua: mengubah undang-undang atau peraturan yang menghalangi privatisasi. Ketiga; menciptakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan privatisasi. Keempat: menghindari kekosongan kewenangan kebijakan privatisasi yang dapat menyebabkan kebijakan privatisasi tidak dapat dijalankan.

Dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008 disebutkan bahwa lembaga bantuan Amerika Serikat ini bersama Bank Dunia aktif dalam proyek privatisasi di Indonesia. Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam News Release yang berjudul, Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program, tanggal 4 Desember 2001, memberikan pinjaman US$ 400 juta untuk program privatisasi BUMN di Indonesia. ADB menginginkan peningkatan partisipasi sektor swasta dalam BUMN yang mereka sebut bergerak di sektor komersial.

Dampak krisis global mendorong Indonesia mencari pinjaman luar negeri langsung kepada lembaga keuangan dan dunia internasional untuk menutup defisit APBN. Langkah ini semakin memberikan peluang menguatnya campur tangan dan tekanan asing di Indonesia.

Agenda Politik 2009

Privatisasi BUMN saat ini juga diduga kuat tidak bisa dilepaskan dari agenda politik 2009. Peneliti Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar mengemukakan, partai politik menjadikan privatisasi sebagai sarana untuk mengeruk dana besar dari BUMN. Parpol melakukannya melalui kader-kader mereka yang duduk di birokrat (Media Indonesia, 9/8/2008).

Direktur Eksekutif Charta Politica, Bima Arya Sugiarto memandang kursi pimpinan BUMN sangat dekat dengan parpol dan kekuasaan. Tanpa peranan keduanya sangat sulit bagi seseorang menjadi pimpinan BUMN. Ini menjadikan BUMN sangat dipengaruhi kepentingan politik (Kompas, 20/2/2009).

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai privatisasi BUMN di tengah pasar global yang sedang jatuh sangat tidak wajar. Ia juga menilai agenda privatisasi tahun ini sarat dengan kepentingan politis untuk Pemilu 2009 (Republika, 17/2/2009).

Indonesia Corruption Wacth (ICW) dalam Corruption Outlook 2008 membeberkan, bahwa privatisasi BUMN menjelang Pemilu sangat terkait dengan penggalian dana parpol. Hal ini selaras dengan semakin tingginya temuan transaksi mencurigakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Berdasarkan laporan PPATK per 31 Januari 2009, transaksi keuangan yang mencurigakan hingga saat ini jumlahnya meningkat drastis menjadi 24.392 kasus dari sebelumnya 17.331 kasus pada pertengahan tahun lalu.

Bukti bahwa privatisasi adalah untuk kepentingan pembiayaan Pemilu 2009 semakin kuat dengan tidak disetorkannya dana hasil privatisasi 2009 ke kas negara (APBN). Menurut Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi, M. Yasin, dana hasil privatisasi 2009 tidak diserahkan untuk memperkuat APBN melainkan untuk kepentingan restrukturisasi BUMN (Republika, 30/12/2008). Hal ini memberikan peluang besar bagi parpol, khususnya yang memegang Kementerian BUMN, untuk menggunakan dana hasil privatisasi.

Menghilangkan Peran Negara

Privatisasi merupakan salah satu agenda globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang diusung oleh IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), AS dan negara-negara Kapitalis lainnya, serta para investor global. Tujuannya tidak lain adalah penjajahan. Selain itu, syariah Islam telah mengharamkan dilakukannya privatisasi, yang hakikatnya memindahkan kepemilikan umum kepada pribadi (swasta), baik asing maupun domestik. Program ini jelas sangat berbahaya, bukan saja bagi negara, tetapi bagi rakyat. Nabi Muhammad saw. bersabda:

«ู„ุงَ ุถَุฑَุฑَ ูˆَู„ุงَ ุถِุฑุงَุฑَ»
Tidak boleh ada bahaya dan (saling) membahayakan (HR Ahmad dan Ibn Majah).

Privatisasi juga merupakan hukum Kufur yang tegak di atas prinsip pasar bebas yang —menjadi salah satu pilar sistem ekonomi kapitalis— sangat bertentangan dengan Islam. Penerapan hukum ini menjadikan Pemerintah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pelayan dan pengatur urusan masyarakat. Pemerintah kemudian menyerahkan perannya kepada pemilik modal.

Privatisasi juga menyebabkan tergilasnya hak-hak masyarakat, sementara para pemilik modal terus meningkatkan labanya, sebagaimana yang dikatakan tokoh ekonomi neoliberal.
Syariah Islam menegaskan, bahwa Pemerintah harus mampu mengatur dan melayani urusan masyarakat (ri’รขyah as-su’รปn al-ummah), sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad saw.:

«ุงْู„ุฅِู…َุงู…ُ ุฑَุงุนٍ ูˆَู…َุณْุฆُูˆู„ٌ ุนَู†ْ ุฑَุนِูŠَّุชِู‡ِ»
Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat; dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Untuk itu, Pemerintah harus memiliki alat dan sarana. Salah satunya dengan mendirikan badan-badan yang bertugas menggali sekaligus mengolah barang tambang serta memproduksi barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah juga harus memiliki badan yang dapat menjamin terdistribusikannya semua itu di tengah-tengah masyarakat.

Privatisasi terhadap BUMN yang terkategori sebagai milik umum dan sektor/industri strategis diharamkan oleh syariah Islam. Nabi Muhammad saw. bersabda:

«ุงู„ْู…ُุณْู„ِู…ُูˆู†َ ุดُุฑَูƒَุงุกُ ูِูŠ ุซَู„ุงَุซٍ ูِูŠ ุงู„ْูƒََู„ุฅِ ูˆَุงู„ْู…َุงุกِ ูˆَุงู„ู†َّุงุฑِ»
Kaum Muslim bersekutu (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Harta milik umum itu meliputi fasilitas umum, barang tambang yang jumlahnya sangat besar dan sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi penguasaan oleh individu. Adapun industri strategis adalah adalah industri yang menghasilkan produk vital yang tanpanya kegiatan pemerintahan dan masyarakat menjadi terhambat.

Privatisasi bukanlah solusi, tetapi merupakan program pemakzulan peran negara dalam melayani rakyatnya. Privatisasi merupakan ancaman yang harus dicegah dengan menerapkan hukum Islam yang terkait dengan kepemilikan umum, juga dengan menegakkan Islam sebagai haluan negara, sehingga fungsi negara sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyat benar-benar tegak. Tanpanya, mustahil negara akan menjalankan fungsinya sebagai negara. Karena itu, kita memang membutuhkan syariah Islam dan Khilafah untuk merealisasikannya. []

KOMENTAR:
Umar bin Abdul Aziz: Pemimpin yang Kita Rindukan (Republika.co.id, 23/2/2009)
Tentu saja sistemnya juga kita rindukan, yakni sistem Khilafah.

Pengakuan Mantan Jenderal Soviet dan Pakar: Jihad dan Dukungan Masyarakat yang Membuat Soviet Kalah di Afghanistan

HTI-Press. Para veteran Afghanistan dan pakar mengakui semangat jihad fi sabilillah para mujahidin dan dukungan rakyatlah yang membuat Soviet kalau di Afghanistan. Wartawan BBC Richard Galpin telah berbicara dengan beberapa pakar dan veteran, yang mengenang penarikan mundur pasukan Uni Soviet pada 1989 setelah 10 tahun pendudukan, sebagai pengalaman traumatis dan mempermalukan.

Hal ini dinyatakan veteran perang Afghanistan dan pakar. Menurut mereka sebagian pejuang perlawanan (Mujahideen) adalah aktivis muslim berhaluan radikal yang berkeyakinan berperang melawan orang komunis tak ber-Tuhan adalah jihad. Dan, faktor yang ikut menentukan pejuang Afghanistan mendapat dukungan dari warga masyarakat. Menurut beberapa pengamat nasib AS dan Nato tidak akan jauh dengan Soviet.

Letjen (Pur) Ruslan Aushev, pria dengan kumis menggantung di atas mulutnya seperti tirai beludru tebal. Namun, mulutnya keluar kata-kata yang tepat dan lugas pantas untuk sosok panglima militer Uni Soviet yang mengantungi banyak medali penghargaan atas keterlibatannya dalam aksi militer di Afghanistan pada 1980-an.

“Kami berada di sana selama 10 tahun, dan kami kehilangan lebih dari 14.000 tentara, tapi apa hasilnya? Nol,” ujar Aushev selagi kami bertemu di kantornya di salah satu bilangan jalan ternama di jantung kota Moskow.

Konvoi pasukan Uni Soviet ditarik mundur dari Afghanistan Februari tahun 1979

Kami ingin mendatangkan perdamaian dan stabilitas ke Afghanistan, tapi kenyataannya semuanya memburuk

Pengakuan terang-terangan mengenai kegagalan ini umum terdengar di kalangan para veteran Rusia yang menghadiri rangkai acara akhir pekan ini , tepat 20 tahun, untuk mengenang genap 20 tahun setelah untuk tentara terakhir Soviet ditarik dari Afghanistan.

AS Masuk Dalam Jebakan yang Sama?

Kini hanya 20 tahun kemudian, orang Rusia dengan terheran-heran mencermati cara pasukan Amerika dan Nato melancarkan perang di Afghanistan.

Moskow melihat bahwa pasukan Barat sama sekali tidak memetik pelajaran dari pengalaman getir Uni Soviet.Sebaliknya mereka justru jatuh ke dalam jebakan yang sama.

Satu contoh utama adalah rencana Amerika saat ini untuk mengerahkan balabantuan puluhan ribu serdadu ke Afghanistan.”Menambah pasukan mereka tidak akan mendatangkan solusi di lapangan,” kata Kolonel (Purn) Oleg Kulakov, yang dua kali bertugas di Afghanistan dan kini menjadi dosen dan sejarawan di Moskow.

“Konflik ini tidak bisa dipecahkan dengan cara-cara militer, itu ilusi,” tambah Kulakov,

“Tidak seorang pun bisa mencapai tujuan politik di Afghanistan dengan mengandalkan pasukan militer. Jujur saja, mereka pasti akan mengulangi kekeliruan kami,” tandasnya.

Persamaan yang Menyolok

Konflik ini tidak bisa dipecahkan dengan cara-cara militer, itu ilusi

Konflik ini tidak bisa dipecahkan dengan cara-cara militer, itu ilusi

Sekali lagi, pasukan asing penyerbu di Afghanistan mencoba menstabilkan pemerintahan yang bersahabat kepada orang asing. Sekali lagi, mereka menghadapi mujahidin Islam antara lain “Taleban”.

Sekali lagi, pejuang bertambah kuat dan mendapat dukungan yang meningkat dari masyarakat sementara pasukan pendudukan menimbulkan korban jiwa sipil yang terus bertambah.

Mantan Dubes Inggris untuk Moskow, Sir Roderick Braithwaite khawatir intervensi yang dimotori Amerika Serikat dan Nato mungkin akan terbukti menjadi bencana seperti campur tangan Uni Soviet.

“Kita masuk dengan tujuan awal terbatas, namun seperti Rusia berharap bahwa mereka bisa membangun sosialisme di Afghanistan, kita berharap kita bisa membangun demokrasi,” kata Sir Roderick Braithwaite.

“Kita tidak memiliki cukup pasukan di sana untuk mendominasi wilayah tersebut, dan kita memiliki pemerintah di Kabul yang kekuasannya hampir-hampir tidak berjalan di ibukota, apalagi di luarnya,” katanya

Mujahiddin mengangkat senjata untuk melawan Uni Soviet

Seperti pada tahun 1980-an, pasukan asing menghadapi perlawanan para mujahidin .”Kita tidak memiliki strategi jangka panjang, dan tidak seperti Rusia, kita telah berada di sana selama delapan tahun, tapi bahkan tidak mulai merencanakan untuk pulang,” tambah Sir Roderick Braithwaite .

Tidaklah mengherankan kalau para penjajah berupaya menghapuskan kewajiban jihad fi sabilillah ini di tengah-tengah umat Islam. Mereka mendapat pelajaran yang penting, kalau umat Islam berjuangan berdasarkan aqidah Islam untuk berjihad fi sabilillah mengusir musuh, umat Islam sulit untuk dikalahkan.

Untuk menghapuskan kewajiban jihad ini negara-negara Barat juga memanfaatkan kelompok liberal di negeri-negeri Islam yang berusaha mendistorsi kewajiban jihad dalam makna sejatinya yakni perang di jalan Allah untuk menegakkan kalimatullah. Ungkapan menyesatkan yang sering mereka sebut : jihad terpenting adalah melawan hawa nafsu, apapun kalau sungguh-sungguh bisa disebut jihad, orang yang berjihad adalah orang yang takut hidup, dan tuduhan-tuduhan keji lainnya.

Para propagandis ideologi Barat ini tidak lain adalah kaki tangan negara penjajah untuk melemahkan kaum muslim dan mengokohkan penjajahan di negeri Islam.

(Farid Wadjdi; diolah dari sumber BBB online 15/2/2009)

Bocoran Proposal Pemerintah Inggris: Penyeru Khilafah, Syariah dan Jihad akan Dicap ‘Ekstrimis’

HTI-Press. Surat kabar Guardian beberapa hari lalu menyebutkan bahwa Pemerintah Inggris sedang membuat proposal yang akan secara efektif menyebutkan aspek-aspek inti dari Islam, yang diyakini oleh semua mazhab hukum Islam, sebagai ‘ekstrimis’. Hal itu termasuk diantaranya keyakinan kepada Khilafah dan Syariah bagi negeri-negeri kaum Muslim; Jihad untuk melawan pendudukan tanah Kaum Muslim dan mempertahankan diri dari serangan kaum penyerbu; dan hukum Islam atas masalah homoseksual. Hingga kini, pemerintah masih belum memberikan sanksi bagi orang-orang yang meyakini ide-ide itu.

Berbicara mengenai adanya laporan tadi, Taji Mustafa, Perwakilan Media Hizbut Tahrir Inggris, mengatakan :”Jika hal ini disetujui, maka rencana-rencana tadi akan mengingatkan pendekatan yang dipakai oleh para rezim tiran di Negara-negara Muslim yang mencoba melarang aspek-aspek Islam yang akan membawa keadilan dan sistem akuntabilitas yang memberikan keamanan bagi masyarakat di sana.”

“Di Negara-negara itu, rezim-rezim tersebut melihat tumbuhnya keyakinan atas ide-ide ini walaupun telah diterapkan metode brutal oleh mereka untuk mencegah masyarakat menerapkan ide-ide Islam itu, dan kebijakan semacam itu hanya akan menambah kebencian dan kemarahan atas mereka,” kata Taji.

“Rencana yang dibuat oleh Pemerintah Inggris itu mungkin tidaklah se-ekstrim seperti yang dilakukan Uni Soviet pada zaman Stalin, di mana ide-ide inti agama dianggap bertentangan dengan nilai-nilai pemerintah dan kemudian dilarang. Tetapi rencana-rencana itu tentu saja berjalan sesuai arah yang sama dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat Senator McCarthy pada tahun 1950an di mana sebagian keyakinan politik dianggap sebagai ‘tidak pro-Amerika’,“ paparnya lagi.

“Sekarang kita sedang menyaksikan usaha yang dilakukan oleh Negara untuk menasionalisasi ide-ide politik dan sosial, yakni “Nilai-nilai Inggris’ – seperti yang didefenisikan oleh pemerintah dan didukung oleh banyak partai konservatif, maupun lembaga-lembaga kajian sayap kanan—yang sebenarnya adalah nilai-nilai yang sangat sekuler dan liberal. Ketika warna kaum totalitarian dalam masyarakat sekuler—liberal mulai muncul, semakin banyak orang—yang memiliki keyakinan agama yang dalam atau pandangan sosial konservatif—yang menjadi terasing. Namun, proposal-proposal semacam ini yang menargetkan komunitas Kaum Muslim, akan menjadi sebuah langkah lanjutan, yang akan menunjukkan bahwa hanya satu pandangan sosial politik saja yang bisa diterima dalam masyarakat Inggris yang modern. Hal ini akan menjadi kegagalan tertinggi dari filsafat yang telah melahirkan perang atas terror di mana ratusan ribu orang terbunuh karena kekerasan—dan berlangsung tidak sukses—demikian juga dengan nilai-nilai sekuler liberal yang sama di dunia.”

“Ketika kita membaca rencana-rencana seperti itu, kita bertanya, siapakah ekstrimis yang sesungguhnya di dunia pada saat ini?” tanya Taji Mustafa dengan tegas. (ra/nl/daily.pk, Selasa, 17 Februari 2009)

Penulis Rusia dan Amerika: Khilafah Akan Kembali Tegak!

HTI-Press. Keyakinanan akan tegaknya kembali Khilafah Islamiyyah tidak hanya diyakini oleh para pejuang penegak Khilafah saja. Para penulis Barat juga meramalkan Khilafah akan kembali tegak di waktu yang akan datang. Jika orang Barat saja percaya Khilafah akan kembali tegak, mengapa sebagian kaum Muslim menyangsikan kehadirannya? Akan adanya kembali Khilafah Rasyidah ‘ala minhajin nubuwwah yang kedua telah dikabarkan oleh Rasulullah Saw dan umat Islam akan berkuasa telah dijanjikan oleh Allah Swt. Sudah sepatutnya kaum Muslim bersegera bahu-membahu untuk mewujudkannya. Berikut dua berita terkait penulis Rusia dan Amerika yang menyatakan bahwa Khilafah akan kembali tegak.

Khilafah Tahun 2020 Di Dalam Pandangan Seorang Penulis Rusia ..!!

Rilis dari buku “Rusia .. Imperium ketiga”

Akhir-akhir ini, di Rusia telah diterbitkan sebuah buku yang berjudul “Rusia .. Kekaisaran ketiga,” ditulis oleh “Michael Ioreyev“, direktur sebuah perusahaan Rusia dan Wakil Presiden Rusia Union of Industrialists dan Wakil Ketua Duma (Rusia Assembly).

Buku tersebut menyingung masa depan Rusia. Pada Coverian dalam buku berisi peta dunia menampilkan beberapa negara dan Eropa terletak di dalam batas-batas dari Rusia.

Penulis mengatakan bahwa ia memperediksi aka nada beberapa Negara Besar di dunia yang akan muncul pada tahun 2020. Saat itu,akan terdapat empat atau lima negara berperadaban ,yaitu Rusia, yang akan menguasai benua Eropa,Cina, Negara Timur Jauh, Negara Khilafah Islam dan Negara konferderasi Amerika yang akan menggabungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Begipai Negara Islam.

Penulis tidak bisa memastikan bahwa hanya Rusialah yang akan menguasai benua Erofa. Tapi ia meyakini bahwa peradaban Barat pasti akan lenyap. Pasti akan diperangi atau dikuasai oleh beberapa Negara tersebut.

Tentang system yang akan diadopsi oleh Imperium ketiga itu, penulis mengatakan” sisitem itu adalah system kapitalis yang sebenarnya,yaitu sistem yang mampu memproduksi devisa paling besar dan memberikan peluang kerja untuk semua orang.

Sumber: Al-Aqsa.org, 19 Februari 2009

Resensi Buku: Kejatuhan dan Kebangkitan Negara Islam

Dalam bukunya yang terbit di tahun 2008 berjudul “Kejatuhan dan Kebangkitan Negara Islam”, Profesor Noah Feldman di Harvard menyatakan bahwa kemunduran Syariah Islam di masa lalu akan diikuti dengan kebangkitan Syariah Islam, suatu proses yang berakhir pada terbentuknya Khilafah Islam. Feldman adalah salah satu anggota komisi luar negeri New York. Buku-buku karangan dia sebelumnya juga membuat kejutan, seperti “Paska Jihad: Amerika dan Perjuangan Demokrasi Islam” (2003), “Hutang Kita Kepada Iraq: Perang dan Etika Membangun Negara” (2004), dan “Dipisah oleh Tuhan: Problema Pemisahan Negara dan Agama di Amerika — Apa yang Harus Kita Lakukan” (2005).

Bagi Feldman, beberapa kondisi tertentu diperlukan untuk memenuhi proses kebangkitan. Negara Islam akan menerapkan keadilan bagi umat, namun Negara tersebut tidak bisa dibangun dengan menerapkan sistem lama begitu saja, tapi harus mengenalkan sistem yang baru.

Tesis Feldman memerlukan perhatian khusus. Pada awal abad ke 21, dunia termasuk dunia Islam dan Timur Tengah akan mengalami perombakan. Apa peran Islam dalam perubahan tersebut? Pertanyaan ini perlu dijawab.

Pengalaman sejarah kita menunjukkan bahwa keruntuhan institusi politik yang besar dan mapan seperti Uni Soviet dan sistem Kerajaan-Kerajaan masa lalu biasanya tidak bisa dibangkitkan lagi. Kecuali hanya ada dua: Struktur Demokrasi sebagai kelanjutan dari Imperium Romawi, dan Negara Islam. Siapapun yang jeli memonitor situasi dunia Islam dari Maroko ke Indonesia akan melihat bahwa loyalitas masyarakat terhadap Islam tidak berubah meskipun kebobrokan administrasi dan kesewenang-wenangan kekuasaan banyak sekali terjadi di sana. Walaupun faktanya para pimpinan mereka gagal untuk menerapkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan tenggelam dalam budaya korupsi dan kepalsuan, mereka masih mampu berkuasa dengan menggunakan tongkat represif. Ulama Islam yang sejati dan Hakim seperti masa sebelumnya sudah tidak ada lagi atau tidak lagi berfungsi untuk menghentikan kesewenang-wenangan penguasanya. Namun demikian, sebagaimana diyakini oleh Feldman, saat ini Islam akan kembali dengan wajah yang berbeda dibandingkan yang dikenal dalam masa sebelumnya.

Feldman berargumentasi bahwa pergerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir menghargai demokrasi. Ketika lobi Yahudi berusaha menampilkannya sebagai organisasi teroris, Hamas sebenarnya menghormati keabsahan demokrasi. Di Turki, partai politik Islam atau partai pro Islam sudah lama berdiri sejak tahun 1969 dalam kancah politik dan keluar masuk panggung kekuasaan melalui pemilu.

Dalam menghadapi tantangan dunia modern, Muslim mampu menahan upaya restorasi radikal dan kuat tanpa meninggalkan akar tradisi mereka. Model ‘Walayat al-Faqih’ (Komite Ahli Hukum Islam) yang dikenalkan di Iran setelah revolusi Islam pada tahun 1979 perlu didiskusikan dan ditinjau secara mendalam. Salah satu prioritas penting dalam dunia Islam adalah pemecahan masalah keseimbangan kekuasaan dan penegakkan hukum. Sejak masa Nabi Muhammad, penguasa Muslim berusaha keras untuk meyakinkan masyarakat tentang keabsahannya dengan melarang semua hal yang dinyatakan sebagai haram, namun di masa sekarang penekanan pada aspek kebebasan menjadi lebih penting. Keberhasilan di aspek ini oleh Dunia Islam tidak saja akan menguntungkan dunia Islam, tapi juga Dunia Barat.

Feldman juga menekankan bahwa di masa lalu, ulama yang menafsirkan Syariah adalah pemegang peran dalam mengontrol lembaga eksekutif; namun, menurutnya, peran ini dihancurkan oleh reformasi yang belum selesai dna fenomena Tanzimat yang ditemukan pada masa Ottoman. Akibatnya, ketiadaan lembaga yang mengontrol penguasa mengakibatkan kesewenang-wenangan yang memonopoli sistem administrasi. Feldman juga menyebutkan bahwa Khilafah Ottoman berutang kepada Dunia Barat sehingga ia berada dalam tekanan untuk melakukan reformasi. Akibatnya, sistem keadilan dan para ulama Islam akhirnya diganti dengan lembaga baru, sehingga runtuhlah kekhalifahan Islam. Kekuatan penjajah imperialis seperti Inggris dan Perancis akhirnya berhasil masuk.

Akan tetapi, Feldman juga melihat bahwa lembaran baru di abad 21 akan tiba dengan kembalinya Islam meskipun kekuatan politiknya sempat runtuh di tahun 1924 dan para ulamanya yang berperan sebagai pengawal Syariah sempat dipinggirkan dan disingkirkan.

Sumber: World Bulletin, 30 Januari 2009

 

© Copyright AL-FATIH ZONE 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.