Demokratisasi dan Disintegrasi

Jejak edisi 02/Januari 2008

VOI CORNER

Diasuh oleh Ustzh. Ir. Lathifah Musa

Rubrik ini mengangkat topik menarik yang ditanyakan oleh pendengar Voice of Islam. Kami hadirkan ke hadapan pembaca, semoga bermanfaat.

Assalaamu’alaikum

Melihat situasi dan kondisi sekarang, nilai demokrasi sudah tidak relevan dengan nilai keislaman. Jadi penting kita membahas ” nilai2 demokrasi dalam pandangan Islam.” 0852-981-xxxxx

Assalaamu’alaikum. Saya tinggal di daerah timur. Bagaimana sih kita menjaga keutuhan negeri ini dari perpecahan? 0852 -921-xxxxx

Demokrasi memang bisa dikatakan menjadi cara bagi ideologi liberal mana pun untuk eksis di kancah politik. Dalam sejarahnya, sekularisme -liberalisme di Eropa menggunakan demokrasi untuk menggulingkan sistem monarki dan menggantinya dengan republik.

Kaum sosialis dan komunis pun bisa menggunakan demokrasi untuk menjatuhkan rezim monarki. Namun ketika target ini tidak tercapai, demokrasi bisa dicampakkan. Sebagai contoh Aljazair pernah mengalami kemenangan FIS (Front Islamic Salvation) yang disambut sukacita oleh banyak kaum Muslim. Bisa dikatakan, inilah kemenangan pertama gerakan Islam di seluruh dunia melalui sistem demokrasi.

Namun karena frame demokrasi tidak menerima konsep agama mengatur kehidupan, maka kemenangan FIS dianggap mengancam sistem sekular. Negara-negara Barat justru mengecam kemenangan yang demokratis ini. Saat itu pihak negara-negara Barat mulai menganggap Demokrasi tidak lagi berguna. Akhirnya kemenangan FIS yang demokratis itu, dibatalkan melalui junta militer.

Istilah dan kosakata demokrasi telah menjadi pemikiran yang mengglobal. Bahkan meresap dalam jiwa dan lidah kaum muslimin. Meninggalkan demokrasi seolah-olah lebih dosa dari meninggalkan syariah Islam. Menjadi pejuang demokrasi lebih membanggakan daripada pejuang syariah yang terkesan pinggiran dan tidak intelektual. Inilah kesuksesan Barat dalam mempopulerkan demokrasi.

Demokrasi sering dipakai hanya untuk menyebut kebersamaan, gotong royong atau didengarnya aspirasi rakyat. Padahal dalam demokrasi, musyawarah didasarkan kepada suara terbanyak. Sehingga ketika suara terbanyak menuntut, judi dilegalkan, konsekuensinya judi harus dilegalkan. Sementara musyawarah dalam Islam harus dikembalikan kepada kedaulatan syariat. Allah Swt berfirman: “Apa yang diberikan/diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah/laksanakanlah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”(TQS al-Hasyr [59]: 7)

Namun yang harus diwaspadai adalah jargon demokratisasi menjadi modus yang diusung negara-negara Kapitalis untuk menancapkan hegemoninya di dunia Islam. Polanya dengan menanam konflik, agar perhatian dunia diarahkan ke wilayah tersebut. Rakyat setempat pun menuntut aspirasinya didengar. Diajukan pilihan daerah untuk melakukan referendum, sementara jauh-jauh hari Barat telah melakukan sosialisasi pemikiran melalui LSM-LSM. Wajar kalau jajak pendapat, putra putri daerah menuntut pengaturan diri sendiri. Timor-timur menjadi satu sejarah lepasnya wilayah Indonesia atas nama demokrasi.

Salah satu contoh adalah yang terjadi di Papua. DPR telah meluluskan UU Otonomi Khusus untuk Papua (No.21/2001) pada 23 Oktober 2001. Masyarakat internasional, termasuk Uni Eripa dan Forum negara-negara Pasific dengan cepat menyatakan dukungan mereka bagi otonomi khusus Papua dan bahwa Uni Eropa siap untuk memberikan dukungan keuangan dan teknis lain dalam pelaksanaan otonomi khusus ini. Selanjutnya dalam otonomi khusus untuk Papua, Papua menyatakan mengadakan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Kelemahan pemerintah pusat Indonesia serta isu kesenjangan antar pusat dan daerah yang sangat tajam semakin mendorong suara-suara dalam MRP memisahkan diri. Nah di sini ada ancaman besar bagi Indonesia, bahwa peristwa pemisahan, bukan tidak mungkin akan terjadi lagi. Dan semuanya, atas nama demokrasi[]

http://tabloidminijejak.wordpress.com/2007/12/31/demokratisasi-dan-disintegrasi/