Jawa Barat dikategorikan sebagai provinsi yang paling banyak mengeluarkan kebijakan diskriminatif. Kabupaten di Jawa Barat juga yang paling banyak menerbitkan kebijakan daerah yang mengkriminalisasi perempuan. Demikian berdasarkan penelitian yang dilakukan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selama 1999-2009 yang diluncurkan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jln. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/3).Kebijakan diskriminasi terhadap perempuan itu yang ditemukan dalam perda atau kebijakan di tingkat daerah itu meliputi pembatasan hak kemerdekaan berekspresi ditunjukkan dari 21 kebijakan yang mengatur pemakaian busana. Selain itu, pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena mengkriminalisasi perempuan yang terdiri atas 37 kebijakan tentang pemberantasan prostitusi dan 1 kebijakan larangan khalwat. (Pikiran Rakyat online: 24/03/2009)
Komentar Politik :
Jelas yang dimaksudkan Komnas Perempuan adalah beberapa perda yang mengatur kewajiban busana muslimah, larangan berkhalwat dan pemberantasan prostitusi (1) sangat menyesatkan mengatakan busana muslimah adalah diskriminasi dan tindakan kriminal padahal merupakan perintah Allah SWT, sementara pelacuran dan kholwat jelas dilarang Allah SWT (2) Komnas Perempuan telah menjadi corong gerakan liberal yang menjadikan syariah Islam sebagai musuh untuk mengokohkan kemaksiatan di Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar