Kosovo, provinsi berpenduduk mayoritas Muslim ini diperkirakan akan memproklamasikan kemerdekaannya dari Serbia hari Ahad ini. Tapi sayang PM Hasyim Thaci mengatakan Kosovo akan menjadi negara sekuler.
Suara-islam.com-- Perdana Menteri Kosovo Hasyim Thaci mengatakan Kosovo yang berdiri sendiri tidak akan menjadi negara Islam “Kosovo akan menjadi negara demokrasi dan sekuler bagi semua warga negaranya,” kata Thaci dalam wawancaranya dengan Haaretz, Jumat, 15 Pebruari lalu.
“Kebebasan untuk menjalankan agama tanpa banyak rintangan dijamin oleh konstitusi Kosovo,” tegasnya.“Jika ada banyak model di dunia yang menggambarkan baiknya hidup berdampingan dari beragam komunitas agama, itulah Kosovo,” tambahnya lagi
Di Kosovo, katanya akan ada keamanan bagi seluruh warga. Pemerintahnya bertekad untuk menatap ke masa depan dan mengatasi masa lalu yang duka
Amerika Serikat dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa bersiap untuk cepat mengakui Kosovo, tapi Serbia dan Rusia tegas-tegas menentang langkah itu.
Rusia mempergencar usaha diplomatik mencegah pengakuan internasional atas rencana kemerdekaan propinsi Kosovo di Serbia.
Kemerdekaan provinsi yang mayoritas muslim ini diperkirakan akan deklarasikan pada Ahad, 17 Pebruari ini.
Koran Bota Sot mengatakan para pejabat Kosovo diperintahkan untuk menutup kota Pristina pada Ahad dan mempersiapkan Parlemen provinsi untuk bersidang selama 3 jam.
Poster-poster baru saja terpampang di jalanan Pristina yang menyerukan ketenangan perayaan kemerdekaan Kosovo. “Celebrate with dighnity (Rayakan dengan martabab)”, demikian tulisan poster yang diilustrasikan secara sederhana dengan warna merah hati cemerlang. Yan lainnya tertulis “For a good start. For Kosovo. Kosovo welcomes the future. (Untuk permulaan yang baik. Untuk Kosovo. Kosovo menyambut masa depan).
Seruan Serbia
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Serbia menyeru Dewan Keamanan PBB agar bertindak cepat untuk menentang pernyataan kemerdekaan oleh provinsi Kosovo.
Saat berpidato di sidang tertutup Dewan Keamanan, Vuk Jeremic mendesak para anggota DK agar mengutuk niat mayoritas warga Albania untuk secara sepihak dan tidak syah menyatakan kemerdekaan Kosovo.
"Kami meminta perlindungan kedaulatan dan integritas teritorial kami sebagai anggota PBB," kata menlu Serbia.
Menurut Jeremic, kelalaian untuk menghentikan niat itu, akan bergema ke seluruh dunia, dan memicu gelombang pemisahan diri tidak terkendali.
Dia menambahkan, Serbia akan menempuh semua langkah diplomatik, politik, dan ekonomi yang dirancang untuk menghalangi dan membatalkan pemisahan diri.
Dari dua juta penduduk Kosovo, 90 persennya Muslim. Kosovo berada di bawah pemerintahan PBB dan NATO sejak pemboman oleh NATO menghentikan aksi militer Serbia terhadap separatis etnis Albania pada tahun 1999.
Polisi di kota kecil yang terbelah di Kosovo, Mitrovica mengatakan, terjadi ledakan di dekat hotel tempat anggota misi baru Uni Eropa tinggal. Namun, tidak ada laporan mengenai korban yang jatuh.
Sementara itu, laporan baru Human Rights Watch menyebutkan, kekerasan terhadap kelompok minoritas dipandang sebagai hal yang terus menerus terjadi di Kosovo pasca perang.
Laporan tersebut juga mendesak penguatan sistim peradilan pidana dan kemudahan akses. [presstv/bbc/pd/www.suara-islam.com]
0 komentar:
Posting Komentar