Klarifikasi Munarman via E-mail versi Lengkap

Berikut ini klarifikasi dari Munarman yang diterima Suara Islam melalui surat elektronik (e-mail). Untuk informasi yang lebih utuh, sengaja Suara Islam menampilkan seluruh isi e-mail dari Munarman tersebut.

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB

KEPADA YTH REKAN REKAN PERS.

MOHON INI DIJADIKAN SEBAGAI BANTAHAN SAYA DAN

TANGGAPAN SAYA ATAS PERNYATAAN SEPIHAK BAHWA SAYA

MELARIKAN DIRI.

PERLU SAYA SAMPAIKAN BAHWA : SAMPAI SAAT INI SAYA
BELUM DATANG KE POLDA METRO JAYA ADALAH LEBIH
DISEBABKAN AGAR HUKUM DAPAT BERJALAN ADIL DAN
SEIMBANG. BUKAN BEKERJA ATAS TEKANAN DARI PIHAK PIHAK
YANG MENGUSASI DAN MENGENDALIKAN ARUS INFORMASI.

SELAIN ITU JUGA, SEBAGAIMANA PERNYATAAN SAYA DALAM
BERBAGAI KONFERENSI PERS TERDAHULU BAHWA SAYA AKAN
BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PERISTIWA MONAS WALAUPUN
SECARA HUKUM SAYA BELUM DINYATAKAN SEBAGAI ORANG YANG
TERBUKTI DINYATAKAN BERSALAH.

SAYA MENEGASKAN BAHWA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI PEJABAT PUBLIK NOMOR 1 DI REPUBLIK YANG
MENGGUNAKAN PRINSIP NEGARA HUKUM INI HARUSLAH SEBAGAI
PIHAK PERTAMA YANG MENCONTOHKAN KEPATUHAN PADA HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN. KEPATUHAN DAN KETERIKATAN
PRESIDEN PADA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ITU
MESTILAH DIWUJUDKAN DAN DIBUKTIKAN MELALUI KEBIIJAKAN
DAN TINDAKAN YANG SUDAH DIATUR DALAM HUKUM DAN
PER-UNDANNG-UNDANGAN.

OLEH KARENANYA, SEBAGAI WUJUD KEPATUHAN DAN KETA’ATAN
SEORANG PRESIDEN PADA HUKUM TERSEBUT HARUS SEGERA
DIWUJUDKAN DAN DIBUKTIKAN DENGAN SEGERA MENERBITKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN TETANG PEMBUBARAN ORGANISASI
AHMADIYAH DAN MENYATAKAN BAHWA AHMADIYAH ADALAH
ORGANISASI TERLARANG, KARENA TINDAK KRIMINAL YANG
MERUPAKAN PERBUATAN PIDANA PENODAAN DAN PENYALAHGUNAAN
AGAMA OLEH AHMADIYAH TERSEBUT, SECARA PROSEDUR HUKUM
TELAH DITETAPKAN MELALUI HASIL PENELITIAN LITBANG
DEPAG DAN TELAH DIPUTUSKAN DALAM RAPAT BAKOR PAKEM.

SELAIN ITU JUGA, PRESIDEN HARUS SEGERA MENUTUP
LABORATORIUM NAMRU-2 MILIK ANGKATAN LAUT AMERIKA
SERIKAT KARENA LABORATORIUM NAMRU-2 TERSEBUT SEJAK
TAHUN 2000 LALU TIDAK LAGI MEMILIKI DASAR HUKUM UNTUK
BEROPERASI DI INDONESIA.

KEPATUHAN DAN KETA’ATAN SEORANG PRESIDEN TERHADAP
HUKUM DAPAT KIRANYA MENJADI CONTOH NYATA BAGI SAYA
UNTUK PATUH DAN TA’AT PADA HUKUM YANG SAMA SAMA
BERLAKU BAIK TERHADAP SORANG PRESIDEN MAUPUN TERHADAP
SEORANG WARGA NEGARA BIASA SEPERTI SAYA. INILAH YANG
DINAMAKAN DENGAN PRINSIP SUPREMACY OF LAW DAN EQUALITY
OF LAW.

KEPADA PIHAK KEPOLISIAN RI SAYA MINTA UNTUK SEDIKIT
BERSABAR SEDIKIT, BUKAN MAKSUD SAYA UNTUK MENGHINDAR
DARI PROSES HUKUM APALAGI BERSIKAP SEBAGAI PENGECUT
YANG LARI DARI TANGGUNG JAWAB. TAPI SAYA MENGINGINKAN
PRESIDEN JUGA MEMBERI RESPON TERHADAP MASALAH YANG
PALING FUNDAMENTAL DALAM MASALAH AKIDAH YANG PROSEDUR
DAN MEKANISMENYA SUDAH DIATUR DENGAN JELAS UNTUK
MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG PENODAAN DAN
PENYALAHGUNAAN AGAMA.

SAYA AKAN DATANG DENGAN SENANG HATI KE MABES POLRI
BILA RESPON PRESIDEN TERHADAP JUSTICE (KEADILAN)
MELALUI PENEGAKKAN PRINSIP SUPREMACY OF LAW DAN
EQUALITY BEFORE THE LAW JUGA DILAKUKAN TERHADAP
MASALAH AHMADIYAH.

YA ALLAH… HANYA KEPADAMU TEMPAT AKU MEMINTA DAN
HANYA KEPADAMU TEMPAT AKU BERLINDUNG… ENGKAULAH
SEBAIK BAIKNYA TEMPAT BERLINDUNG DAN TEMPAT MEMINTA
PERTOLONGAN

ALLAHU AKBAR..ALLAHU AKBAR…ALLAHU AKBAR

HORMAT SAYA

MUNARMAN

sumber : www.suara-islam.com