Perubahan Sosial: Jalan Militer atau Jalan Umat?

FKS 13 HTI Jawa Barat

Hizbut-tahrir.or.id - ”Kenapa Hizbut Tahrir tidak memiliki sayap militer? Padahal kekuatan global AS saat ini menggunakan 3 ’bahasa’ untuk menjajah, yakni politik, ekonomi dan militer? Bahkan AS memiliki anggaran militer sebesar 3 kali APBN Indonesia?” Demikian pertanyaan Kol (Purn.) Herman Ibrahim salah seorang peserta diskusi kepada KH Muhammad al-Khaththath dalam Forum Kajian Strategis (FKS) para tokoh di Jawa Barat pada Rabu malam (29/01). FKS ke-13 malam itu bertajuk ”Muharram & Perubahan Sosial Menuju Masyarakat Islam”, selain al-Khaththath, hadir juga sebagai narasumber Drs. H. Djadja Djahari, M.Pd. (Ketua Umum PUI Jabar).

Ust. Al-Khaththath menjelaskan, bahwa Hizbut Tahrir menjadikan Rasulullah saw sebagai teladan dalam berdakwah. Aktivitas yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat sebagai sebuah kutlah (kelompok dakwah) adalah aktivitas pemikiran dan politik, diantaranya mendakwahkan Islam, kemudian meraih dukungan ummat termasuk para pemimpin qabilah.

Al-Khaththath menambahkan, jika ummat dan orang-orang yang memiliki kekuatan serta pengaruh di masyarakat mendukung perjuangan penegakkan syari’ah dan khilafah, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan. Siapapun –kecuali Allah—tidak akan mampu menahan keinginan ummat, termasuk militer, karena tentara dan para penjaga sistem kufur juga manusia yang memiliki perasaan, apalagi mereka juga banyak yang beragama Islam, tegasnya.

Al-Khaththath menambahkan, tercerahkannya penduduk Yatsrib (Madinah) dengan dakwah Islam sehingga kondusif ditegakkannya daulah (negara) berawal dari dukungan 2 orang pemuka (tokoh) Bani Abd al-Asyhal, yakni Sa’ad bin Muadz dan ’Usaid bin Hudhair setelah didakwahi oleh Mus’ab bin ’Umair. Olehkarena itu, sebelum tegaknya Daulah di Madinah menurut al-Khaththath, tidak ada aktivitas fisik (militer) yang dilakukan Rasulullah, walaupun pengikut Rasul menginginkannya. Yang ada hanya aktivitas pemikiran dan politik, diantaranya meraih dukungan para tokoh sebagai simpul ummat.

Sebagai contoh, menurut al-Khaththath, ketika penduduk Yatsrib—yang berjumlah lebih dari 80 orang–membai’at Rasulullah saw di malam ‘Aqabah, menyampaikan keinginannya untuk memerangi penduduk Mina (seluruh Jazirah Arab), Rasulullah saw berkata:

إني لم أؤمر بهذا

saya belum diperintahkan untuk itu

Selain itu al-Khaththath menambahkan, ketika para sahabat disiksa, Rasulullah memerintahkan para sahabat bersabar dan tidak memerintahkan untuk berperang. Aktivitas berperang (jihad) ofensif dilakukan setelah tegaknya Daulah di Madinah.

Namun demikian, ungkapnya, bukan berarti Hizbut Tahrir anti jihad. Hizbut Tahrir, menurut al-Khaththath, memandang bahwa jihad adalah kewajiban syar’i yang akan dilakukan ketika syara’ memerintahkan. Ketika negeri Islam diduduki oleh penjajah seperti Indonesia saat dijajah Belanda, atau Irak dan Afghanistan sekarang yang dijajah oleh pasukan AS dan sekutunya, dalam kondisi itu wajib (fardhu ’ain) hukumnya penduduk di daerah tersebut melakukan perang (qital) untuk mempertahankan negeri muslim. Demikian halnya juga jihad juga akan dilakukan dibawah naungan Khilafah sebagai bagian dari politik luar negeri dalam Islam.

Adapun, peristiwa ketika Sa’ad bin Abi Waqash diganggu kafir Quraisy ketika sedang melaksanakan shalat lalu terjadi perkelahian yang berakhir matinya dari kalangan kafir Quraisy karena dipukul tulang rahang unta, bukan merupakan dalil bolehnya kelompok dakwah (jam’ah) melakukan aktivitas fisik, tindakan Sa’ad adalah tindakan pribadi, bukan kelompok.

Walhasil, fokus Hizbut Tahrir saat ini adalah bagaimana caranya agar dapat meraih dukungan ummat termasuk tokoh sebagai simpul ummat, yang siap memperjuangkan tegaknya syariah dan Khilafah Islamiyah, karena selain sesuai dengan contoh Rasul, juga begitulah realitasnya perubahan masyarakat itu terjadi. Wallahu A’lam. (Kantor Humas HTI Jabar)